oleh

Komnas HAM Apresiasi Kesadaran Warga Beribadah di Rumah Selama Wabah COVID-19

Investigasibhayangkara.com, Jakarta – Komnas HAM telah melakukan survei pada 29 April sampai 4 Mei 2020  terkait kepatuhan masyarakat guna  merespon Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang “Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Wabah COVID-19”.

Sehubungan dengan hal tersebt, Komnas HAM mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas respons tersebut, termasuk berupa kritik. Hal ini bagian penting bagi HAM dan demokrasi. Komnas HAM meyakini hal ini semata-mata ditujukan bagi peningkatan kualitas HAM dan demokrasi, termasuk di dalamnya kerjakerja Komnas HAM.

“Komnas HAM menyampaikan bahwa survei tersebut bertujuan untuk memotret kesadaran dan kepatuhan masyarakat atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Wabah COVID-19. Potret ini termasuk terkait pengetahuan dan pemahaman serta cara mendapatkan surat edaran tersebut, yang secara garis besar sebanyak 87.6% dari 669 responden telah mengetahui surat edaran dimaksud,” demikian keterangan pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI melalui  pesan tertulis Ketua Tim Pengkajian dan PenelitianCOVID-19 M Choirul Anam, Jumat (15/5/2020).

Dijelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut, 94.5% responden telah menjalankan ibadah di rumah, dengan alasan yang menonjol: 10% mematuhi himbauan pemerintah, 17.3% oleh karena kesadaran sendiri dan 70.3% atas dasar kepatuhan dan kesadaran sendiri.

Atas hasil ini, Komnas HAM menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam beribadah di rumah, dimana hal ini telah disampaikan langsung ketika Komnas HAM menyampaikan laporan hasil survei pada Jum’at, 8 Mei 2020.

Selanjutnya, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi atas pelaksanaan penanganan wabah COVID 19 kepada Presiden RI, Kapolri, para kepala daerah, dan berbagai instansi, diantaranya terkait tata kelola pengaturan peribadatan, jauh sebelum survei ini diadakan. Tata kelola pengaturan peribadatan ini berlaku bagi semua agama dan kepercayaan. Termasuk secara intens mengingatkan agar pelaksanaan penegakan aturan/hukum, dilakukan secara tidak diskriminatif, mengutamakan pendekatan persuaif, humanis, dialogis dan tidak berorientasi pada pemidanaan/pemenjaraan.

Ketika menyampaikan hasil survei tersebut, dijelaskan bahwa tantangan dalam menjalankan ibadah di tempat peribadatan selama wabah COVID-19 berlaku bagi semua agama dan kepercayan, bahkan juga dijelaskan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di internasional. Di samping itu juga disebutkan beberapa contoh kebijakan tata kelola dan kasus yang telah terjadi di tempat ibadah. Oleh karenanya jika ada persepsi bahwa survei ini bernuansa phobiaterhadap masyarakat/ kelompok tertentu, adalah sangat tidak berdasar.

Oleh karena survei ini adalah bagian dari melihat kebijakan dan tata kelola peribadatan, dan bagaimana respon masyarakat atasnya, dengan tujuan utama adalah mendorong perbaikan tata kelola kebijakan penanganan COVID-19 oleh pemerintah dan terus menerus mendukung kesadaran masyarakat agar bertumbuh kembang semakin baik, sesuai dengan prinsip dan norma HAM.

“Komnas HAM menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi masyarakat yang telah berkontribusi atas survei tersebut.Terakhir, sekali lagi Komnas HAM mengucapkan apresiasi atas respon dan kritik terhadap survei yang dilakukan. Tambahan penjelasan ini diharapkan semakin memberi kejelasan dan informasi terkait dengan survei dimaksud. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir dengan kebijakan dan tata kelola penanganan yang semakin baik,” kata Choirul Anam. (Tomi/rth)

Komentar

News Feed