Dinas PRKP Banten Akan Dilaporkan Presedium NGO ke APH

BANTEN137 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia| Serang-Presidium NGO Banten dalam waktu dekat akan laporkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten, ke Aparat Penegak Hukum (APH), terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun anggaran 2020 yang lalu, demikian penjelasan Koordinator Presidium NGO Banten, Kamaludin di Sekrertariat Presidium. Kamis (23/12/2021).

Menurut Kamaludin, berdasarkan penelusuran dan fakta-fakta yang didapat, sudah ada keterangan dan pengakuan dari Pengusaha yang mendapat subkon dari kegiatan tersebut, bahkan berdasarkan pengakuannya yang dituliskan dalam surat pernyataan, ada kurang bayar yang dilakukan oleh oknum dinas kepada pengusaha tersebut.

“Masa, orang dinas bisa membuat regulasi memberikan subkon kepada pengusaha, terkait kegiatan yang didanai oleh APBD, kok orang dinas berlaku seperti pengusaha juga,”ungkap Kamaludin

Seraya menambahkan, menurutnya, ini merupakan salah satu bukti yang akan dilampirkan pada proses dokumen yang akan dilaporkan oleh Presidium NGO Banten.

Selanjutnya dikatakan Kamaludin, pihak Aparat Penegak Hukum (APH), bisa meminta keterangan awal dari Pengusaha yang mendapat kegiatan subkon pada program ini, ”ini pintu masuk untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada proses kegiatan tersebut,”ujar Kamaludin.

Kemudian lanjutnya, kata dia, untuk itu, Presidium N.G.O. Banten akan fokus dan mengawal proses adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan ini, dan menurut Kamal, bila kita telisik lebih dalam, banyak kejanggalan yang terjadi pada proses dokumen di media lelang dari tahun 2019 hingga 2021 ini

“Ini yang akan kami ungkap, apalagi Kepala Dinasnya terkesan menutup diri untuk dimintai klarifikasinya.” Tegas Kamaludin.

Dilain pihak, sementara ini, Kadis PRKP Banten saat dimintai konfirmasi klarifikasi terkait hal tersebut, melalui hp, sampai berita ini diterbitkan belum memberikan respon.(YG).