oleh

DPP LI Tipikor Meminta Aparat Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Pencurian Solar Di Perairan Tuban

Investigasi Bhayangkara Indonesia.com – SURABAYA (Jatim) | Terkait kasus pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis Solar di perairan Tuban, DPP LI Tipikor Jatim mendesak Aparat Penegak Hukum segera memproses tuntas.

Diduga keterlibatan orang kuat atas kasus ini.
Nama Rahmat Muhajirin (RM) adalah pemilik Kapal WK Putra Harapan, (disebut seorang anggota Komisi III DPR RI), yang mana kapalnya dipakai untuk mengambil tanpa izin Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis solar di perairan Tuban seolah tidak tersentuh dan dianggap ‘Kebal Hukum’. 

Telah lebih dulu diberitakan oleh media, menanggapi hal tersebut Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) melakukan aksi Tuntut Aparat Hukum memproses tuntas pencurian BBM di perairan Tuban beberapa waktu lalu.

Aksi yang dilakukan di Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta agar siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut secepatnya ditemukan dan diproses secara hukum. Senin 12 April 2021. Pukul 10.30 WIB.

Ikut menanggapi Ketua Umum DPP LPI Tipikor Aidil Fitri SH, melalui DPP LPI Tipikor Jatim Moch. Hasan SH, angkat bicara.

Kepada media ini, Hasan menyatakan sangat mengapresiasi kinerja Aparat Kepolisian yang sudah menangkap Kapal WK Putra Harapan, yang dipakai untuk mengambil tanpa izin Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis solar sebanyak 21 ton di perairan Tuban.

Namun ia juga meminta supaya segera dilakukan penyidikan dan memproses secara hukum,

“Dalam kasus ditangkapnya WK Putra Harapan, yang dipakai untuk mencuri 21 Ton Minyak Solar terkesan terhenti sampai disitu saja. 
Kami menyayangkan hal ini karena seolah masalahnya sudah hilang begitu saja,” ucap Moch. Hasan melalui sambungan selulernya, Jumat, 16/04/21.

Untuk itu Hasan meminta kepada Kepolisian untuk segera menuntaskan kasusnya,

“Kami meminta dengan sangat agar kasus ini segera ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Lanjut Hasan, berharap agar Hukum tidak memandang bulu, “Jangan sampai ada kesan Hukum tumpul keatas dan tajam kebawah.
Apalagi kasus ini melibatkan nama Pejabat Negara, yang notabene seorang anggota DPR-RI.” ungkap Ketua DPP LPI Tipikor Jawa Timur.

Menurut Hasan, kasus ini perlu atensi secara khusus.
“Supaya tidak menjadi prasangka buruk, diminta pihak Penegak Hukum agar lebih serius, baik dalam menyelidiki siapa Aktor dibalik kasus ini, sekaligus  memeriksa siapa-siapa saja yang terlibat, tidak perduli walaupun ada oknum pejabat.
Juga harus diselidiki ada unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) nya apa tidak.” tegas Hasan.

Tindakan pencurian solar dinilai sebagai kejahatan serius yang sangat merugikan negara dan masa depan bangsa Indonesia.
 
Untuk itu diharapkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum harus membongkar dan menangkap semua pelaku dibalik kasus kejahatan ini. 

Sementara itu, secara terpisah Mamat Setiawan, perwakilan pengamat energi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Energy Watch mengatakan, aksi pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut diduga tidak hanya dilakukan sekali.

(IBI-Paul/HSN)

Komentar

News Feed