Gelar Musyawarah, Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun Pertanyakan CSR PT. Berau Coal

Berita Hari Ini626 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia, BERAU (Kaltim) | Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung gelar musyawarah menuntut tanggung jawab PT. Berau Coal, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara terkait CSR dan dugaan banyak merugikan masyarakat sekitar. 

“Sudah 38 tahun mempertanyakan siapakah yang sudah kaya dan yang sudah dibina oleh PT.Berau Coal ini, tapi kalau yang sudah disiapkan bencana sepertinya sudah banyak,’’ tegas Rasatkan kepada media ini usai adakan musyawarah di kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliun
Sabtu (22/1/22).

Sebelumnya telah dilaksanakan Acara musyawarah kampung Sei Bebanir Bangun melibatkan hampir seluruh warga dipimpin langsung oleh Kepala Kampung Muhammad Rasatkan. 

Kepala kampung kelahiran asli kampung Bangun yang baru terpilih itu mengaku bahwa ia bersama warga bersepakat kalau aktivitas perusahaan tambang batu bara yang masih beroperasi di wilayah kampung Gurimbang sejak 2019 lalu itu tidak bersepakat untuk terus dilanjutkan.

Dalam orasinya Rasatkan menyebutkan ada Lima tuntutan yang menjadi perhatian khusus di  Kampung Bangun ini. 
Tuntutan mulai dari dana ganti rugi kompensasi sebesar Rp 150 juta per kepala keluarga (KK) dan Rp 50 juta untuk yang memilki KTP. 

Selanjutnya tuntutan kedua adalah terkait penyelesaian persoalan sengketa lahan masyarakat.

“Terkait penyelesaian persoalan sengketa lahan masyarakat, baik yang berada di wilayah administratif Kampung Gurimbang, Sei Bebani Bangun ataupun yang ada di kawasan budidaya kehutanan (KBK) maupun non kehutanan (KBNK) mohon diselesaikan, artinya ini pasti ada jalan mohon diselesaikan,” tegasnya.

Rasatkan juga menyinggung, yang memprihatinkan adalah setiap hari masyarakat lokal hanya menjadi penonton melihat orang luar kampung Bangun yang masuk kerja di Perusahaan batubara yang wilayahnya dekat kampung bangun. Sedangkan disisi lain masyarakat lokal menganggur.

“Warga kampung bangun masih banyak yang jadi pengangguran tapi kenapa warga disini tidak dipekerjakan.” kata Rasatkan dengan nada emosi.

Tuntutan yang terakhir adalah terkait dengan CSR dan Comdev. Rasatkan juga mempertegas dana CSR dan Comdev ini harus transparan

“Kalau memang pekerjaan itu warga kampung mampu mengerjakan jangan kasih ama orang di luaran sana. Ingat CSR dan Comdev adalah kewajiban perusahaan yang harus dan wajib dilakukan. 
Tolong dong berapa besar dana CSR dan Comdev ini, kami mengharapkan dibuka secara terbuka dan umum.” tanya dia.

Dengan acara ini kami juga mengajak sekitar 100 kampung yang ada di Berau ini juga bergerak. Hari ini kami bersepakat dan memberikan dukungan tanda tangan di lokasi ini karena kami takut dengan kejadian yang lalu, kami tanda tangan akan tetapi berita acaranya berbeda.” ucap Kepala Kampung bangun itu.

Mengakhiri konfirmasinya Rasatkan menegaskan akan terus berjuang bersama warganya.

“Kami akan berjuang terus karena ini Negara hukum, kalau memang ada kejanggalan terkait izin-izin seperti Amdal yang melanggar aturan maka kami akan menempuh kejalur hukum karena Indonesia adalah negara hukum,”  pungkas Rasatkan 

Dalam musyawarah tersebut Masyarakat kampung sangat antusias, dan hampir semua masyarakat hadir. Ada sekitar kurang lebih 4.100 orang.

Sementara itu Arif Hardianto, Humas PT.Berau Coal saat dikonfirmasi terkait tuntutan warga tersebut mengaku belum tahu.

“Saya belum tahu keseluruhan info mas, belum bisa menanggapi.” tulis Arif singkat melalui WhatsApp. Minggu 23/01/22.

(IBI-Fery)