oleh

Ketua DPRK LHOKSEUMAWE PRIHATIN “BANYAKNYA PELAKSANA PROYEK TANPA MEMASANG PAPAN PENGUMUMAN PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DIKOTA LHOKSEUMAWE

LHOKSEUMAWE- Investigasi BHAYANGKARA INDONESIA, com Pelaksana proyek suatu bangunan dalam melakukan kegiatan di sertai
tanpa memasang papan nama proyek di lokasi kegiatan ketika tengah berlangsung
kerap terjadi padahal papan nama merupakan suatu bentuk informasi agar mudah di akses oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh informasi berdasarkan asas keterbukaan dan tranfaransi serta tanpa ada yang harus di rahasiakan, akan tetapi semua itu ternyata hanyalah sebuah wacana.

Proyek bangunan tanpa papan nama yang lazim di sebut dengan istilah proyek siluman
bukanlah merupakan suatu pemandangan yang baru bahkan kerap mewarnai wilayah
Kota Lhokseumawe terutama di wilayah hukum Kepolisian Resort Lhoksemawe Polda Aceh dan ironisnya hingga kini justru menjadi sesuatu yang biasa di lakukan dan Delematisnya bahkan yang sangat di sayangkan tindakan tersebut justru menjadi suatu bentuk kebiasaan di dalam melaksanakan kegiatan suatu proyek bangunan.
Salah satunya PEMBANGUNAN kompleks perumahan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pembangunan Jalan Jalan Umum Pembangunan Pasar Inpres, dan Pembangunan gedung Karantina Pasien Covid19 dikota LHOKSEUMAWE tepatnya hampir semua pembangunan dikota Lhokseumawe tersebut telah menjadi sorotan publik pasalnya, menurut keterangan Ketua DPRK LHOKSEUMAWE, Ismail
mengaku Prihatin dan meminta semua rekanan pelaksan di Himbau segera laksanakan kewajiban pelaksana dan pengguna Anggaran yang bersumberkan uang Negara.Ujar Ketua Fraksi Partai Aceh.

Ketua DPRK Kota Lhokseumawe juga menjelaskan bahwa Tidak
melakukan kewajiban dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan tidak melakukan
pemasangan papan nama proyek sejak awal di lokasi ketika kegiatan tengah
berlangsung sudah ada indikasi telah melakukan tindakan yang di duga kuat
melanggar dengan adanya Undang – Undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan. Ungkap Ismail
Lanjut ketua DPRK LHOKSEUMAWE itu juga menambahkan “informasi kepada publik yang mana perihal tersebut sudah jelas merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan asas keterbukaan” kata Ismail.
Ia juga menambahkan Tanpa memasang papan nama proyek terkesan sudah Mengabaikan Undang – Undang dan
merupakan tindakan yang sangat tidak layak terlebih ketika melaksanakan kegiatan dana untuk anggaran bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk APBN
maupun dari pemerintah daerah dalam bentuk APBA Atau APBK dan dengan adanya suatu proyek bangunan yang dalam melaksanakan kegiatan tanpa memasang papan nama proyek maka tidak menutup kemungkinan anggapan warga masyarakat bahwa telah terjadi penyimpangan dana untuk anggaran karena anggaran untuk memasang papan nama proyek selalu ada dalam kontrak manapun.

Pembangunan yang awalnya dilaksanakan tanpa di sertai dengan tanpa papan nama proyek di wilayah Kota Lhokseumawe Kian memprihatinkan lantaran di garap dengan cara yang terkesan asal – asalan lalu siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan perihal tersebut.

Dengan adanya kegiatan yang di laksanakan dengan dana untuk anggaran yang bersumber dari APBN maupun dari APBD maka sangat di harapkan kepada pihak yang terkait untuk bisa lebih exstra ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksana
kegiatan proyek bangunan agar hasil dari kegiatan bisa bertahan lebih lama
ketika di manfaatkan masyarakat dan menepis semua opini publik yang negatif. Ungkap Ketua DPRK Kota Lhokseumawe Dari Partai Aceh.

6/1/21
Editor Chandra

Komentar

News Feed