Deputi Hukum Dan Kerja Sama BNN RI Bersama PT Bintang Toedjo Membahas Program Berikan Informasi dan Inspirasi dalam Pemberdayaan Alternatif

Berita178 Dilihat

Investigasi bhayangkara Indonesia Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Drs. Puji Sarwono didampingi Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A. dan perwakilan PT. Bintang Toedjoe selaku mitra BNN RI dalam program pemberdayaan alternatif mengikuti pertemuan Expert Group Meeting on Alternative Development (EGMA) sesi kedua yang digelar secara daring dari Hotel Citraland, Jakarta, Kamis (27/1).
Pertemuan EGMA pada hari kedua ini membahas mengenai strategi penguatan nilai produk hasil pemberdayaan alternatif, peningkatan akses pasar, serta komersialisasi produk. Lima orang pembicara yang merupakan expert dari perwakilan negara-negara role model program pemberdayaan alternatif seperti Kolombia, Thailand, Peru, Albania, dan manager program UNODC dihadirkan pada pertemuan tersebut.

Menyimak informasi dan pengalaman kisah sukses program pemberdayaan alternatif yang dibagikan oleh para expert, Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
“Peru dan Thailand telah menjadi role model keberhasilan program pemberdayaan alternatif bekerja sama dengan UNODC, bagaimana dengan Indonesia, apakah Indonesia juga dapat memiliki kerja sama dengan UNODC dalam pemberdayaan alternatif? Tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai kerja sama tersebut?” tanya Puji Sarwono.

Menanggapi pertanyaan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI tersebut, Erlend Audunson Falch selaku manager program UNODC pun menyambut hangat keinginan Indonesia untuk dapat bekerja sama.
“Kami tertarik dan membuka peluang untuk bekerja sama dengan Indonesia. Kita dapat berdiskusi banyak hal dan berbagi pengalaman karena kami juga ingin belajar dari Indonesia dimana kami dengar kopi Indonesia merupakan produk pemberdayaan alternatif yang terkenal bagus,” timpal Erlend Audunson Falch.

Dalam kesempatan tersebut Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI juga mengajukan pertanyaan terkait dengan pendampingan masyarakat pada program pemberdayaan alternatif yang hingga saat ini masih terkendala.
“Apakah pendampingan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan program pemberdayaan alternatif mengingat membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, bagaimana menyiasati agar program ini dapat berjalan secara mandiri?” imbuhnya.

Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga terlihat antusias dalam sesi tanya jawab untuk mengambil pelajaran dari kisah sukses pemberdayaan alternatif yang dibawakan oleh para expert. Pertemuan EGMA yang diikuti oleh sekitar 100 negara tersebut telah memberikan banyak informasi dan inspirasi terkait pengembangan produk hasil pemberdayaan alternatif. (ARM)