oleh

Juru Bicara minta Aliansi BAR-BAR belajar berpikir positif

Investigasi Bhayangkara Indonesia 29/07/2020 dipertanyakan tentang kehadiranya di RDP tindaklanjut penolakan rencana kedatangan TKA di Gorontalo Utara akhirnya Roy Ahmad Staf Khusus Bidang Komunikasi Pimpinan Pemda Gorontalo Utara atau yang akrab dipanggil Juri Bicara akhirnya angkat bicara untuk menanghapi pemberitaan disalah satu media yaitu Portal-Indonesia.Com

saat diwawancarai RA Juru Bicara PEMDA GORUT menjelaskan bahwa kehadiran dirinya di RDP bukan tiba-tiba hadir atau tiba-tiba masuk, saya kira pilihan diksi tiba-tiba itu tidak tepat ucap roy,

saya tiba di Gedung rakyat tersebut, agenda RDP belum di mulai bahkan peserta RDP yang diundang semuanya masih di luar. terus atas dasar apa saya dan beberapa orang masyarakat Gorontalo Utara dianggap oleh Bung ED salah satu anggota aliansi BAR-BAR tiba-tiba masuk dan tiba tiba hadir ?

Tapi sebagai teman saya memaklumi Bung ED, karena pada RDP saat itu Bung ED tidak hadir jadi yang bersangkutan tidak tau kronologi yang sebenarnya,

lanjut roy, kehadiran saya dan teman-teman di RDP tersebut hanya ingin mendengarkan pembahasan, bukan untuk ikut campur dipembahasan, kami juga datang bukan untuk berdebat dengan teman-teman aliansi BAR-BAR sekali lagi saya sampaikan kehadiran kami hanya untuk mendengar apa yang menjadi pembahasan di RDP tersebut, dan alasan kehadiran kami di forum terhormat itu juga sudah kami sampaikan secara langsung dan di dengar oleh semua para undangan yang hadir.

apa ada larangan masyarakat GORUT tidak bisa hadir di RDP tersebut ? yang harus diingat adalah RDP yang buka oleh ketua DPRD Provinsi Gorontalo tersebut terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa mendengarkan secara langsung apa yang dibahas pada saat itu. saya malah jadi heran ; tuan rumah yaitu DPRD tidak melarang kami datang, kenapa kok tamu yang seolah-oleh keberatan atas kehadiran saya dan teman-teman, padahal kita sama-sama tamu di gedung tersebut, hanya saja aliansi BAR-BAR di undang karena terkait dengan aspirasi yang mereka perjuangankan,kami hadir tidak diundang resmi karena memang hanya datang untuk mendengarkan RDP, aliansi BAR-BAR jangan aneh-aneh lah tegas roy.

lanjut RA ; kehadiran saya di RDP bukan mewakili Pemerintah Daerah karena Pak Bupati sudah memerintahkan OPD terkait untuk hadir dalam RDP tersebut, saya kira untuk hal ini sudah jelas sebagaiman Surat DPRD Provinsi Gorontalo nomor : 005/DPRD/020/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020, saya juga bukan mewakili masyarakat Gorontalo Utara tapi kehadiran saya di RDP karena saya masyarakat GORUT, yang jadi lucu menurut saya adalah mengapa jika kehadiran saya mewakili masyarakat GORUT saya harus diminta untuk menunjukan surat mandat yang diberikan masyarakat GORUT, padahal saya sendiri masyarakat GORUT juga tutur roy sambil tersenyum.

kalau pertemuan saya dengan Humas GLP tidak usah membuat Bung ED bingung, sebelum saya dipercayakan menjadi Juru Bicara PEMDA Gorontalo Utara, saya dengan pak Humas GLP sudah berkawan, kami teman lama diarena parlement jalanan seperti yang dilakukan oleh teman-teman saat ini,

humas GLP mengajak saya untuk diskusi, dan kami mendiskusikan banyak hal, pertemuan saya dengan humas GLP tidak nanti saati ini, kami setiap saat berdiskusi, pertemuan kami intens dimana saja dan kapan saja,

saya hanya berharap pertemuan kami dengan humas PT.GLP jangan dipelintir karena pertemuan tersebut kami lakukan di tempat terbuka dan didepan umum, tidak ada yang kami rahasiakan, mari kita belajar untuk berpikir positif dan tidak terlalu berburuk sangka, saya kira kita semua berdiskusi dengan siapapun tidak ada masalah ucap RA

Tapi secara pribadi saya memaklumi jika Bung ED mempertanyakan kehadiran saya di RDP, mungkin beliau penasaran dan ingin tau mengapa saya hadir di agenda tersebut, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa di baca dengan baik oleh Bung ED, kita boleh berbeda pendapat tapi jangan lupa tetap jaga persatuan, persaudaraan, persahabatan dan hubungan silaturahmi tetap jalan.

diakhir wawancaranya RA berharapa wartawan Portal-Indonesia.com bekerja sebagaimana Peraturan Dewan Pers nomor : 6/peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers nomor : 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk dan harus menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik tutup roy.

Komentar

News Feed