oleh

IJP (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga Ketua Bidang Humas & Kerma ISPPI : Pergantian Kapolri berdasarkan UU no 2 Tahun 2002

Investigasibhayangkara.com, Jakarta – Irjen Pol Purn Drs I Ketut Untung Yoga menjelaskan Berkaitan dengan proses pergantian Kapolri, ISPPI (Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia) berpendapat bahwa pergantian Kapolri berproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Polri yg diantaranya mengatur tentang :

  1. Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang merupakan kewenangan penuh Presiden (hak prerogatif Presiden)
  2. DPR R.I berwenang memberi persetujuan atau menolak usulan Presiden setelah calon yang diajukan menjalani uji kelayakan (Fit and Profer Test) di Forum perdidangan DPR. Namun batas waktu pengajuan keberatan ditentukan maksimal 20 (dua puluh) hari.
  3. Kompolnas bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dan calon-calon terpilih namun Presiden sebagaimana dijelaskan pada butir 1 di atas mempunyai hak menetapkan calon Kapolri lain diluar usulan Kompolnas

Irjen Pol Purn Drs I Ketut Untung Yoga yang sebagai ketua Bidang Humas ISPPI yang sekaligus sebagai Pimpinan Redaksi media Investigasi Bhayangkara Indonesia mengatakan ” Terkait pemberitaan yang beredar di media dan rumor di masyarakat tentang Calon Kapolri yang diajukan, adanya indikasi polarisasi kelompok atau geng dalam tubuh Polri adalah merupakan pernyataan yang bersifat spekulatif yang sarat dengan kepentingan tertentu atau keuntungan pribadi, karena tidak dipungkiri dan wajar dalam suatu organisasi adanya persaingan internal utk mengisi jabatan tertinggi di organisasi tersebut. Namun itu semua akan berakhir setelah penetapan Kapolri terpilih dan sikap loyalitas dan soliditas yang selama ini telah tertanam dalam jiwa masing2 anggota Polri akan muncul kembali.” jelas Ketut

  1. Kapolri pilihan Presiden harus memiliki wawasan ke depan (futuristik), visioner, mampu menjabarkan dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah, sangat memahami tentang tugas pokok Polri :
    a. Bertanggung jawab menjaga Keamanan Dalam Negeri bersama pemangku kepentingan lain, mencermati kecenderungan perkembangan situasi nasional terutama dari aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat yang akan bermuara menjadi gangguan Kamtibmas, perkembangan lingkungan strategis regional dan global serta mewaspadai gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme, separatisme terutama di dalam negeri ” harap Ketua Humas ISPPI

” b. Menyadari bahwa tugas pokok dan fungsi Polri adalah bersifat ambivalen yaitu di satu sisi harus tegas dalam penegakan hukum dan mengedepankan HAM, namun disisi lain dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus bijak dalam menerapkan diskresi kepolisian terutama untuk kegiatan preemtive dan preventive sebagai wujud dari memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

c. Mampu utk menjaga soliditas internal pasca terpilih menjadi Kapolri dan berupaya semaksimal mungkin melanjutkan program untuk mewujudkan Polri yang PROMOTER

d. Mampu untuk bekerjasama, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga.stabilitas keamanan dalam negeri.

e. Berjiwa Pancasilais dan memiliki loyalitas kepada pimpinan nasional dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat.

f. Menjaga status Polri sebagai alat negara penegak hukum bukan alat kekuasaan atau penguasa. Tegas Ketua Humas ISPPI

Semoga terpilih Kapolri dan pimpinan Polri yang Amanah. Harap Irjen pol Purm Drs. Ketut Untung Yoga, SH, MM
Ketua Bidang Humas & Kerma ISPPI.

Ttd : Ketua Bidang Humas & Kerma ISPPI

  • Pimpinan Redaksi media Investigasi Bhayangkara Indonesia
  • Dewan Kohormatan PMI
  • Wairwasum Polri ( Pada Masa nya)
    Irjen Pol Purn Drs I Ketut Untung Yoga Anna

Komentar

News Feed