Ikuti Amanat Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan, KUPP Kelas II Tanjung Redeb Gelar Bimtek Penggunaan Layanan E-Blanko Aplikasi SEHATI

TANJUNG REDEB, INVESTIGASI BHAYANGKARA INDONESIA- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Layanan E-Blanko pada Aplikasi Sehati di lingkungan KUPP Kelas II Tanjung Redeb. Kegiatan Bimtek tersebut digelar di Ballroom Hotel Bumi Segah, Jalan Pulau Sambit, Kelurahan Tanjung Redeb, Sabtu (24/09/2022).

Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Hotman Siagian, mengatakan kegiatan yang dilakukan KUPP kelas II Tanjung Redeb, Dirjen Perhubungan laut Kementrian Perhubungan saat ini ialah melaksanakan sosialisasi dan Bimtek modul layanan E-Blanko pada aplikasi sehati.

“Dalam kegiatan ini kami mengundang seluruh pengguna jasa, Stake holder di lingkungan KUPP kelas II Tanjung Redeb. Yang dimana peserta terdiri dari perusahaan PUKS, perusahan Tersus, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan keagenan kapal, pemanfaatan garis pantai, dan perusahan bongkar muat,” Kata Hotman.

Dirinya Menyebut untuk peserta yang mengikuti Bimtek kurang lebih sebanyak 150 peserta dan 150 perusahaan, yang dimana semua peserta yang hadir dibawah Binaaan KUPP Kelas II Tanjung Redeb Berau dan sesuai dengan undangan yang pihaknya berikan.

Kami ucapkan syukur Alhamdulillah kurang lebih 150 orang itu hadir pada pertemuan atau Bimtek kita hari ini,” Imbuhnya. Ia mengungkapkan, untuk keuntungan dari aplikasi ini adalah untuk mempercepat proses layanan lebih efisien dan lebih efektif. “Kalau sebelumnya kita masih melakukan.Secara manual dan aplikasi ini adalah proses percepatan untuk layanan terintegrasi sistem yang dibangun oleh pimpinan Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan dan ini harus kita laksanakan di seluruh pelabuhan Indonesia,” Terang Hotman.

Lanjutnya, amanat pimpinan Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan ini harus di laksanakan segera sesuai Amanat. “Alhamdulillah hari ini kita lakukan sosialisasi dan Bimtek dan pemberlakuannya sudah di mulai per tanggal 1 September 2022 secara simultan.

Nanti sampai akhir tahun Desember 2022 ini harus kita berlakukan. Pada prinsipnya ini adalah amanat dan dalam hal percepatan proses layanan untuk digitalisasi,” Paparnya.Kemudian, Hotman menambahkan, pada 1 Januari 2023 ini harus sudah di laksanakan. “Kalau nanti semua modul di berikan hari ini itu sudah mulai masuk ke tahapan dan sudah bisa nanti dilaksanakan. Kita juga nanti bisa melaksanakan per tanggal 1 oktober 2022. Misalnya Oktober mulai sosialisasi dari sekarang itu pada bulan November juga bisa kita laksanakan,” Ungkapnya.

Yang penting bagaimana kita simultan , sinergitas dan kolaborasi kita dengan pengguna jasa dan kami juga memberikan contact persen dari KUPP Berau, agar dapat menghubungi tim kami di Bendahara PNBP dan tim kami di KUPP siap untuk membantu proses layanan dan percepatan pelayanan untuk kegiatan layanan publik di KUPP,” Pungkas Hotman. (Fry).