oleh

Ketua MPR RI mengajak masyarakat agar menerima keputusan pemerintah terkait pembatalan keberangkatan jemaah Haji demi keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Investigasibbayangkara.com, Jakarta – Menteri Agama/Menag yang telah mengumumkan keputusan pembatalan haji tahun 2020 sesuai tercantum dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M, respon Ketua MPR RI:

Oleh karena itu ketua MPR RI Mengajak seluruh masyarakat yang beragama Islam, khususnya yang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun 1441 H/2020 M untuk menerima dan mendukung Keputusan Menag tersebut karena pemerintah harus mengutamakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah di tengah situasi pandemi covid-19, dikarenakan sebagian besar usia calon jemaah haji dari Indonesia berusia di atas 50 tahun yang rentan terpapar covid-19.
Mendorong pemerintah segera mempersiapkan skenario pembatalan haji tahun ini dan skenario pemberangkatan haji ke depannya apabila situasi sudah aman dan memungkinkan agar tidak terjadi antrian panjang daftar calon jamaah haji dengan mengembalikan secara utuh ongkos biaya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
Mendorong pemerintah memperhatikan perlunya jaminan pengembalian uang pelunasan jemaah haji tahun ini dengan menetapkan proses pengembalian ongkos biaya haji dan juga menjadikan Kantor Wilayah/Kanwil Kemenag di daerah sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang butuh keterangan, serta memperioritaskan calon jemaah haji yang dibatalkan keberangkatannya untuk didaftarkan sebagai calon jemaah haji thn 1442H/2021M.
Mendorong pemerintah melibatkan ulama, tokoh agama, ataupun Ormas keagamaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya kepada calon jamaah haji yang batal berangkat tahun 2020 ini, mengenai darurat syar’i, sehingga seluruhnya dapat memahami dan memaklumi keadaan di situasi pandemi seperti saat ini.
Mendorong pemerintah dan
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/Ditjen PHU segera menetapkan regulasi mengenai tata cara pendaftaran sebagai calon jemaah haji yang disesuaikan dengan kondisi tatanan atau gaya hidup baru dan kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, agar masyarakat tidak bingung, dikarenakan persiapan untuk keberangkatan haji membutuhkan persiapan yang matang dan waktu yang cukup panjang .ucap ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Komentar

News Feed