oleh

DIT RESKRIMSUS POLDA PAPUA TANGANI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MIMIKA


Investigasi Bhayangkara Indonesia, com.
Jayapura – Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Dit Reskrimsus Polda Papua tangani kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penyelenggaraan sentra Pendidikan pada OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika TA. 2019.

Penanganan kasus ini Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/206/VIII/Res.3.1./2020/SPKT/POLDA PAPUA, tanggal 8 Agustus 2020 dan surat perintah penyidikan nomor: sprin.Sidik/186.a/VIII/RES.3.1./2020/Ditreskrimsus, tanggal 8 Agustus 2020.

Kronologis perkara:
Sentra Pendidikan adalah sekolah berpola asrama yang terdiri dari SD Negeri sentra Pendidikan, SMP negeri sentra Pendidikan dan SMP negeri 5 sentra Pendidikan yang dikhususkan untuk putra-putri asli dari berbagai suku di Kabupaten Mimika (suku Amugme, Kamoro dan lima suku kekerabatan lainnya).

Pada tahun 2019 sentra Pendidikan Kabupaten Mimika mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.183.983.592,- untuk kegiatan belanja pengadaan makan minum siswa/siswi, guru, pamong asrama dan karyawan sentra Pendidikan.

Terhadap alokasi anggaran tersebut kegiatan/belanja untuk makan minum siswa/siswi, guru, pamong asrama dan karyawan untuk sentra Pendidikan Mimika yang terealisasi senilai Rp.12.731.255.900,- yang terdiri dari 2 (dua) Kontrak yaitu:
a. Kontrak Nomor: 082/kontrak-JL/DP/2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai kontrak Rp. 8.056.673.900,-;
b. Kontrak Nomor: 077/kontrak-JL/DP/2019 tanggal 2 September 2019 dengan nilai kontrak Rp. 4.674.582.000,-.

Bahwa terhadap kegiatan/belanja untuk makan siswa/siswi, guru, pamong asrama dan karyawan untuk sentra Pendidikan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sehingga dapat berpotensi kerugian keuangan negara senilai 1 milyar rupiah.

Langkah-langkah Kepolisian:
Menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal SH, mengatakan, dalam kasus ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 65 orang dan untuk barang bukti yang disita sebanyak 55 buah dokumen.

Dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU RI no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana koropsi Jayapura, 28 September 2020

Dikeluarkan oleh: Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua,

Komentar

News Feed