oleh

Lantik 52 Petinggi, Bupati Kubar FX. Yapan : Sejelek-jeleknya Harimau Tidak Mungkin Memakan Anaknya Sendiri. Maksudnya?

Investigasi Bhayangkara Indonesia.com – KUTAI BARAT (Kaltim) | “Sejelek-jeleknya Harimau Tidak Mungkin Memakan Anaknya Sendiri.”
Pernyataan itu diungkapkan oleh Bupati Kutai Barat FX. Yapan saat melantik 52 Petinggi dari 16 Kecamatan di Aloon-aloon Itho komplek Perkantoran Kutai Barat, Senin 06/04/21.

FX. Yapan menekankan Kepala Desa / Petinggi tidak boleh mengambil keputusan sendiri dan
harus melibatkan masyarakat serta BPK dalam menyusun program atau kegiatan Desa sejak dari awal.
“Yah, tidak boleh petinggi ego sendiri apalagi menyangkut anggaran kampung,” tegas Bupati.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  Kepala Desa / Petinggi mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan  Badan Permusyawatan Kampung (BPK) yang mengatur kebijakan bersama BPK.
“Ingat sekali lagi petinggi mengatur kebijakan bersama BPK. Karena selama ini antara petinggi dengan BPK ini banyak yang tidak sinkron sehingga banyak masalah yang bisa membuat diri sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” sebut Bupati.

Ditambahkan oleh Bupati,
“Lebih lanjut menyusun, mengajukan rencana peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKAM) untuk dibahas kemudian ditetapkan bersama BPK mengingat aturan regulasi sekarang ini ketat,” ujar Yapan.

Dia menyebut akibat tidak sinkron itu sudah banyak petinggi yang berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).

Untuk itu, politisi PDIP yang akan dilantik menjadi Bupati Kubar dua periode pada 26 April 2021 mendatang dengan tegas mengatakan dihadapan 52 petinggi yang telah dilantik untuk ikuti aturan yang ada. 
Jangan kemauan sendiri.

“Nanti ketika diperiksa ada yang tidak terima. Sekali lagi kalau ada yang tidak terima saya langsung serahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Kalau di tingkat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih ada ampunnya bisa mengembalikan,” sebut Yapan.

Bupati Yapan menambahkan, yang tidak boleh itu kalau petinggi memiliki ego sendiri apa lagi menyangkut anggaran kampung.
“Saya dengar petinggi sebagai Pengguna Anggaran (PA). Petinggi sama dengan Bupati sebagai pelaksana anggaran itu ada di dinas-dinas.
Begitu juga di kampung, pelaksana itu diserahkan ke sekretaris. Jangan petinggi yang laksanakan. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada yang tersangkut,” tegas Bupati FX Yapan. 

Namun, Ia meminta petinggi tidak perlu takut jika sudah bekerja sesuai aturan.
“Kalau kita sesuai dengan petunjuk tidak ada masalah kita.  Saya memang tegas hari ini, karena saya kasihan kalian.” sebutnya.

Yapan memberi awasan banyak pihak yang saat ini ikut mengawasi pemerintah kampung termasuk penggunaan dana desa ADD dan ADK.

“Kita tahu di Kutai Barat ada LSM namanya Fakta. Kalian diobrak abrik, dilaporkan mereka. Jangan kalian salah pikir bahwa kalian diperiksa karena laporan Bupati. Nggak loh… Salah kalian begitu. Ngapain?… Sejelek-jeleknya harimau tidak mungkin memakan anaknya,” sebut Bupati.

Lebih lanjut FX. Yapan mengatakan kalau mau selamat ikuti Bupati.
“Kalau kalian mau selamat ikuti Bupati.
Jadi melaksanakan APB-KAM itu harus rapat. Buat berita acara untuk apa kegiatannya.
Coba lihat Kepala Kampung yang masuk-masuk (red: penjara).
Mana bisa lagi. Dikira dia masuk penjara itu bebas,.. ndak.
Sudah masuk, dia harus mengembalikan lagi.
Itu yang saya kasihan.” tegas Yapan.

Kepada Inspektur atau Kepala Inspektorat , Bupati meminta tidak perlu takut dilaporkan balik petinggi. 
“Biar mereka hambur peluru-pun tetap serahkan ke APH. Ini kita menegakkan aturan bukan menegakan aturan sendiri. 
Jadi kepala kampung harus ikuti aturan, beli buku (aturan). Kalau kita sesuai dengan petunjuk tidak ada masalah kita,” ucap Bupati.

Dikonfirmasi secara terpisah oleh awak media (melalui sambungan seluler), Hertin Armansyah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kutai Barat tidak mengelak tudingan Bupati Kubar Fx. Yapan bahwa telah melaporkan 40 kampung ke APH.

“Ya saya akui…, bahwa itu memang saya melaporkan ke APH dan bahkan lebih dari 40 kampung yang saya laporkan,” aku Hertin, Senin sore, 05/04/21.

Hertin merasa, apa yang di sampaikan Bupati FX. Yapan  bahwa lembaganya tukang mantau dan tukang lapor itu hal yang biasa dan wajar saja untuk mengingatkan para petinggi.

“Dalam hal ini paling tidak, bisa meminimalisir perbuatan atau tindakan koruptif yang dilakukan oleh oknum-oknum petinggi.
Dan ini berlaku bukan saja para petinggi,” sebut Hertin.

Bahkan menurut Dia, hal ini juga berlaku untuk semua dari bawah sampai atas, 
“Kita LSM Fakta ini berlaku untuk semua dari bawah sampai ke atas termasuk Bupati dan jajarannya kalau memang ada indikasi. 
Kita lakukan pelaporan yang sama bukan hanya para petinggi.
Jadi jangan dipelintir seolah-olah kami ini ada sentimen pribadi dengan para petinggi,” tegasnya.

Ketua LSM Fakta itu juga menambahkan,
“LSM Fakta berdasarkan dokumen, bukti dan data yang kita miliki. Sehingga kita melakukan pelaporan tersebut bukan melaporkannya tanpa bukti dan tanpa data,” sambung Hertin.

“Terkait imbauan pak Bupati FX. Yapan, terlambat sebenarnya meminta para petinggi hati-hati. Karena sekarang sudah berapa milyar uang DK dan DD ini selalu menjadi perbincangan publik. Nah ini sebenarnya kami dari LSM Fakta merasa perlu untuk dilakukan kontrol sesuai fungsi kami sebagai LSM,” tuturnya.

Ia melanjutkan, “Karena ini bukan hanya kekeliruan dan kesalahan para petinggi kampung saja, tapi muaranya juga harus diperhatikan. DPMK dan Inspektoratnya juga harus dimaksimalkan monitoring dan bimbingan kepada Petinggi/Aparat Desa selaku Pengguna Anggaran (PA) maka hasilnya tidak terkesan nihil.” pungkas Hertin.

(Paul SB)

Komentar

News Feed