oleh

Irwasum Buka Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Kemendag

Investigasi Bhayangkara Indonesia, com, Jakarta – Team Saber Pungli melaksanakan “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Perdagangan” dengan Tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bebas dari Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Perdagangan”.
 
Acara tersebut di buka oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryanto yang selaku Kasatgas Saber Pungli.
Komjen Pol. Menyampaikan bahwa “
Di Dalam penyampaian Visi Indonesia yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019), Presiden menyampaikan bahwa Indonesia harus dapat mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. 

Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya. Keinginan ini tidak akan berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum tegas Kasatgas Saber Pungli Agung Budi
 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2018 Presiden telah menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dimana (1) Perizinan dan tata niaga; (2) Keuangan Negara; serta (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi fokus pembenahan yang ingin dilakukan.

Jika ditarik ke belakang, upaya konkrit lainnya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menko Polhukam Nomor 34 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar jelas Kasatgas Saber Pungli Komjen Pol Agung Budi Maryanto
 
Saudara-saudara yang saya banggakan,
Terbitnya Perpres tersebut dilakukan dengan pertimbangan  bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, penindakan, yustisi, dan pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas Saber Pungli memiliki 7 (tujuh) kewenangan, salah satunya adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli.

Satgas Saber Pungli juga dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan pungli dan melakukan penindakan terhadap aparatur yang terlibat pungli.
 

Sejak 28 Oktober 2016 s.d. 31 Oktober 2020 terdapat beberapa perkembangan informasi mengenai kinerja Satgas Saber Pungli yang ingin saya sampaikan, yaitu :
1.       Data Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang sudah terbentuk yaitu;
A.   Kementerian/Lembaga sejumlah 53 (Lima Puluh Tiga)
B.    Provinsi 34 (Tiga Puluh Empat)
C.    Kabupaten/Kota sejumlah 492 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua)
2.       Jumlah pengaduan terkait pungli sampai dengan 31 Oktober 2020 tercatat sebanyak 37.619 dengan rincian sebagai berikut :
A.   SMS : 23.542
B.    Email : 6.783
C.    Website : 3.321
D.   Call Center : 2.395
E.    Surat : 1.160
F.     Pengaduan Langsung : 428
 
3.       Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai dengan Saat ini Sejumlah 34.915 (Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas), dengan jumlah Tersangka sebanyak 52.072 (Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua) orang dan jumlah Barang Bukti sebanyak Rp. 325.019.446.621,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
 
Disamping itu, dalam kesempatan yang baik ini pula saya akan menyampaikan arahan Menko Polhukam saat kami Sertijab Kasatgas Saber Pungli bulan Mei yang lalu yaitu:
A.      Ada 7 (tujuh) klasifikasi tentang pungli diantaranya:
1)    kerugian negara;
2)    kerugian kebijakan negara;
3)    penggelapan jabatan;
4)    pemerasan;
5)    perbuatan curang
6)    conflict of interest;
7)    gratifikasi.
 
B.      Semua klasifikasi harus ada pada lingkup kegiatan yanmas;
C.      Satgas dibentuk untuk membantu melakukan pengawasan pungutan liar;
D.     Giat saber pungli fokus kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri;
E.       Giat satgas harus proposional dan menitik beratkan pada hukum tata negara bukan hukum pidana;
F.       Apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana segera diserahkan ke aparat penegak hukum pidana;
G.     Satgas jangan melakukan penilaian terhadap dokumen, menahan orang dan barang;
H.     Untuk menghindari terjadinya salah tangkap perlu dibuatkan SOP (Standard Operational Procedure) yang mana OTT dilakukan secara bertahap ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Pokja Intelijen, kemudian dilimpahkan kepada Pokja Penindakan untuk dilakukan OTT dengan memperhatikan saran masukan dari Pokja Yustisi. Alur kerja seperti ini harus tetap terjaga dengan baik dan konsisten.
 
Disamping itu, penting kiranya menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan, antara lain:
1.    Membantu pemerintah menjaga tidak terjadi Pungli pada sentra-sentra yanmas;
2.    Dalam situasi wabah covid-19, agar tetap mendukung pencegahan terutama arahkan pada percepatan penanganan covid-19;
3.    Perhatikan arahan bapak menko polhukam untuk menitik beratkan pada ranah hukum tata negara bukan pidana;
4.    Kelola dan temukan solusi terbaik dalam menghadapi pengaduan masyarakat;
5.    Datakan dan analisis laporan pengaduan masyarakat dengan mengambil langkah – langkah yang tepat sehingga masyarakat terlayani dan kualitas pelayanan publik meningkat;
6.    Sosialisasikan call center upp saber Pungli, agar masyarakat paham dan mengerti tentang saluran pengaduan pungli sehingga ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang;
7.    Lakukan koordinasi secara kontinyu terkait dukungan anggaran dan pertanggung jawabannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
8.    Lakukan kerjasama yang baik bersama seluruh elemen masyarakat dalam rangka pemberantasan pungli terutama kebiasaan kebiasaan negatif yang terjadi di masyarakat.
 
Sebagai salah satu langkah untuk mendukung pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah, Sosialisasi dan penguatan yang dilakukan hari ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dalam pemberantasan pungutan liar, sehingga terbangun pemahaman yang sama antara Satgas Saber Pungli Pusat dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di K/L Agar nantinya pungli dapat ditekan habis di seluruh institusi pemerintahan, tidak terkecuali di Kementerian Perdagangan. Tujuannya satu, yakni Mewujudkan Pelayanan Publik di Kementerian Perdagangan yang Bebas dari Pungli. Tegas Kasatgas… ( Tomi/gur )
 

Komentar

News Feed