oleh

Buka Rakor Petinggi Dan BPK, Kata Bupati Kubar : Jangan Takut Dilaporkan Ke APH

Investigasi Bhayangkara Indonesia.com – KUTAI BARAT (Kaltim) | “Saya tidak mau dengar lagi kalau ada yang tidak mau diperiksa karena itu sudah aturan biar kalian minta bantu presiden sana tetap diperiksa. Karena memang pemeriksaan rutin.”

Hal itu disampaikan oleh Bupati Kutai Barat FX. Yapan SH saat membuka rapat koordinasi Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat sekaligus penandatanganan penetapan status indeks Desa membangun Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 di Gedung Aji Tullur Jejangkat Kantor Bupati Kubar Rabu (09/06/2021).

Bupati menyebut ada sejumlah Petinggi atau Kepala Desa yang takut diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH).
Seharusnya menurut Yapan tidak perlu merasa takut jika merasa dirinya bersih.

Adapun pemeriksaan rutin dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan secara internal pemerintah, yaitu melalui Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Dan apabila ada penyelewengan dalam anggaran, maka masih diberi kesempatan untuk mengembalikan. Akan tetapi jika tidak mengembalikan, maka akan berurusan dengan Aparat Penegak Hukum.
“Ya masih bersyukur kalau diperiksa inspektorat. Tapi kalau di APH itu tidak ada lagi ampunnya. 
Tapi kalau kerja sesuai apa yang ditakuti. Cari paku bengkok namanya manusia tapi jangan merugikan negara. Kalau secara administrasi ndak usah takut kalau sudah melalui proses yang benar. Yang kalian takut itu karena memang kerjanya tidak sesuai,” ucap Bupati Yapan.

Oleh karenanya jika ada hal yang belum difahami, FX. Yapan menginstruksikan para Kades agar segera berkonsultasi dengan camat maupun Pemerintah Kabupaten serta inspektorat.
Yang terpenting menurut Bupati, adalah para Petinggi dan BPK harus sinkron. Sebab kata Yapan, ada indikasi Kepala Desa dan BPK kerap jalan sendiri-sendiri dalam membangun desa.

Bupati juga sempat menyinggung laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) terhadap 43 petinggi di Kutai Barat. Ia tidak mempersoalkan laporan tersebut karena itu adalah bagian dari pengawasan masyarakat. 

Bahkan dikatakan Bupati bahwa dirinya sendiri juga ikut dilaporkan ke APH hanya karena ada proyek jalan menuju kediaman pribadinya.

“Ada 43 kampung di laporkan FAKTA. Jadi ini bukan maunya Bupati. Saya aja dilapor orang kemana-mana. Membangun jalan ke pemukiman dekat tempat saya, dilapor juga. Padahal itu semua sesuai proses. Dari perencanaan, KUA PPAS, disahkan DPR sampai lelang. Tidak serta merta,” terang FX. Yapan.

Masih kata dia kalau takut diperiksa logikanya pasti ada masalah,
“Kalau ada desa-desa yang takut diperiksa itu logikanya pasti ada masalah. Saya Ini dilapor ke mana-mana, biarkan saja. 
Mau periksa saya ya silakan aja, ndak melarang itu hak dia ngomong apa aja itu hak dia,” tandasnya. 

Kunci agar tidak dilaporkan, menurut Bupati adalah transparan dan bekerja sesuai aturan,
“Ya Saya minta para petinggi harus tertib administrasi, tertib waktu etos kerjanya. Jadi apabila para petinggi ini sudah tertib mengikuti proses mekanisme yang ada saya yakin desa itu bisa mandiri. Yang belum mandiri ini karena masih belum tertib,” sambung Yapan 

Saat diwawancarai awak media usai pembukaan Rakor. 
“Dengan BPK aja ada jarak dengan masyarakat ada jarak nah itu karena mereka tidak melakukan itu dalam tugas mereka. Dan tidak mungkin desa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya aja Bupati harus berkoordinasi dengan Kodim ,Polres koordinasi dengan semua,” tutur Yapan.

Pemda Kubar selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI lima kali berturut turut. Hal itu menggambarkan pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik, namun demikian seluruh jajaran pemerintah harus tetap bekerja sesuai aturan. Termasuk pengelolaan Dana Desa oleh Petinggi dan BPK. 
Oleh karenanya Bupati Kubar meminta Petinggi dan BPK jangan blunder dalam pengelolaan anggaran.
“Saya hanya mengingatkan karena semakin kita WTP pemeriksaan ini semakin ketat. Barang siapa Kepala Desa, BPK yang berani membuat blunder sendiri tanggung risiko. 
Ikuti aturan yang ada, maka selamat kalian” tegas Yapan.

Jika ada hal yang belum difahami, FX. Yapan menginstruksikan para Kades agar segera berkonsultasi dengan camat maupun Pemerintah Kabupaten serta inspektorat.
Yang terpenting menurut Bupati, adalah para Petinggi dan BPK harus sinkron. Sebab kata Yapan, ada indikasi Kepala Desa dan BPK kerap jalan sendiri-sendiri dalam membangun desa.

Menyinggung ulang pelaporan LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) terhadap 43 petinggi di Kutai Barat kepada APH, Yapan juga mengaku ikut dilaporkan karena ada proyek jalan menuju kediaman pribadinya.
“Ada 43 kampung di laporkan FAKTA. Jadi ini bukan maunya bupati. Saya aja dilapor orang kemana-mana. Membangun jalan ke pemukiman dekat tempat saya, dilapor juga. Padahal itu semua sesuai proses. Dari perencanaan, KUA PPAS, disahkan DPR sampai lelang. Tidak serta merta,” ucapnya.

Masih kata Yapan,
“Kalau ada desa-desa yang takut diperiksa itu logikanya pasti ada masalah. Saya Ini di lapor ke mana-mana biarkan saja. Mau periksa saya ya silakan aja, ndak melarang itu hak dia ngomong apa aja itu hak dia,” tandas Yapan. 

Diwawancarai awak media usai pembukaan Rakor FX. Yapan mengatakan salah satu langkah aman supaya tidak dilaporkan adalah bekerja sesuai aturan dan transparan,
“Ya Saya minta para petinggi harus tertib administrasi, tertib waktu etos kerjanya. Jadi apabila para petinggi ini sudah tertib mengikuti proses mekanisme yang ada saya yakin desa itu bisa mandiri. Yang belum mandiri ini karena masih belum tertib,” sebutnya.

Masih kata Yapan melanjutkan,
“Dengan BPK aja ada jarak dengan masyarakat ada jarak nah itu karena mereka tidak melakukan itu dalam tugas mereka. Dan tidak mungkin Desa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya aja Bupati harus berkoordinasi dengan Kodim, Polres. Koordinasi dengan semua,” tuturnya.

Dari 196 Kampung dan Kelurahan di 16 Kecamatan, hadir dalam acara rakor petinggi dan BPK se-Kubar ini 146 orang, sedangkan yang tidak hadir ada 48 orang.

Dalam acara tersebut Panitia menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan DPMK Kubar, Polres Kubar, Kejaksaan, Bank Kaltimtara, Kantor Pajak.

(IBI-Paul)

News Feed