oleh

Lanjutan Pembangunan PPI Glumpang Umpung Uno yang bersumber kan Dika 2020 hingga Habis KONTRAK BELUM JUGA RAMPUNG


Aceh Utara, Investigasi Bhayangkara Indonesia, com.
Pembangunan PPI Glumpang Umpong Uno, yang terletak di sudut pesisir pantai Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Tanah jambo aye Provinsi Aceh.
Lanjutan pembangunan PPI tersebut bersumberkan Anggaran DOKA 2020
Proyek tersebut dilaksanakan oleh rekanan pelaksana CV. Rizky Jumady Sejahtera, yang di mana pelaksanaan proyek tersebut berawal a&ttau dimulai sejak tanggal 17 April 2020 sebagaimana diketahui bahwa proyek PPI GUU tersebut menelan biaya kontrak Awal Rp. 956.210.000. Biaya Kontrak Add-01 sebesar Rp. 790.674.000

Ironisnya kondisi proyek pelaksanaan tersebut dinilai kinerja Para konsultan baik konsultan perencana maupun konsultan pengawas nya dinilai tidaklah profesional baik perencanaan yang tidak matang dan terukur dalam sebuah program pembangunan proyek yang menelan raturatusan juta uang negara tersebut disesalkan pekerjaannya tidaklah selesai hasil pengerjaan proyek yang gagal tersebut turut mengundang perhatian segenap lapisan masyarakat maupun organisasi organisasi masyarakat beserta para media yang ketika datang mengunjungi tempat kejadian perkara tersebut.

Dalam hal ini perlu sekali Perhatian para penegak hukum khususnya dalam pemantauan serta Pengawasan Pembangunan yang faktanya hingga hari berita ini diturunkan(18/11/20) ironisnya sungguh juga belum selesai bahkan proyek yang dilaksanakan sejak 17 April 2020 hingga berakhir 12 November 2020, ternyata menurut rekanan pelaksana mengatakan banyak hal yang tak diduga.

Oleh Konsultan Pengawas yang bernama Nasruddin Direktur Try E Consulting, patut untuk diteliti kinerja yang dinilai dapat merugikan Negara, kuat dugaan PENGAWAS PROYEK TERKESAN MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG.
Proyek PPI GUU yang Kontraknya bernomor 523/24/ADD-01/SO/PKP/2020
DIHARAPKAN Penyidik Polres Aceh Utara dapat Mendalami Serta menyelidiki Secara lebih detail.

Kadis DKP Pemkab Aceh Utara Syarifuddin mengatakan bahwa “semuanya baik baik saja meski rekanan pelaksana belum selesai pengerjaan, sudah sewajarnya Memberikan kesempatan kepada rekanan, mesti didenda” ungkap kadis DKP acut .
Lalu Thamrin selaku PPTK juga angkat bicara, yang mengaku bahwa “Konsultan Pengawas hak propragatif KPA, PPTK Mengawasi dan Mengawal Pelaksanaan”ujar Kadis DKP Kab. Aceh Utara melalui PPTK pelaksana Kegiatan Thamrin, juga menambahkan Bahwa Pelaksana hanya tinggal bangunan PPI Glumpang Umpung Uno berfungsi”ungkap Thamrin, walau demikian pun telah terjadi sebuah KETERLAMBATAN PELAKSANAAN Kontrak selama 150 hari kerja. Ujar Pak Kadis DKP Pemkab. Aceh Utara Pihaknya Hanya memberi kelonggaran waktu, dengan Sanksi Denda Keterlambatan Pelaksana Proyek sejak tanggal 17 April 2020 hingga berakhir Kontrak Pelaksana tanggal 12 November 2020, Delematisnya Pembangunan PPI tersebut Belum Rampung, pihak Rekanan 2 hari lagi menurut Kabar Telah siap.
mengerjakan walau kenyataannya dilapangan bahwa perlu tindakan tindakan yang membuat layak disebut sebagai Pelabuhan Pemasaran Ikan (PPI) Glumpang Umpung Uno Kec Tanah JAMBOE Aye yang masyarakat disana sangat membutuhkan perhatian Pemerintah khususnya Kelangkaan Air Tawar maupun Air Minum dan kebutuhan air lainnya dipastikan masyarakat setempat sangat sangat kesulitan.

Report CHANDRA

Komentar

News Feed