oleh

Ketum LBH Phasivic; *Terlalu Jauh Kita Berpikir Oknum Jaksa PSM Harus di Pidana* *Jakarta* –

Investigasi Bhayangkara Indonesia, .com

Menurut pendapat Pengacara yang juga ketua umum LBH Phasivic R.Mas.MH Agus Rugiarto, SH yang biasa disapa dengan Agus Floureze, bahwa dalam kasus pelarian Djoko Tjandra (JT) keluar negeri adanya keterlibatan oknum Jaksa berinisia PSM bertemu di Singapura dan Malaysia, dianggap terlalu jauh berpikir oknum jaksa berinisial PSM untuk di pidana.

Hal ini disampaikan Agus Floreze saat diwawancarai media, selasa (4/8) di Plaza Indonesia Jakarta Pusat.

Menurut Agus, yang perlu dianalisi oleh pakar-pakar ilmu pidana adalah putusan MA terkait Peninjauan Kembali (PK), apakah ada dalam putusan melakukan hukuman badan terhadap JT. Jika tidak ada kalimat eksekusi terkait hal tersebut tidak dapat seseorang dengan serta merta dilakukan hukuman badan. Apalagi putusan tersebut telah danggap kadaluarsa.

“Kalau tidak salah putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali (PK) dengan nomor 12K/Pid.Sus/2008 tertanggal 11 Juni 2009, dengan putusan 2 tahun penjara, kasusnya dianggap telah kadaluarsa,” ujar salah satu pentolan FKPPI Jakarta Utara ini.

Sgus juga mengatakan putusan terhadap Djoko Tjandra keluar sebelum adanya putusan MK tentang Pasal 197 KUHAP pada tanggal 22 November 2012, dan putusan MK tidak berlaku surut.

“Lagian putusan tersebut tidak menjelaskan melakukan penahanan terhadap Djoko Tjandra, sehingga dinilai penahanan terhadap Djoko Tjandra tidak sah,” tegas darah Majapahit ini.

“ Karena memang tidak terdapat kewenangan hakim PK untuk melakukan penahanan, apabila dilakukan penahan maka justru dianggap melakukan perlawanan hukum,” tegas pengacara yang berkantor di The Plaza Office Tower ini.

Agus juga menjelaskan, karena dalam amar putusan tak tertulis perintah agar Djoko Tjandra ditahan. Ia merujuk pada Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf (K) yang memuat bahwa putusan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau dibebaskan.

“Dalam Pasal 197 KUHAP disebutkan, putusan yang tidak memenuhi syarat tersebut mulai dari A sampai K, dan Y tidak dipenuhi unsurnya, maka akibatnya adalah putusan itu batal demi hokum,” tegasnya.

Dari hal ini harus dipahami, kedudukan Tjoko Djandra seorang buronan atau tidak, setelah itu pertemuan antara oknum jaksa PSM dengan Djoko Tjandra seorang buronan atau tidak, jika dalam kedudukan bukan dalam posisi buronan, pertemuan dengan oknum jaksa PSM di Singapura dan Malaysia tidak bisa dikenakan rumusan pasal 221 ayat 1 KUHP.

“ Disini lagi, bisa jadi ada Permasalahan hukum disini, pertemuan dengan oknum jaksa PSM kapan dilakukan, kalau dia bertemu ditahun 2018 atau 2019, tidak bisa dikatakan bertemu dengan buronan, karena bukan dalam posisi buronan, dan putusan MA tersebut sudah dianggap kadaluarsa, hanya oknum jaksa PSM bisa dikenakan sanksi admistrasi tentang keberangkatan keluar negeri tanpa izin atasan,” tegas cucu pejuang Polri ini.

Menurut Agus, kasus ini bukan dalam proses penyidikan, akan tetapi sudah pada tahap eksekusi putusan inkrah, sehingga saya berpendapat bahwa terlalu jauh berpikir oknum jaksa PSM untuk di pidana.*/gur.

Komentar

News Feed