Investigasi Bhayangkara Indonesia.com – KUTAI BARAT (Kaltim) | Penyebab banjir yang sering melanda wilayah ibu kota Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat disebabkan buruknya drainase dan sanitasi.
Hal itu dikatakan Sekertaris Dinas Perkimtan Sabransyah dihadapan anggota DPRD Kutai Barat saat rapat kerja dengan pemerintah di ruang rapat komisi kantor DPRD, Senin (17/5/2021).
“Kita akui atau tidak, bahwa sistem drainase kita sangat buruk. Penyebab buruknya itu banyak sekali. Mungkin dari perencanaan awal dan sebagai pola tingkah laku masyarakat, kita juga sebagai aparatur pemerintah mungkin banyak yang jadi penyebabnya (asal membangun),” ucap Sabransyah dihadapan anggota dewan.
Sebelumnya, mengawali rapat kerja Ridwai, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat mempertanyakan ke pemerintah soal banjir yang kerap melanda kecamatan Barong Tongkok.
Pasalnya wilayah di kawasan ibu kota kabupaten ini selalu dilanda banjir saat terjadi hujan, baik hujan lebat maupun ringan.
“Kita mengikuti di media sosial akhir-akhir ini, mereka banyak sekali menyoroti kondisi ibu kota kecamatan Barong Tongkok ini, dimana kalau ada hujan yang cukup deras selalu banjir. Tapi akhir-akhir ini ada komentar tidak ada hujan tidak ada apa-apa kok banjir. Artinya air selalu mengalir di jalan,” ujar ketua DPRD Kubar.
Menurut Ridwai, kecamatan Barong Tongkok adalah ring satu ibu kota yang menjadi cerminan dan wajah Kutai Barat. Namun dengan banjir yang kerap terjadi seolah menampar muka wakil rakyat dan pemerintah Kubar.
“Ketika orang dari Samarinda dari Tenggarong dari mana datang lewat darat pasti masuknya ke kota Barong dulu. Jadi ketika orang masuk ke kota Barong melihat kondisi kita seperti ini, ibarat peribahasa muka kita ikut tertampar. Barong Tongkok ini cerminan pertama wajah Kutai Barat, tapi disuguhkan dengan kondisi (banjir) yang menurut kita memang seharusnya tidak perlu terjadi seperti itu,” katanya.
Oleh karenanya maka lembaga dewan memanggil Camat Barong Tongkok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dalam rapat kerja.
“Kita tidak menutup mata dan telinga karena kita merasakan kondisi banjir ini. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang tidak melaksanakan tugas dengan baik tapi intinya kita sama-sama mencari solusinya. Kami dari DPRD mendorong agar ini jangan tinggal perencanaan saja karena ini sangat dibutuhkan,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Melanjutkan paparannya, Sekretaris Perkim Sabransyah menyebut, solusinya hanya dua, yaitu normalisasi / peremajaan drainase yang ada.
Dan untuk jangka panjangnya, pemerintah perlu membangun polder atau peresapan air.
“Memang sangat buruk, solusinya normalisasi atau peremajaan drainase itu saja. Kalau mau, kita ke lapangan kita buat master plan yang mana dulu. Itu solusi jangka pendeknya tidak ada pilihan lain,” katanya.
Menurut Sabran drainase secara fungsinya adalah menampung dan mengalirkan, namun faktanya tidaklah demikian.
“Berarti ada yang salah di tatanan itu. Yang salah itulah yang harus kita perbaiki, tidak ada solusi lain,” lanjut Sabransyah.
Sedangkan solusi jangka panjang yaitu pembangunan polder air yang direncanakan dengan matang, sehingga fungsi kolam peresapan disamping mengatasi banjir juga bisa dikelola menjadi sumber air bersih.
“Dengan adanya polder-polder itu fungsinya luar biasa, karena sebagai serapan dan penampung air bahkan bisa jadi bahan baku mutu air kita di PDAM. Karena standar baku mutu airnya juga sama, itu bisa untuk konsumsi masyarakat kita,” jelasnya.
Masih kata Sabransyah menjelaskan instansi teknis yang bertugas membangun adalah dinas PUPR, sedangkan Disperkimtan hanya menata kawasan pemukiman dan perumahan.
Saat ini tupoksi Perkimtan mulai berkurang pasca perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Dimana urusan persampahan kini jadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan kebersihan dibawah dinas PUPR.
“Dulu ada petugas kami pasukan drainase 13 orang yang sehari-harinya mau membersihkan. Kami tidak tahu persis apa itu masih dipertahankan untuk memperbaiki sesaat untuk menghibur masyarakat atau tidak ada lagi,” lanjut Sekretaris Dinas Perkimtan.
Sabran juga menyebut walau sudah berpindah kewenangan, Dinas Perkimtan masih sering turun lapangan dan ikut membersihkan saat hujan atau banjir.
“Hujan pun kami bekerja karena hujan itu kelihatan dimana terjadi penyumbatan. Itu kalau memang jam kerja tapi itu hanya solusi yang berulang-ulang, kita masuk di lubang yang sama,” tandasnya.
Sabransyah juga menilai buruknya drainase yang ada saat ini juga disebabkan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke dalam parit. Namun demikian masyarakat tidak harus disalahkan atas terjadinya banjir.
“Apapun perilaku masyarakat ini tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itulah perlu kita koreksi pada pemerintahan kita ini. Tugas pemerintahan itu awalnya membangun. Itu adalah urusan wajib bagaimana lingkungan yang bersih.” pendapat Sabransyah.
Di tempat yang sama, Kepala bidang Bina Marga dinas PUPR Kabupaten Kubar Martoyosan mengatakan sejak 2019 pihaknya sudah mengajukan anggaran proyek drainase dalam kota, namun belum terealisasi.
Sedangkan 2020 dan tahun 2021 ini tidak ada proyek drainase dalam kota dikarenakan anggaran banyak dipangkas untuk membantu penanganan pandemi covid-19.
“Jadi untuk 2021 ini yang ada hanya pemeliharaan saja, itu di UPT. Kalau dalam rencana kerja kami mulai 2019 sampai 2021 dan 2022 nanti selalu kami buat termasuk yang prioritas. Tetapi ya memang kliping sampai DPA untuk 2021 ini belum masuk,” terang Ocan, panggilan akrab Martoyosan.
Ocan menuturkan drainase dalam kota Sendawar dibangun sebelum 2015 oleh Dinas Kebersihan dan Perumahan (DKP) yang sudah dibubarkan. Namun secara teknis tidak sesuai, sehingga mau tidak mau harus dibangun ulang.
“Yang membuat penutupan atasnya itu dulu bukan PU, waktu itu masih DKP. Jadi kalau secara teknisnya memang ya itu tidak sesuai kemudian kalau spek kita saat ini pun tidak pakai lagi yang pasangan batu jadi dia dicor,” tuturnya..
Sementara untuk mengatasi banjir di kecamatan Barong Tongkok ada beberapa titik yang akan dibangun pembuangan air atau crossing.
“Yang arah Ambo Dale itu crossing pertama, kemudian crossing kedua di perempatan baru di lampu merah Simpang Raya ada tiga. Kemudian untuk diameter drainase yaitu 1,5 meter atasnya dan dibawahnya 80 cm,” ucapnya.
Namun beberapa kali pemerintah mau membangun drainase ada warga ibu kota, termasuk Simpang Raya yang tidak merelakan tanahnya dibangun parit.
“Tapi mudah-mudahan nanti ketika kita bekerja di 2002 itu tidak ada hambatan,” harap Ocan.
Camat Barong Tongkok Denasius mengakui jika banjir sering melanda wilayah ibu kota, terutama di Kelurahan Barong Tongkok dan Simpang Raya.
Menurut Denasius kondisi itu terjadi lantaran parit yang ada terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan lebat. Bahkan banyak yang tersumbat. Sedangkan untuk membersihkan jalur yang tersumbat harus menggunakan alat berat.
“Artinya debit air yang mengalir dari jauh sampai ke bawah sana ini sudah tidak bisa bergabung lagi. Di Simpang Raya mulai dari tempat mertuanya pak ketua ini sampai ke lampu merah itu belum ada parit. Inilah yang memicu kenapa setiap hari hujan banjir-banjir terus. Kalau masih dibiarkan tetap aja sampai kiamat Barong Tongkok tetap jadi tenggelam. Di atas gunung tapi banjir,” kata Denasius.
Lebih lanjut Camat Barong Tongkok itu menyebut ada sejumlah titik rawan banjir di kecamatannya. Berawal dari jalan AWL. Senopati daerah Busur hingga jalan Gajah Mada di kantor Polres.
“Apalagi yang di jalan masuk ke camat itu parit-nya kecil, banjir terus di situ. Ada lagi depan ruko kantor Polres itu yang memang tersumbat dan tidak bisa dikerjakan secara gotong royong harus pakai alat berat,” ungkapnya.
Bahkan dia mengaku kerap ditelpon bupati FX.Yapan soal banjir di ibu kota. Namun dia mengaku belum bisa mengatasi hal ini. Walaupun demikian ia sudah berusaha maksimal. Diantaranya melakukan koordinasi dengan dua lurah di wilayah ibu kota, yakni dengan Lurah Barong Tongkok dan Lurah Simpang Raya. Namun dinilai anak buahnya itu lambat merespon.
“Saya surati ke dua lurah ini segera kita lakukan gotong-royong. Yang memerlukan alat berat tolong koordinasi dengan yang punya alat berat. Tetapi sampai detik ini pak saya menunggu mereka membuat jadwal kita gotong royong belum pernah ada. Sebagai camat sudah saya laksanakan, tetapi eksen di bawah yang tidak mendukung,” keluhnya.
Ia meradang, jika punya kewenangan mengganti maka ia akan mencopot lurah Barong Tongkok dan Simpang Raya.
“Saya ini khan tidak punya wewenang mencopot atau memindahkan pejabat dibawah ini. Jujur saja kalau saya punya kewenangan yang tidak mau tunduk, tidak mau mendengar arahan saya, ya saya ganti. Saya nda mau pusing karena ini sama sekali tidak mendukung.” ucap Denasius kesal.
Setelah mendengar pemaparan dari pihak pemerintah, anggota Wakil rakyat pun memberi lampu hijau agar proyek drainase dalam kota Barong Tongkok segera terealisasi.
“Kita dari DPRD mendorong agar jangan hanya perencanaan saja karena Barong Tongkok ini wajah Kutai Barat,” kata ketua DPRD Ridwai.
H.Saparudin anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan,
“APBD perubahan segera diusulkan dan segera diperbaiki,”
Sementara wakil rakyat dari PAN Arkadius Ely menilai banjir juga terjadi akibat penyumbatan parit. Menurutnya karena masyarakat membangun jembatan penutup parit di depan rumah masing-masing dengan tidak standar.
“Ada yang memakai kayu ada yang membuat beton. Itu kalau lewat trak ambruk. Makanya saya usulkan perlu ada penyamaan persepsi, kalau dia membangun rumah kemudian dibuat jembatan melewati parit itu harus ada standar. Kalau tidak memenuhi standar maka sebaiknya dia tidak boleh karena yang terjadi sekarang kepunyaan masyarakat yang runtuh,” ungkapnya.
Sementara H.Ahmad Syaiful Wakil ketua DPRD, menyoroti soal bongkar pasang drainase proyek PDAM berupa pemasangan pipa.
“Selama ini jalan yang dibangun PU mungkin bagus semua, tapi begitu ada PDAM hancur lagi. PDAM main bongkar-bongkar mereka tidak akan perbaiki. Saya berharap pipa PDAM kasi di pinggir, supaya dia tidak menyeberang drainase lagi. Kalau nyebrangin drainase ada yang buang plastik, sampah, popoklah jadi tertutup lagi parit itu,” katanya
Wakil rakyat dari fraksi PDIP Anita Theresia menilai warga ibu kota yang belum sadar untuk pembangunan itu juga masih ada. Diantaranya yang duka buang sampah sembarangan dan yang menolak lahannya digunakan untuk bangun parit.
“Ada beberapa lapisan masyarakat yang agak sulit dan itu memang harus di nego (merelakan lahannya bangun parit). Tapi sekarang saya rasa mereka sudah pasti mau memberikan karena tempat mereka juga banjir parah sampai ke dalam rumahnya,” ucap Anita.
Sementara itu Rita Asmara Dewi masalah pembangunan polder, ia setuju, namun harus dilakukan perencanaan yang matang. Termasuk penanganan sampah, agar jadi perhatian serius pemerintah.
“Harapan saya sebelum ada Polder minimal itu ada tempat pengendapan atau polissing pond. Karena kalau tidak begitu sungai lagi yang akan tercemar. Ujung-ujungnya yang lain lagi yang kena. Selain itu mengenai sampah, karena Kutai Barat terutama Barong Tongkok ini sudah semakin padat. Jadi kalau tidak ada penegasan juga dari sisi sampah dan tata kotanya tetap tidak akan selesai walaupun dibuat parit. Akhirnya parit menjadi tampungan sampah. Artinya bagaimana dari pihak kecamatan dan Perkimtan juga berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan supaya kalau masih minim untuk pengangkutan sampah apakah perlu ditambah atau bagaimana ini penting,” ucap Legislator perempuan dari PAN.
Ia juga meminta Dinas PUPR segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat,
“Dinas PUPR koordinasi dengan pemerintah pusat, supaya kalau bisa parit yang sedang dibangun di sepanjang jalan Samarinda Kubar ini bisa dialihkan di daerah-daerah seperti Simpang Raya Barong Tongkok. Ini kjan sangat rawan banjir, daerah-daerah yang memang memerlukan penanganan serius. Disana memang bagus saya setuju dibuatkan parit, tapi alangkah baiknya kalau dari daerah yang memang benar-benar diperlukan terlebih dahulu,” ucapnya karena sebelumnya Martoyosan menjelaskan ada proyek drainase yang dibangun oleh Pemerintah Pusat yang tersebar di luar kota Kubar.
Anggota DPRD Kutai Barat berjanji akan menyetujui anggaran proyek drainase di Kota Sendawar demi menghindari banjir yang terus terjadi.
Sementara menurut Dinas Perkimtan tercatat sekitar 20 persen wilayah Barong Tongkok masuk kategori daerah kumuh.
(IBI-Paul)
Komentar