oleh

JN Dan AD, Pejabat BPBD Kubar Ditetapkan Sebagai Tersangka

Investigasi Bhayangkara Indonesia.com – KUTAI BARAT (Kaltim) | JN dan AD resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan program pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubar oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat. 

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan, pembuatan serta pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam program DBH-DR BPBD Kubar tahun 2019 yang lalu.

“Ke 2 (dua) nya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Nomor: B-750/O.4.19/Fd.2/04/2021dan Nomor: B-752/O.4.19/Fd.2/04/2021,” terang Ricky Rionart Pangabean, Kasi Intel Kejari Kubar, saat konferensi pers di Kantor Kejari Kubar. Kamis, 15/04/21.

“Tersangka pertama adalah JN, merupakan Pengguna Anggaran (PA) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPBD Kubar. Kemudian, yang kedua adalah AD selaku pejabat PPTK,” sebut Ricky.

Walaupun sudah ditetapkan tersangka, namun pihak Kejari Kubar belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka.

Kepada awak media dijelaskan yang menjadi pertimbangan belum ditahan keduanya adalah kendala kesehatan salah satu tersangka yang kurang baik. Namun demikian mereka diminta wajib lapor.

“Mudahan ini tidak dijadikan alasan atau kesempatan bagi tersangka untuk melarikan diri. Dan sejauh ini, kedua tersangka sangat koperatif. Maka oleh itu keduanya kita minta wajib lapor dua kali seminggu, Senin dan Kamis,” tegas Ricky Rionart Pangabean.

Lebih lanjut ia megatakan sosialisai hampir 50 persen fiktif,
“Sosialisasi terkait karhutla ini hampir separuhnya 50% fiktif. Adapun bentuk kegiatan banyak yang tidak dilaksanakan, akan tetapi SPJ nya ada,” terang 
Ricky.

Masih kata Ricky, ia menerangkan bahwa penetapan kedua tersangka ini setelah terpenuhinya alat bukti yang ada. Maka oleh itu, kedua tersangka dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan anggaran DBH-DR sebesar Rp 2 Miliar lebih, seperti yang tertuang didalam DPA.

“Dari nilai tersebut diatas, berdasarkan penghitungan sementara yang kita lakukan, negara mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp1 Miliar,” ungkap Ricky.

Mengakhiri konferensi pers nya.
“Kepada teman-teman media untuk bersabar, karena hasil finalnya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan dan LHP dari BPK RI,” tutup Ricky Rionart Pangabean, Kasi Intel Kejari Kubar.

Sementara itu atas perbuatan yang dilakukan, kedua tersangka terancam hukuman 1 hingga 20 tahun penjara, dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 Miliar, sesuai Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
(IBI-Paul SB)

Komentar

News Feed