Di Duga Banyak Kejanggalan Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan, Disdukcapil Pangandaran Di Pertanyakan

JAWA BARAT107 Dilihat

Investigasi Bhayangkara.com, Pangandaran — Berawal dari informasi dari beberapa Nara Sumber, ada seseorang yang Di Duga Warga Negara Asing (WNA) Malaysia berinisial Mohd Rizal yang bertempat tinggal di Rt.001/RW. 003 Dusun Kedungrejo Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, seseorang tanpa Identitas Kependudukan mempunyai yang jelas, mempunyai Buku Nikah Dan KTP-el Kependudukan Indonesia, adapun Pendaftaran, Penerbitan Dan Perubahan Status KTP-el Di Disdukcapil Kabupaten Pangandaran.

Ketua Rukun Tetangga (RT) Ruswanto saat dikonfirmasi, menyebutkan belum pernah mendapatkan pelaporan keberadaan Mohd Rizal bersama keluarganya selama tinggal di lingkungan RT 001/RW.003 Dusun Kedungrejo Desa Wonoharjo.(19-10-2022)

” Dari mulai ngontrak dan tinggal disini, saya belum pernah kedatangan dan kelaporan dari Mohd Rizal,” Jelas Ruswanto

Ruswanto menambahkan, Mohd Rizal tinggal selama dua tahun di lingkungan RT.001/003 dusun Kedungrejo. Bahkan baru mengetahui bahwa Mohd Rizal sudah mempunyai KTP-el sebagai warga Rt.001/Rw.003 dusun Kedungrejo Desa Wonoharjo,” Katanya

Bambang Ketua Rw.003 Dusun Kedungrejo Desa Wonoharjo yang didampingi Edi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Wonoharjo, membenarkan kedatangan dan dimintai bantuan oleh MR untuk pembuatan KTP-el dirinya. Bambang menyebutkan bahwa Mohd Rizal menceritakan bahwa dirinya lahir di Riau dan dari kecil di Malaysia, bahkan pernah menikah dan sudah cerai. (19-10-2022)

” Mohd Rizal mengatakan kepadanya, dia lahir di Riau dan dari kecil sampai pernah nikah dan cerai di Malaysia,” Kata Bambang

Ironisnya, Bambang dan Edi saat dipertanyakan tentang persyaratan administrasi pembuatan KTP-el Mohd Rizal, Bambang dan Edi menjelaskan hanya membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) saja, tanpa ada surat pindah dan dokumen penunjang lainnya, meski sebelumnya Bambang menyebutkan bahwa Mohd Rizal lahir di Riau dan dari kecil sampai pernah nikah juga cerai di Malaysia.

Edi Kasi Pemerintahan Desa Wonoharjo, menyebutkan bahwa kedatangan dan dimintai bantuan oleh Mohd Rizal melalui Bambang, sehubungan dari Mohd Rizal tidak ada dokumen penunjang lainnya, seperti ijazah. Sesuai arahan dari Disdukcapil, hanya dipinta buat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan Formulir SPTJM nya pun dari Disdukcapil.

” Sehubungan Mohd Rizal tidak ada dokumen penunjang lainnya dan sesuai arahan dengan Formulirnya dari Capil untuk buat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), ” Kata Edi.

Ruhandi Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Pangandaran waktu dikonfirmasi di Kantornya, membenarkan tentang pendaftaran dan penerbitan KTP-el atas nama Mohd Rizal cukup dan hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tepatnya pada tanggal 22-10-2020 dengan Status belum kawin. (21-10-2022)

” Ya, sudah kucup hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Karna bisa dijadikan tanggung jawab secara hukum,” Katanya.

Ruhandi di singgung dengan adanya perubahan data KTP-el Mohd Rizal tentang status dari belum kawin pada tanggal 22-10-2020 dengan status Kawin pada tanggal 16-09-2022, Karna atas dasar keterangan lampiran photo copy buku nikahnya Mohd Rijal pada tahun 2016, sesuai data laporan dan pencatatan yang ada padanya.

” Adapun perubahan tentang status dari belum kawin menjadi kawin sesuai pelampiran data photo copy buku nikahnya Mohd Rizal pada tahun 2016,” Jelas Ruhandi.

Ruhandi lebih lanjut dipertanyakan, tentang perubahan status KTP-el nya Mohd Rizal dari status belum kawin pada tanggal 22-10-2020 berubah statusnya menjadi Kawin pada tanggal 16-09-2022 kalau atas dasar photo copy buku nikah pada tahun 2016, sedang pada pendaftaran dan penerbitan KTP-el nya Mohd Rizal dengan statusnya belum kawin, Ruhandi kebingungan untuk menjelaskannya.

Esok harinya Kepala Disdukcapil Kabupaten Pangandaran Yadi Setiadi saat dikonfirmasi tentang adanya dugaan kejanggalan pendaftaran, penerbitan dan perubahan status pada KTP-el atas nama Mohd Rizal, mengatakan pihaknya sudah menjalankan semuanya sesuai Standard Pelayanan, sambil memperlihatkan photo copy Dokumen administrasinya, yang salah satu persyaratannya dokumen administrasinya dari Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai penjelasan Ruhandi Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, berubah menjadi Surat Pernyataan Belum Terdaftar yang hanya diketahui dan ditandatangi Ketua RT Dan Ketua RW saja, tanpa diketahui dan ditandatangi oleh Kepala Desa. (22-10-2022)

Menurutnya, adapun tentang perubahan status dari belum kawin menjadi kawin atas dasar dokumen photo copy buku nikah, juga tentang ke absahan buku nikah, bukan kapasitas disdukcapil, tapi Kemenag.

” Kalau masalah keabsahan buku nikah itu bukan kapasitas disdukcapil, itu kapasitas dan kewenangan Kemenag,” Katanya

Yadi menambahkan, ” adapun tentang kekeliruan yang lainnya, pihaknya merasa dibohongi dan Kecolongan”.

Dengan adanya dugaan manipulasi administrasi pendaftaran, penerbitan dan perubahan KTP-el di disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Seyogyanya Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung dan mengungkapnya juga memproses sesuai Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

     Pasal 94

” Setiap orang yang dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) “

(Jalak)