oleh

Ketua DPRD Sumsel Ketuk Palu Disahkannya Hasil Rapat Raperda Perubahan APBD Sumsel Ta. 2020

Investigasi Bhayangkara Indonesia, com. DPRD Provinsi Sumsel kembali menggelar rapat paripurna XVII dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi terhadap Raperda perubahan APBD Provinsi Sumsel 2020, Rabu (7/10/2020) 

Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, pengambilan keputusan, pendapat akhir/sambutan Gubernur Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Provinsi Sumsel 2020.

Rapat paripurna XVII DPRD Sumsel dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH Wakil Ketua III DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, SH.

Paripurna dihadiri Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel H. Nasrun Umar, serta dihadiri Pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Sekretaris DPRD Sumsel H. Ramadan S Bayseban membacakan hasil rapat paripurna XVII tentang Raperda perubahan APBD Provinsi Sumsel di depan Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel dan tamu undangan dengan isi sebagai berikut:

Pasal 1 menyetujui Raperda tentang perubahan APBD provinsi Sumsel tahun anggaran 2020.

Pasal 2, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumsel Ta. 2020 sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian sebagai berikut: 

  1. Pendapatan
    A. Pendapatan asli daerah 3 Triliun lebih
    B. Dana perimbangan Rp 6 Triliun
    C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 73 Miliar, jumlah pendapatan setelah perubahan 9 Triliun.
  2. Belanja
    A. Belanja tidak langsung 6 Triliun
    B. Belanja langsung 3 Triliun, jumlah belanja setelah perubahan 10 Triliun, defisit 769 Miliar.
  3. Pembiayaan
    A. Penerimaan pembiayaan 889 Miliar
    B. Pengeluaran pembiayaan 119 Miliar, jumlah pembiayaan setelah perubahan 769 Miliar, tahun berjalan minim.

Pasal 3 :
Semua hasil sinkronisasi badan anggaran dengan komisi-komisi DPRD Sumsel bersama tim anggaran Pemprov Sumsel terhadap Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel Ta. 2020 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan bersama ini.

Pasal 4:
Mempersilahkan Gubernur Sumsel untuk menyampaikan peraturan daerah tentang APBD Sumsel TA 2020 kepada Mendagri RI guna dievaluasi.

Pasal 5: 
Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya bisa diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan bersama ini.

Setelah hasil rapat dibacakan, Ketua DRPD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH menanyakan kepada anggota rapat dan hasil rapat disetujui, selanjutnya ia mengetuk palu sebagai tanda hasil rapat disahkan.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru, SH, MM mengatakan bahwa hal ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian tahapan dalam penyusunan perubahan APBD Sumsel Ta.2020.

“Selanjutnya Raperda tersebut akan diserahkan kepada Mendagri RI untuk dievaluasi sehingga pada saat nanti agar segera ditetapkan menjadi peraturan daerah,” jelasnya Rabu (7/10/2020) (Humas DPRD Sumsel/Amru IBI).

Komentar

News Feed