Konsumen Apartemen Pancoran Berharap Indag Ditreskrimsus Polda Metro Tuntaskan Laporan

POLRI278 Dilihat

JAKARTA Pengacara yang berasal dari kantor Hukum Komjen (Purn) Noegroho Djadjusman (ND) Solicitor mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka guna mempertanyakan ihwal laporan mengenai kasus jual beli apartemen yang tidak sesuai dengan janji pemasaran dan memperjualbelikan Apartemen serta membuat PPJB tanpa memiliki IMB.
Kepala Kantor ND Solicitor, Boediono Djadjusman mengatakan, kehadiran mereka untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kasubdit Indag, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Dia berharap surat perlindungan hukum ini akan menjadi perhatian para penegak hukum.
Kami dari kantor ND Solicitor mendapatkan kuasa Perwakilan Pemilik/Pembeli Apartemen di Pancoran, yang sudah membuat Laporan Polisi dua tahun lalu sejak tahun 2019 di bulan Desember. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa dituntaskan menjadi kepastian hukum dan bisa dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya,” ujar Boediono di Polda Metro Jaya, Rabu (2/2/2022).
Boediono menjelaskan, hingga saat ini, pihak korban juga belum mendapatkan sertifikat seperti yang dijanjikan tercantum didalam PPJB, bahwa 2 tahun setelah serah terima akan mendapatkan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHM sarusun), Akta Jual Beli (AJB), sertipikat laik fungsi (SLF), SK Pertelaan bahkan sampai saat ini surat izin mendirikan bangunan (IMB) juga belum ada. Menurut Boediono, yang dilaporkan adalah tentang rumah susun dan perlindungan konsumen

Untuk terlapor, direktur utama dari PT inisialnya GRTP itu sudah masuk ke proses penyidikan dan kita tidak bisa menyebutkan secara gamblang, karena itu merupakan kewenangan dari pihak penyidik. Kita sudah laporkan Direktur Utama PT tersebut,” ucapnya.
Boediono berharap laporan yang diajukan bisa mendapat kepastian hukum secepatnya. Kendati sudah lama laporan tersebut, namun dia yakin polisi objektif melihat perkara ini.

Kerugian cukup banyak, ada beberapa korban yang membayar lunas namun belum mendapatkan apapun, ataupun yang masih nyicil belum mendapatkan kepastian, apakah ini mendapatkan sertifikat atau bagaimana. Maka dari itu kami melapor kesini, mudah-mudahan bisa jadi perhatian kepada pimpinan Polda Metro Jaya,” harapnya
Laporan ini telah ditangani Unit III Subdit I Indag DitReskrimsus Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah berjalan hingga saat ini lebih dari dua tahun lamanya, terhitung dari awal penerimaan laporan tertanggal 27 Desember 2019. Kendati prosesnya masih berjalan, namun belum mendapatkan kepastian hukum.

Mengingat yang dilaporkan sudah sangat jelas sekali pelanggarannya, bahwa dari awal pembangunan apartemen sejak tahun 2010 belum memiliki IMB. Hingga saat ini dan bangunan apartemen telah dipasang segel dan telah terbit surat perintah bongkar oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta,”
kata Boediono.

Para warga perwakilan pemilik unit apartemen juga sudah berkali-kali mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak pengembang.

Kemudian, selanjutnya klien kami juga telah mengajukan permohonan audiensi kepada Gubernur DKI, Kepada DPRD DKI Jakarta dan pihak instansi terkait. Namun tidak juga banyak yang bisa diharapkan dari mereka. Hingga akhinya klien Kami membuat Laporan Polisi, karena tidak ada tindakan tegas dan masih mengambang tanpa kejelasan,” jelasnya.
Diakuinya, mengenai proses yang ada di tingkat kepolisian semua dokumen dan barang bukti sebagai pendukung laporan telah diserahkan kepada pihak penyidik. Bahkan telah dimintai keterangan ahli di bidang perlindungan konsumen dari instansi pemerintahan terkait dan ahli hukum acara pidana dari salah satu Universitas.
Yang pada pokoknya ahli yang dimintai keterangan tersebut menyatakan bahwa telah cukup unsur pidana perkara yang dilaporkan untuk menjadikan si pengembang sebagai tersangka. Namun dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 7 Desember 2021 rencana tindak lanjut bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan kepada beberapa pihak dari intansi terkait,” paparnya.

Menurutnya, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila para warga perwakilan pembeli unit apartemen mengambil langkah hukum untuk menuntut haknya dan meminta keadilan dengan membuat Laporan Polisi. Sebagai warga negara yang taat hukum, upaya yang dilakukan adalah upaya hukum yang sesuai aturan hukum yang berlaku.
Klien kami selalu percaya keadilan itu masih dapat ditegakkan di Republik ini oleh para penegak hukum khususnya berawal dari Polri. Bahkan karena kepercayaan akan institusi penegak hukum, maka klien kami menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi kembali pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena Klien Kami yakin Institusi Kepolisian dapat menjalankan proses administrasi secara hukum pidana, demi tegaknya keadilan atas pelanggaran yang telah dilakukan pihak pengembang,” paparnya.

Lebih jauh Boediono menjelaskan, “jika masalah yang dihadapi kliennya bukan hanya bangunan apartemen yang belum memiliki IMB dan telah disegel saja, akan tetapi juga terkait pengelolaan dan fasilitas apartemen tersebut. Pengelolaan apartemen hingga saat ini dilakukan pihak pengembang padahal berdasarkan aturan Undang-undang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur bahwa pihak pengembang selaku pengelola sementara rumah susun hanya diperbolehkan mengelola selama satu tahun saja dan tidak dapat diperpanjang masa pengelolaannya. Setelah itu pengembang wajib menyerahkan pengelolaan kepada pihak pemilik,” katanya.
Klien Kami berharap atas peristiwa yang telah dialami Mereka selama bertahun-tahun karena tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen dilingkungan Apartemen dan karena telah dilakukan upaya hukum yang saat ini sedang ditangani Unit III Subdit I Indag DitReskrimsus Polda Metro Jaya, dapat menuntaskan perkara yang sedang disidik, karena fakta yang dilaporkan Klien kami adalah nyata dan tidak hanya 1 atau 3 orang bahkan hanya sekelompok orang saja yang dirugikan, namun ratusan orang penghuni Apartemen yang telah dirugikan. Artinya seluruh penghuni apartemen juga berharap kepada Unit III Subdit I Indag DitReskrimsus Polda Metro Jaya dapat menuntaskan laporan polisi ini.
Laporan ini telah ter-register dengan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/8402/XII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 27 Desember 2019, dengan dugaan pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf (f) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 110 jo Pasal 117 Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.