oleh

ALI KABIAY SEBAGAI ANAK ASLI PAPUA MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS JILID 2

Investigasibhayangkara.com, Papua – Dalam konferensi pers Penyampaian dari Ali Kabiay sbb:
1. Saya sebagai anak asli Papua mendukung Otonomi Khusus Jilid II, tetapi tentu ada masukan-masukan dan saran dari saya dan juga dari organisasi agar Otsus jilid pertama ini mungkin harus dievaluasi secara total agar pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah pusat bisa lebih tahu apa akar permasalahan sebenarnya yang terjadi di Papua.
2. Ada beberapa aspirasi dari masyarakat bahwa Otonomi Khusus di Papua termasuk lambang daerah perlu disamakan seperti di Aceh. Otonomi khusus ini mengalir begitu besar ke daerah-daerah yang baru dibentuk tetapi kita bisa melihat sendiri bahwa tidak ada perkembangan pembangunan yang signifikan, Bahkan Papua sudah menjadi daerah yang implikasi korupsi terbesar di Indonesia.
3. Saya memberikan saran kepada pemerintah untuk dapat mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk audit dana otonomi khusus ini secara besar-besaran, sehingga dalam menjalankan Otonomi Khusus Jilid II kita bisa melihat dimana kelemahan-kelemahan yang terjadi di Otsus jilid I sehingga masyarakat ini bisa langsung menyentuh masyarakat grass root atau masyarakat kelas bawah.
4. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa otonomi khusus ini sudah digunakan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan negara. Saya minta kepada pemerintah juga untuk harus berhati-hati bahwa dana Otsus ini sangat besar, harus ada perhatian khusus termasuk dari Komisi Penanggulangan Korupsi Indonesia untuk lebih intens terus dengan BPK dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Kepolisian untuk dapat memantau dana Otonomi Khusus sehingga memasuki jilid 2 ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat Papua. Kita tahu bahwa dana otonomi khusus jilid I tidak sepenuhnya menyentuh sampai ke masyarakat sehingga masyarakat mudah terprovokasi. Jika masyarakat mudah terprovokasi bisa menyuarakan isu-isu yang selama ini kita tahu bahwa Papua penuh dengan intrik politik yaitu politik Papua Merdeka.
5. Penolakan terhadap Otsus Jilid itu hanya dari segelintir orang, bukan mewakili seluruh masyarakat yang ada di Papua. Jadi kami sangat senang apabila Otsus jilid II ini dapat dijalankan, tetapi tentu melalui mekanisme yang sudah digodok oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua sehingga dapat menyentuh kepada masyarakat.
6. Jika ada kelompok kelompok yang tidak senang dengan Otsus jilid II itu saya rasa itu merupakan dinamika bernegara. Di negara-negara lain juga sering terjadi, tetapi kita tentu senang dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Pusat dengan memberikan Otsus jilid II ini dapat berjalan dengan baik.
7. Intinya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan menerima Otsus Jilid 2 ini di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Untuk lebih terasa, sebisa mungkin dana Otsus ini diberikan langsung kepada masyarakat Papua, tidak sepenuhnya lewat birokrasi.

Komentar

News Feed