Diduga Syarat Pengangkatan Dirut Saipul Rahman Periode 2019-2023 Tidak Sah

KAL-TIM187 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia com, Berau – Sesuai dengan rapat pansus perumda PDAM Batiwakkal telah menanyakan terkait Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Saipul Rahman, Sudah diberikan kepada Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Kabupaten Berau, Kamaruddin. Hal itu diutarakannya, Minggu (22/8/21).

SK pemberhentian Dirut Perumda air minum PDAM Batiwakkal Saipul Rahman ini sempat dipertanyakan oleh Pansus Perumda Batiwakkal dalam rapat akhir beberapa waktu lalu. Saipul Rahman segera diminta untuk menyerahkan SK-nya paling lambat 19 Agustus 2021. Karena tidak ada balasan dari pihak Saipul rahman, Kabag Ekonomi Kamaruddin pun melayangkan surat penyampaian atas permintaan SK tersebut ke DPRD Berau menyatakan sampai saat ini tanggal 18 Agustus 2021 belum menerima surat SK itu.

Isi surat Kabag ekonomi ke DPRD, Dalam suratnya itu menyampaikan bahwa SK Pemberhentian sebagai ASN yang dimaksud belum dapat disampaikannya karena belum adanya tembusan yang sampaikan ke Pemkab Berau, oleh pihak terkait dalam hal ini BKN ataupun yang bersangkutan. Sehingga untuk menindaklanjutinya pihaknya ingin mengupayakan untuk mencari SK yang dimaksud dalam waktu secepatnya, dengan berkoordinasi pihak BKPP Berau.

Dalam wawancara di rumah kediaman Kabag Ekonomi Kamaruddin, Mengaku telah mengetahui surat pemberhentian yang dikirimkan Saipul Rahman pada Jumat (20/8) lalu. Sehari sesudah ia sampaikan surat penyampaian atas permintaan SK pemberhentian ke DPRD Berau. “Tapi sudah saya minta staf untuk menindaklanjuti surat ini untuk disampaikan ke dewan,” Tegas Kamaruddin.

SK pemberhentian sebagai ASN saya terima lewat whatapp dan itu hanya foto copi saja bukan berbentuk pisik. Saipul rahman juga memberitahukan kepada kamaruddin baru bisa memberikan karena surat SK itu terselip tersimpan dmana, karena kemarin sempat pindahan entah tersimpan dmana. Kamaruddin juga menyampaikan alasan Saipul Rahman juga tidak menyangka kalau kemudian hari SK pengunduran Sebagai ASN ini akan di pertanyakan.

SK Pengunduran diri sebagai ASN itu ditunjukkan kepada Tim Investigasi Bhayangkara Indonesia. Isi surat sebagai berikut, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4806/Menlhk-Ropeg/MK/Peg.5/5/2019 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil a.n. Saipul Rahman, S.Hut.,M.Envn.Man.Sc / Nip. 19751007 200003 1 003.

Sesuai dengan keputusan, Isi surat dengan memperhatikan bahwa Surat pernyataan pengunduran diri Saipul Rahman , S.Hut.,M.Envn.Man.Sc, Nip. 19751007 200003 1 003 tanggal 04 Januari 2019. Sementara diketahui, berdasarkan SK pengangkatan Saipul Rahman sebagai Direktur PDAM Tirta Segah yang sekarang namanya Perumda Air Minum Batiwakkal itu diakuinya pada 2 Januari 2019.

Dikutip dari Media Koran Kaltim selasa (1/1/2019),’’ Saipul Rahman Pun terpilih berdasarkan surat pengumuman Bupati Berau Nomor : 500/270-EK.III/2018 untuk ditetapkan sebagai Dirut PDAM Tirta Segah tertanggal 31 Desember 2018’’.

Kamaruddin juga menjelaskan, perihal pemberhentian pegawai ini menurutnya mudah untuk dilakukan pengangkatan tapi memberhentikannya itu yang tidak mudah. Karena harus melalui proses beberapa tahapan yang memakan waktu yang cukup lama, Walaupun itu permintaan sendiri apalagi kalau itu ASN Pusat “Prosesnya itu cukup lama.

Sementara itu juga SK yang diberikan kepada Kamaruddin yang berbentuk hanya foto copi dan pihak tim Investigasi Bhayankara juga tidak dilihatkan tanda tangan hasil keputusan. Siapa yang bertanda tangan hasil keputusan.

Saat ditanya mengenai persyaratan berhenti dari PNS untuk bisa diangkat jadi direktur disebutnya tergantung dari instansi yang mempersyaratkan. Namun dalam hal ini ia tidak bisa menyampaikan lebih banyak karena menurutnya masih perlu melihat dulu aturan mana yang masuk dalam undang-undangan soal pemberhentian pegawai yang dimaksud.

“Karena di UU ASN itu ada namanya pemberhentian sementara. Apakah masuk di aturan itu atau tidak. Kan ada lagi peraturan turunannya,” pungkasnya.

Namun untuk bisa tau lebih jelas secara teknisnya, ia mempersilahkan untuk mengkonfirmasi pihak BKD. Karena dalam hal ini ia tak bisa berbicara banyak mengenai aturan kepegawaian, hanya bisa secara umum saja disampaikannya. “Baiknya ke BKD saja, untuk lebih jelasnya soal kepegawaian,” ujar Kamaruddin.

Kemudian saat ditanya kembali mengenai siapa saja panitia seleksi pada saat pengangkatan Saipul Rahman sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah pada waktu itu, Kamaruddin enggan berkomentar. “Mohon maaf saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Karena saya belum menjabat di Kabag Ekonomi pada waktu itu,” tegasnya.

Catatan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 4
(1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:

a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1):
b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai
pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM
yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan
penilaian baik;
c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi
dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
e. bersedia bekerja penuh waktu:
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan
Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping
termasuk menantu dan ipar; dan
g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 6
(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi tidak boleti mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. ( ferybahagia).