oleh

Ketua Umum ISPPI Komjen Pol Purn Ito Sumardi : Penyidikan Komnas HAM berupa Rekomendasi berdasarkan dengan UU No.39/1999.

Investigasi Bhayangkara Indonesia com, Jakarta – Ketua Umum ISPPI ( Ikatan Profesi Perpolisian Indonesia) memberikan kesimpulan yang dapat disampaikan oleh ISPPI adalah terkait hasil penyidikan Komnas HAM.

Adapun beberapa hasil nya yaitu :

  1. Penyelidikan yg dilakukan Komnas tsb tidak memiliki akibat hukum bagi instansi yg terkait incasu Kepolisian, dan lain lain ., bukan saja karena hasil penyelidikan Komnas HAM itu didasarkan pada UU No.39/1999 (yang berupa rekomendasi), tetapi juga prosedur penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g.
  2. Komnas HAM membuat kesimpulan sepihak yang terpisah dari peristiwa penembakan 4 orang laskar FPI didalam mobil tanpa mengkaitkan dengan runtutan peristiwanya secara utuh sehingga menyimpulkan terjadinya pembunuhan diluar proses peradilan (unlawful killing) tanpa mengkaitkan dengan fakta-fakta tentang mengapa peristiwa itu terjadi dan mengkatagorikan sebagai “pelanggaran HAM berat” yang berbeda dengan makna Unlawful Killing.
  3. Kesimpulan Komnas HAM yang menyatakan telah terjadinya “unlawful killing” yang dilakukan oleh petugas resmi kepolisian adalah mendahului proses peradilan dan mengabaikan azas praduga tak bersalah karena yg dilakukan petugas tentunya ada alasan yang sangat kuat (noodweer) karena hasil penyidikan Polisi, anggota FPI yg ditembak melakukan upaya “penyerangan” didalam kendaraan karena mereka tidak diborgol (petugas yg mengamankan adalah dalam rangka pembuntutan atau survilance sehingga tidak melengkapi diri dengan borgol dan anggota tdk memperkirakan serangan fisik dari ke 4 anggota FPI terhadap petugas yang mengamankan didalam mobil.
  4. Adalah sangat tidak lazim adanya penembakan terhadap tersangka yg diamankan didalam kendaraan yang ruang geraknya sangat terbatas dan dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa. Secara logika bila petugas memang berniat akan melakukan penembakan terhadap ke 6 anggota FPI tersebut, bisa saja dilakukan saat terjadi kontak senjata di KM 50.
  5. Kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam serta hasil monitoring voice communication diantara anggota FPI yg “mengawal” MRS (tersangka yg sedang dibuntuti oleh petugas Polda MJ) menunjukan bahwa mereka sudah siap utk melakukan tindak kekerasan terhadap pihak2 yg dianggap membahayakan MRS
  6. Ditemukannya identitas palsu dari para anggota FPI yg tertembak menunjukan mereka sdh menyiapkan diri untuk mengaburkan identitas diri apabila sewaktu waktu melarikan diri.
  7. Karena status mereka adalah anggota laskar FPI diperkirakan memiliki kemampuan bela diri dalam melaksanakan tugasnya jelas Ketua ISPPI yang sekaligus mantan Kabareskrim Polri kepada Redaksi media Investigasi Bhayangkara Indonesia ( Red)

Komentar

News Feed