oleh

Anggota V BPK Saksikan Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2019 secara Virtual

investigasibhayangkara.com Jumat (29 Mei 2020) – Badan Pemeriksa Keuanga. Semarang – n (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng menyerahkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun
Anggaran (TA) 2019 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LHP tersebut diserahkan oleh
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng
Bambang Kusriyanto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Penyerahan LHP dilaksanakan
dalam acara Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng, dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan, disaksikan Anggota V BPK Bahrullah Akbar melalui video conference.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas LKPD Provinsi Jateng TA 2019.
Pagi pada hari yang sama, BPK Perwakilan Provinsi Jateng juga telah menyerahkan LHP atas
LKPD Kabupaten Brebes TA 2019. Sebelumnya, hingga Selasa 26 Mei 2020, telah diserahkan
LHP atas LKPD TA 2019 kepada 32 pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah.

Penyerahan
LHP dilakukan secara virtual melalui video conference, mengingat diberlakukannya work from
home (WFH) untuk memutus penyebaran wabah COVID-19.

Anggota V BPK Bahrullah Akbar mengawali sambutannya dengan mengucapkan Selamat
Idul Fitri 1441 H kepada pimpinan sidang dan seluruh hadirin Sidang Paripurna DPRD
Provinsi Jateng.

Bahrullah Akbar juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Pemerintah
Provinsi Jateng mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya.

Namun, meskipun telah memperoleh opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu
diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jateng, antara lain pajak kendaraan bermotor yang
belum ditetapkan secara tepat dan kekurangan volume atas tujuh pekerjaan pada lima OPD.

Permasalahan tersebut dimuat dalam Buku II (LHP atas Sistem Pengendalian Intern), dan
Buku III (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan).

Menurut Bahrullah, di masa yang akan datang, tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan
yang baik akan terus meningkat, demikian juga dengan peningkatan tuntutan masyarakat atas
pemeriksaan yang dilakukan BPK. “Kamipun akan terus mempertahankan serta meningkatkan
kualitas pemeriksaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan stakeholder tersebut,” Selain menyampaikan LHP atas LKPD TA 2019, dalam acara tersebut BPK Perwakilan
Provinsi Jateng juga menyerahkan buku Ringkasan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 di
Provinsi Jawa Tengah.

Buku ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memotret kualitas
pengelolaan keuangan negara/daerah di Jateng secara umum.

“Dengan adanya buku tersebut,
nantinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memanfaatkannya dalam perumusan
kebijakan serta dalam pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota terkait”, jelas Bahrullah
Akbar.

Lebih lanjut, Bahrullah Akbar berharap Pemerintah Provinsi Jateng untuk terus aktif dalam
menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK.

Menurut Bahrullah, berdasarkan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019, dari 1.517 rekomendasi senilai
Rp290,9 milyar telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 1.197 rekomendasi senilai Rp138,5
milyar atau kurang lebih sebesar 82,68%. “Saya meminta Pimpinan dan Anggota DPRD dapat
ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat
dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Bahrullah Akbar menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa
Tengah beserta jajaran, atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan/motivasi untuk
terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas tata kelola maupun akuntabilitas pengelolaan
keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tambahnya. (Syailendra/TIM)

Komentar

News Feed