oleh

Di Duga Ada Kebocoran Pengelolaan Anggaran Negara, Aktivis Dari Lembaga Masyarakat Demokrasi Anti Korupsi (MERAK) Akan Melaporkan Bantuan Belanja Modal Kabupaten Ngawi Ke Kejati Jawa Timur

Eko Siswanto Aktivis LSM MERAK Akan Laporkan Temuanya ke Kejati Jatim

NGAWI, Investigasi Bhayangkara Indonesia || Aktivis Demokrasi Anti Korupsi secara resmi melaporkan adanya dugaan mark up kebocoran anggaran Negara pada bantuan belanja modal Kabupaten Ngawi T.A 2021 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pasalnya dalam anggaran bantuan belanja tersebut, Aktivis Demokrasi Anti Korupsi meyakini adanya dugaan Mark up Anggaran harga satuan pada bantuan belanja modal yang di peruntukan untuk pekerjaan jalan, paving dan talud di kabupaten ngawi T.A 2021 yang di duga berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketika saat di konfirmasi, Eko Siswanto Aktivis LSM Merak menyatakan bahwa dari hasil temuan LHP BPK RI TH.2021 beliau menjelaskan, bahwa dari hasil audit tersebut banyak terdapat rangkaian peristiwa adanya unsur keniatan dalam memperkaya diri pihak pihak oknum tertentu.

“Kalau kami jelaskan secara detail panjang ceritanya, mending saya kasih bukti laporan saya saja, kalau toh misal kerugian negara sudah di kembalikan kepada negara, namun kata siapa tidak bisa di sikapi, itukan urusan intern dinas terkait dengan lembaga BPK, saya kembali lagi semua kewenangan ada pada APH atas dasar laporan dari masyarakat” Tegas Eko selaku aktivis Lsm Merak kepada media Investigasi Bhayangkara Indonesia. (19/9/22)

Sementara itu, berdasarkan hasil laporan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal bidang infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada pemerintahan kabupaten ngawi di ngawi jawa timur pada tanggal 27 Desember 2021 No: 91/LHP/XVIII.SBY/12/2021.

Pemerintah kabupaten ngawi menganggarkan Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp 298.340.197.348,0 dengan realisasi s.d. 30 November 2021 sebesar Rp 148.206.102.656,40 atau 49,68% dari anggaran. Anggaran dan realisasi Belanja Modal tersebut di antaranya di gunakan untuk pekerjaan jalan, paving dan talud.

Dari hasil pemeriksaan di lakukan atas metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan uji petik pada enam paket pekerjaan dengan metode pemilihan secara pengadaan langsung pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim)

Selain itu, dari pengujian di atas, yang mana dalam penyusunan harga satuan item pekerjaan U ditch di ketahui hal – hal berikut:

1: Konsultan perencana tidak melakukan survey harga pasar
Hasil wawancara dengan konsultan pada tanggal 3 Desember 2021 menunjukan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan dhi.
harga satuan U ditch, konsultan perencana tidak melakukan survey harga pasar. Harga barang di susun berdasarkan kesepakatan antara PPK dan konsultan perencana. Konsultan perencana hanya menyesuaikan hasil dengan pagu kegiatan fisik pekerjaan.

2: PPK dalam menyusun HPS tidak di dukung data yang dapat di pertanggung jawabkan HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang di tetapkan oleh PPK. Hasil wawancara dengan PPK pada tanggal 3 Desember 2021 menunjukan bahwa dalam penyusunan HPS U ditch, yang bersangkutan tidak melakukan survey harga pasar, namun menggunakan data dari konsultan perencanaan.

Sementara, dalam metode pemilihan secara pengadaan langsung, HPS merupakan alat pengendali harga yang paling penting. Penyedia tidak berkompetisi untuk memenangkan paket pekerjaan, namun hanya melakukan negoisasi harga penawaran, sehingga HPS yang tinggi secara otomatis akan menaikkan nilai penawaran dari penyedia. Dari enam paket pekerjaan tersebut di atas, semua penawaran mendekati nilai HPS antara 97,80% – 99,02%.

Di jelaskan, hasil survey yang di lakukan bersama oleh BPK, Inspektorat, dan salah satu konsultan perencana pada tanggal 6 Desember 2021 di atas harga U ditch ke salah satu distributor yaitu UD Asri (Supplier 11 paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi) yang berlokasi di Geneng Kabupaten Ngawi menunjukkan perbandingan harga bahan.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun HPS yang di kalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat di pertanggung jawabkan. Hasil perhitungan dengan menggunakan harga hasil survey pada item barang U ditch di enam paket pekerjaan dengan metode pengadaan langsung, menunjukkan terdapat pembayaran yang tidak wajar sebesar Rp 204.632.500,00.

Secara terpisah, ketika saat di klarifikasi, Suroso selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Ngawi, menuturkan “bahwa anggaran yang masuk ke dinas perkim sekitar 40 Milyar, saya jadikan Paket PL, selebihnya saya tidak tau, mungkin kepala dinas terdahulu sudah pensiun” ungkapnya.
(S)