oleh

Hakim PTUN Semarang Di Laporkan Bawas MA RI

Semarang Investigasi Bhayangkara indonesia, com. Bobroknya sistem birokrasi pelayanan membuat masyarakat jadi kecewa, masyarakat yang dulunya tidak berani akhirnya jadi berani untuk melapor ke tingkat lebih tinggi.

Rony. SH kuasa hukum dari H. Ahmad Duri, kasus sengketa tanah, karena merasa di dzolimi memberanikan diri untuk melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Rony datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam rangka panggilan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik lndonesia.

Rony melaporkan oknum hakim PTUN yang sangat mengecewakan dalam memberikan keputusan, “Saya laporkan oknum Hakim PTUN dan oknum panitera karena perbuatan yang tidak terpuji” katanya.

“Karena saya menganggap dalam keputusan sidang tersebut sangat di luar dugaan para pencari keadilan” imbuh Rony SH, selaku kuasa hukum H, Ahmad Duri di depan kantor PTUN Semarang, selasa 3/11/2020.

“Saya sangat kecewa sekali dengan pelayanan di PTUN Semarang ini” tegasnya.

Rony SH melaporkan Sopian iskandar dan panitera Roni Dilistyono, karena mereka dianggap sangat diskriminatif dan membedakan pelayanan tergugat dengan penggugat.

Kasus ini berawal dari sengketa tanah di Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang “Saya ini menggugat dalam rangka pekerjaan pelayanan Kepala desa bukan status hak kepemilikan tanah. Tapi anehnya yang di sidangkan justru materi tanahnya” katanya.

Bahkan hakim dan panitera ini memperdalam status hak tanah, “Saya tahu kalau di PTUN ini bukan mencari status hak tanah, tetapi keputusan absolut ini tetap akan saya lanjut sampai tingkat banding atau kasasi PK” pungkasnya.

Lembaga PIN RI (Permormance lnformasi Negara) Subagyo mantan anggota Polri mengatakan kalau pihaknya akan selalu mengawal kasus ini, “Saya akan ikuti terus kasus ini sampai selesai” katanya.

Menurut Subagyo kasus ini penuh dengan rekayasa oknum Hakim PTUN, “Bagaimana bisa yang di sidangkan kasus kinerja Kepala desa tapi materi tanah yang di sidangkan, artinya persidangan sudah jelas tidak sesuai dengan materi yang di sidangkan” ungkapnya.

Bukan hanya PIN Rl (Performan Informasi Negara) saja yang mengawasi kasus sengketa tanah ini bahkan dari BSSN (Badan Siber Sandi Negara) juga turut mamantau “Saya akan kawal dan awasi, juga pantau kasus ini sampai selesai dan ada keputusan dari majelis hakim yang benar” ujar M. Imron, SE, SH pada wartawan.

M.Imron, SE, SH menambahkan, Karena di sinyalir dalàm hakim yang menanggani kasus ini penuh dengan dugaan rekayasa karena apa? yang disidang kan kinerja kepala desa akan tetapi malah materi tanah yang di sidangkan artinya persidangan tdk sesuwai dengan materi yang disidangkan” ungkap lmron dari Lembaga Negara BSSN pada wartawan
(Syailendra, tim)

Komentar

News Feed