oleh

Kadisdik Gelar Sosialisasi Program BOP Kesetaraan Bersama Lembaga Kursus Dan Pelatihan

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Bogor – Kepala Dinas Pendidikan. H. Entis Sutisna, S.Pd. MM (Disdik) Kabupaten Bogor menyelenggarakan sosialisasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan dan lembaga kursus lain nya. Serta pelatihan peningkatan kualitas pengelolahan penyelenggaraan pendidikan non formal di Kabupaten Bogor dengan mengundang beberapa narasumber lain nya, salah satunya yaitu Kejaksaan Negeri Bogor.

Kegiatan tersebut digelar menurut Kadisdik karena pada tahun ini PPDB non formal ada perbedaan sekaligus untuk memberikan pencerahan kepada para Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari para narasumber. “Ungkapnya

“Selanjutnya kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan beberapa program dari Kementerian Pendidikan terkait pendidikan non formal, dan juga sosialisasi soal pendataan administrasi  harus sesuai peraturan perundang-undangan. Karena di tahun ini jelas ada perbedaan untuk yang mau daftar paket B dan C itu harus melampirkan ijazah SD yang sudah dilegalisir, ” Terang Kadisdik Kabupaten Bogor. H. Entis Sutisna, S.Pd. MM. Rabu (29/7/2020). Di Gren Froritas Cisarua Bogor

Lebih lanjut untuk usia belajar yang dapat BOP dibayai pemerintah itu usia belajar dibawah 21 tahun. Sedangkan usia belajar diatas 21 tahun dengan biaya mandiri karena memang ingin mendapatkan ijazah.

“Dan terkait pembiayaan yang usia di atas 21 itu bisa dikomunikasikan dengan pengelola PKBM itu sendiri jadi tidak semuanya itu dibiayai oleh anggaran pemerintah. “Hal serupa juga disampaikan Kadisdik di Kabupaten Bogor
Yang tidak menuntaskan pendidikan formal hingga 12 tahun cukup banyak. Yang terbanyak berada di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat dan timur. “Masih banyak, bahkan ada salah satu desa di Bogor Timur lulus SD itu langsung ke pesantren, tentu pemikiran seperti itu harus diubah, ke depan pun Bupati Bogor tengah menyusun Perbub untuk mengatur agar di ponpes ada PKBM, tujuannya untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun,” Tegas H. Entis.

Di sela-selanya Ia juga menegaskan kembali untuk  para pengelola PKBM untuk lebih berhati-hati dalam mendata para peserta PKBM. “Agar lebih hati hati dalam memasukkan data agar tidak terjadi pendataan yang fiktif, ” Tungkasnya

Hal senada juga disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Bogor. Yaitu. “Budi Antoro. Kegiatan ini cukup bagus sebagai bentuk keterbukaan publik sekaligus pembinaan para ketua PKBM.

“Apalagi  adanya dari Kejaksaan bisa paham soal delik hukum terkait soal Juklak dan Juknisnya PKBM itu, ” kata Budi Antoro  yang juga Ketua PKBM Kabupaten Bogor.
(W Mayuda_ Kabiro IBI.com)

#Sumber Disdik Kabupaten Bogor

Komentar

News Feed