Anggota DPR RI Irwan, Abrasi Pulau Derawan Segera Diperhatikan

KAL-TIM161 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Berau – Ada beberapa perihal yang menjadi perhatian Anggota Komisi DPR RI untuk permasalahan pembangunan Kabupaten Berau. Yakni, Abrasi, Akses jalan, Pelayanan listrik dan Kebijakan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Irwan mengatakan, perihatin atas abrasi di Pulau Derawan, apalagi sebagai pariwisata strategis. Walaupun belum ada Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan strategis wisata nasional.

“Saya melihat dulu di situ ada perencanaan tahun 2006 untuk penanggulangan abrasi. Tapi, sampai saat ini tidak ada pekerjaan satu pun,” katanya, Senin (26/10/2021).

Setelah meninjau di sana, dia berinisiatif agar tahun depan bisa review disain dari Kementerian melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air.

“Dan saya siap mengawal itu,” ujarnya.

Selanjutnya terkait masih banyak kondisi jalan yang tidak memadai. Irwan menuturkan, Preservasi jalan nasional di Kalimantan Timur itu kami lakukan percepatan dan dibuat multiyears. Termasuk ruas dari Wahau, Labanan, dan juga Tanjung Redeb.

“Cuman, permasalahannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak mampu dan mengontrol adanya Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dilakukan perusahaan-perusahan daerah, seharusnya ada durasi dan dibatasi, kalau tidak pasti rusak,” ungkapnya.

Kemudian Irwan menyampaikan, Pelayanan listrik di Bumi Batiwakkal belum maksimal. Padahal listrik itu adalah kebutuhan masyarakat. Secara kewenangan ada di tangan PLN artinya BUMN, tetapi intervensi daerah sangat memungkinkan itu melakukan hal itu.

“Jangan sampai sudah puluhan tahun kita sudah merdeka, tetapi masih terasa terjajah,” tuturnya.

Selain itu, terkait kebijakan PCR di samping tuntutan vaksinasi. Menurutnya, Pemkab harus menjelaskan terhadap regulasi yang tidak masuk akal itu. Seharusnya dengan regulasi ini Pemkab bisa menanggung seluruh biaya PCR atau menurunkan harganya.

“Kalau memang tidak bisa memberikan solusi dua ini, biaya ditanggung oleh negara dan turunkan harga terjangkau, makan cabut saja aturannya dan fokus pada distribusi vaksin yang masif. Jika ini tidak tuntas akan menjadi kolusi antara penguasa dan pengusaha yang ada keuntungan di situ,” terangnya.

Kendati demikian, Irwan berpesan kepada Pemkab Berau. Walaupun kabupaten diujung Kalimantan Timur harus tetap diperhatikan. Bagaimana pun masa depan ada di pembangunan.

“Saya pikir itu, Berau jangan dilihat sebuah kabupaten yang berbatasan dengan Kalimantan Utara, tetapi bagian Kaltim yang perlu akselerasi pembangunan,” pungkasnya.(Ferry)