Diduga Tidak Bayar Utang Sosialiasasi ke Camat Berakibat Dana Desa Huta Lambung Tahap II dan III Tak Cair.

SUM-UT441 Dilihat

Investigasi Bayangkara Indonesia| Diduga gegara tidak bayar utang uang Sosialisasi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021 kepada Camat Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), berdampak pada dana desa Huta Lambung, tahap II dan III tidak bisa dicairkan.
Akibatnya, di tahun 2021, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat di Desa Huta Lambung tidak dapat disalurkan. Sehingga, masyarakat di desa itu pun menjadi ribut dan banyak yang mengeluhkannya.

Karena, berdasarkan pandangan masyarakat setempat, tahun anggaran sudah lewat, dana tersebut seharusnya sudah di cairkan kepada mereka. Namun, tahun 2021 sudah lewat hingga sekarang belum ada pencairan BLT sama sekali.

Menurut Rajudin Hasibuan, kepala desa Huta Lambung, ketika dimintai konfirmasi oleh awak media, menenerangkan bahwa dana desa Huta Lambung untuk tahap ll dan lll tidak cair gara gara utang sosialisasi.
“Padahal saya sudah mengajukan permohonan kepada Pak camat , namun Kasi Pembangunan mengatakan kalau camat tidak mau meneken permohonan kami itu kalo utang sosialisasi kami belum di bayar ,”ujarnya.

Lanjut Kepala desa Huta lambung, bukannya dia tidak mau membayar, hanya saja belum ada uang. Sebelumnya, dia juga sudah meminta tolong kepada Kasi pembangunan Kecamatan Batang Onang, bahwasanya setelah cair nanti tahap ll dan lll, baru akan dibayarkan, kalau saat Ini belum ada uang dari mana dia harus membayarkan, sedangkan meminjam uang pun tak ada yang ngasih.

Sementara dilain tempat, Sofiyan Arifin Hasibuan, Camat Batang Onang , saat dimintai konfirmasi mengelak kalau dan desa tahap II dan III Desa Huta Lambung itu, akibat tidak adanya laporan dari pihak Desa, dalam hal ini Kepala Desa Huta Lambung menurut keterangan Camat,
Tdak ada dari Kades yang membuat laporan kegiatan tersebut. “LPD-nya Kades tak jelas, nanti ku teken di penjara aku” katanya.

Sementara itu, dilain pihak, Syamsul Bahri Harahap, ketua OMCI-SU, menyayangkan atas sikap camat Batang Onang yg tidak mampu memfasilitasi atas kekurangan kepala Desa Huta lambung terkait pencairan DD tahap ke ll dan tiga.

“jikalau memang benar adanya utang sosialisasi yg belum dibayarkan, sehingga terhambat administrasi untuk pencairan Tahapll dan tahap ke lll, seharusnya camat Batang Onang melakukan solusi, karena pencairan DD itu ada anggaran BLT yg menjadi program proritas yang harus diserahkan kepada masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Joko widodo, mengenai bantuan langsung Tunai dimasa Pandeni Copid 19.” Pungkas Syamul.
(Syarifuddin Harahap)