61 Milyar Anggaran BOSDA Tahun 2021 Tidak Dicairkan Berujung Disoal Oleh FKSS Provinsi Banten

BANTEN271 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia| Serang- Berbondong-bondong, rombongan dari Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Provinsi Banten, melakukan langkah audensi dengan DPRD Banten, Komisi 5. Dalam audensi tersebut, para Kepsek Menengah Atas/Kejuran swasta yang tergabung dalam FKSS, mengutarakan bahwa tidak terima dengan tidak dicairkannya anggaran Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2021, oleh Dindikbud Provinsi Banten.

Para Kepsek swasta, merasa kecewa serta tidak terima terkait hasil dari MoU menyangkut anggaran BOSDA berakhir nihil, dan kini mereka menyoal. Pasalnya, anggaran BOSDA tahun 2021 yang telah dituangkan dalam MoU antara SMA/SMK swasta dengan Dindikub Banten, tidak diserap dan tidak disalurkan ke Sekolah Menengah Atas/Kejuruan ( SMA/SMK) Swasta se-Banten. Hal itu disampaikannya pada saat audensi oleh, Ahmad Ali Subhan, Ketua FKSS Provinsi Banten. Kamis (20/01/2022), di gedung DPRD Banten, ruang rapat Komisi 5.

Selanjutnya, Ahmad Ali, juga mempertanyakan, kata dia, kenapa Dindikbud Banten tidak mau transparan untuk menyampaikan secara terus terang alasan tidak dicairkannya anggaran dana BOSDA tahun 2021 itu, dan juga Kadis Pendidkan dan Kebudayaan Banten, sungguh sangat arogan, dengan merasa dirinya sebagai Pejabat, merasa angkuh tidak mau menjelaskan alasan dan tidak mau meminta maaf atas tidak dicairkannya anggaran BOSDA tersebut kepada Kepsek swasta.

Menurut Yeremia Mendrofa, Wakl Ketua Komisi 5, DPRD Banten, bahwa sebelum pertemuan audensi dengan Forum Kepsek Swasta (FKSS) Provinsi Banten, Komisi 5 sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan audensi dengan pihak Dindikbud Banten.

Dikatakannya oleh Yeremia, kalau mengenai alasan kenapa tidak dicairkannya anggaran dana BOSDA tahun 2021, lantaran, menurut keterangan dari hasil audensi dengan Dindikbud Banten, karena telah timbul rasa khawatir dengan telah terjadi adanya kasus bantuan hibah Ponpes, Kadis Dindikbud Banten tidak mau hal itu sampai terjadi, seperti kejadian kasus dana hibah Ponpes yang sudah masuk dalam ranah hukum.

“Bantuan dana BOSDA kan alokasi dari dana hibah, dan bukan dari alokasi dana program. Maka dari itu, Dindikbud Banten merasa khawatir jika nanti pada proses persyaratan dalam mekanisme ada yang salah, dan berdampak akan terjadi mengarah ke Tindak Pidana Korupsi, seperti kasus yang telah terjadi pada dana hibah Ponpes. Sebenarnya Dindik Banten sudah mengupayakan dengan telah membuat dan mengirimkan SPM ke DPKD Banten, namun, persyaratan pada mekanisme e-hibah yang tidak ditempuh oleh pihak Kepsek Swasta, hingga ditolaklah pencairan dana BOSDA oleh pihak DPKD Provinsi Banten.” Jelas Yeremi, Wakil Ketua Komisi 5, DPRD Banten.

Yeremia menambahkan, bahwa dana BOSDA tahun 2021, senilai 61 Milyar, yang tidak diserap, merupakan suatu aspirasi yang harus ditampung DPRD Banten dan melalui Komisi 5, akan mengupayakan untuk berjuang, agar anggaran BOSDA tahun 2021, bisa diserap di tahun 2022, pada anggaran perubahan nanti. Serta komisi 5, akan mengusulkan dan berjuang agar dana BOSDA nanti masuk dalam anggaran program dan tidak lagi alokasi dari dana hibah. Juga komisi 5 akan upayakan , agar dana BOSDA masuk dalam Perda dan bukan lagi Pergub.

” Kalau anggaran dana BOSDA untuk tahun 2022, sudah teranggarkan dan telah dianggarkan pada tahun 2022 ini, dan mengenai anggaran tahun 2021 tersebut, yang tidak diserap dan telah menjadi silva itu, yang akan kita perjuangkan, agar teranggarkan juga di tahun 2022 ini, pada anggaran perubahaan nanti. Jadi anggaran BOSDA yang nilainya dua ratus lima puluh ribu per siswa, akan menjadi dobel anggaran atau dua kali lipat menjadi lima ratus ribu rupiah per siswa. Mengenai jumlah itu, dari anggaran BOSDA tahun 2022, yang sudah dianggarkan akan ditambah dengan dari anggaran BOSDA tahun 20221, yang tidak diserap, akan diupayakan agar dianggarkan juga di tahun 2022, pada anggaran perubahan nanti. Dan kesimpulannya, semua total anggaran BOSDA di tahun 2022 ini, semuanya berjumlah lima ratus ribu rupiah per siswa yang akan diterima oleh pihak SMA/Kejuruan swasta.” Pungkas Yeremia, Wakil ketua Komisi 5, dari Fraksi PDIP

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan, Kadis Dindikbud Banten saat dihubungi untuk dimintai konfirmasi melalui Whatsapp tidak mau merespon. (YG)