oleh

“MALING TERIAK MALING” SEOLAH DIRINYA TIDAK MERASA BERDOSA “TERKAIT PERNYATAAN OLEH TERDUGA PENGGELAPAN UANG RETRIBUSI PASAR INPRES Tahun 2016 LHOKSEUMAWE SEKIRANYA 195 Juta Rupiah

Lhokseumawe – Investigasi Bhayangkara Indonesian com sehubungan dengan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh oknum penggerak masa yang merasa seolah olah mereka telah dirugikan. Dan sesungguhnya beberapa pedagang berkumpul beramai-ramai dimeunasah, Pasar Inpres terletak jln listrik Pasar Inpres kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe. (28/2/21) paska aksi unjuk rasa yang terkesan terencana, dengan Rapat yang di gelar tanpa ada izin keramaian dari Pihak Penyidik.Minggu siang di meunasah, Hamdani yang mengaku sebagai ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Inpres (PPPI). Dengan menyerang nama baik dan kehormatan Kepala Daerah Dan Pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Membuat Opini publik yang berkembang ke negatif, membuat orang lain merasa dirugikan dan bahkan selain Keterangan yang dinyatakan didepan khalayak ramai, dengan sepihak mencatut nama baik seseorang pun turut tercemar atas pernyataan yang sifatnya tidak mendasar serta menuduh sesuatu yang belum tentu benar adanya. Mengingat dan menimbang bahwa Nara sumber yang di wawancarai media Modus Aceh dan Media Puja TV terkesan dengan sengaja melakukan kejahatan terencana. Bahkan selain sengaja menyerang nama dan kehormatan Kepala Dearah Dan Kadis DISPERINDAG Pemko Lhokseumawe.Tanpa ada izin keramaian dari yang berwajib mereka tetap berkumpul tanpa melaksanakan Protokol Kesehatan, sesuai dengan Doc . video yang tidak tutup kemungkinan besar dapat menjadi petunjuk. Bahwa sebagian besar Tidak memakai masker dan duduk nya pun berdekatan dekatkan. sebuah aksi berkumpul beramai-ramai Minggu (28/2/21) rapat di meunasah pasar Inpres kota Lhokseumawe ”video yang berdurasi 6 menit ” sebagian besar peserta yang hadir terlihat tidak menerapkan Prokes sebahagian besar tidak melakukan dan melaksanakan peraturan kesehatan Prokes cofid19 sebagaimana memakai masker, jaga jarak dan berkumpul beramai-ramai yang oleh pemerintah melarang dan telah disahkan Dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Penanganan Pandemi Covid 19. Pernyataaan Saudara Hamdani Yang dimuat media Modus Aceh dan PujaTV Terbit (28/2/21) Menurut salah satu Anggota Petugas Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar INPRES, Berinisial S menjelaskan Kepada Media ini.Lanjut dia Mengingatkan bahwa sejarah Mula berdirinya bangunan yang tanpa izin dari Pemerintah telah Berdiri sejak Tahun 2010 ”Bahwa berdirinya bangunan yang sengaja dibangun untuk kelompok dan kepentingan Oknum, yang telah dengan sengaja Menggelapkan dan menikmati uang hasil sewa menyewa Lapak Atau Kios dari 2010 S/d 2019, salahsatu nya oknum yang pernah diberitakan dan dimuat media harian Waspada yang diterbitkan edisi tanggal 16 Agustus 2016 telah dinikmati oleh orang orang yang Tanpa ada rasa Kesadaran dirinya bahwa adalah orang yang terduga Menggelapkan Uang Retribusi Pedagang sebanyak lebih kurang 195juta Rupiah. Yang hingga sampai saat ini belum juga mengembalikan uang negara, bahkan tanpa ada merasa malu, Hamdani CS melakukan Pencemaran Nama Baik dan kehormatan Orang lain yang pasti menimbulkan kerugian orang lain, apalagi Unsur Fitnah yang justru sering dikedepankan, maka menimbulkan Bola Api yang memanas yang seharusnya tidak menimbulkan korban perasaan yang saat ini mau tak mau harus Bijaksana dan Bersyukur bahwa Walikota Lhokseumawe dan Kadis DISPERINDAG Pemko Lhokseumawe tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atas apa yang sudah dilakukan oleh korespondensi modusaceh.co dan media lokal lainya “Lempar Batu Sembunyi Tangan” ujar Salahsatu Anggota Petugas Kebersihan Ketertiban dan Keamanan Pasar Inpres kota Lhokseumawe yang berinisial S. Terkait dengan Aksi Tersebut Tim Reporter Investigasi Bhayangkara Indonesia Biro Aceh Mencoba Koordinasi dan Konfirmasi kepada Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koperasi Pemko Lhokseumawe, Ramli, S,Sos, SKM, M,Kes saat dikonfirmasi, terlihat kecewa dengan aksi massa yang berkumpul tanpa menyadari dirinya adalah Seorang yang wajib mengembalikan uang negara yang bersumberkan Retribusi Sampah sebanyak 195 juta yang Hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan.Menurut Kadis DISPERINDAG Kota Lhokseumawe Ramli, S,Sos, SKM, M,Kes ”Sekian lama 9 tahun lebih kurang, menikmati uang retribusi sewa menyewa Lapak, jual menjual Lapak, yang kepemilikan nya adalah negara yang punya, akan tetapi selama 9 tahun Mafia Pajak Inpres Menikmati yang seharusnya milik negara” ujar Ramli Kepada media ini.Ramli adalah Sosok pejabat Profesional dan karirnya tak bisa dipungkiri. Mengapa tidak dimasa kepemimpinan Ramli, S,Sos, SKM, M,Kes ” Saya Siap Bertanggungjawab atas nama nama orang rKini status bangunan dan Penyewa Lapak tersebut berusaha untuk memperbaiki sebuah sistem yang kondisinya saat itu sangat memperhatinkan. Bahkan jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan Korban korban baru. Dimasa kepemimpinan Ramli lah faktanya terungkap.Dan perlu diketahui “orang orang yang terdaftar resmi di dinas Disperindagkop yang telah nyata membayar kewajibannya Retribusi PAD dan perjanjian Kontrak yang dibuat Dibuat, Saya Jamin itu adalah pihak pengelola yang Tepat, dan siap tanggung jawab” ujar Ramli yang jiwa nya sangat bijaksana.Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Atau Disperindagkop Kota Lhokseumawe, Ramli dengan tegas membantah Tudingan Hamdani selaku ketua P3I yang mendasar.”Harapan saya Masyarakat yang terlibat prihal tersebut cermat diri dan Para Pedagang yang menjadi kaorban penggelapan atau penipuan Terkait perbuatan oknum yang sengaja mencatut namanya, dan telah menikmati sejumlah uang dari korban segera lakukan itikat yang baik” pinta Kadis DISPERINDAG Jual Beli Empat Belas Lapak atau toko yang saat ini sedang dalam proses pembenahan sistem yang sudah tertib dan terdata dan dapat dipertanggungjawabkan, diminta untuk tidak mempengaruhi suasana.Seharusnya pihak yang merasa dirugikan, melakukan koordinasi dengan cara prepentif yakni tanpa ada perwakilan Yang di wakili langsung menghadap saya sendiri di kantor bukan dengan cara cara tidak baik, salasatu satunya adalah dilarang berkumpul beramai-ramai” ujar Ramli Yang dikorbankan nama baik dan kehormatan.Report Chandra 3/3/21Continue… Liputan Investigasi kami Penyelidikan Penggelapan Retribusi Sampah

SEKIRANYA 195 JUTA RUPIAH”

Lhokseumawe – Investigasi Bhayangkara Indonesian com sehubungan dengan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh oknum penggerak masa yang merasa seolah olah mereka telah dirugikan. Dan sesungguhnya beberapa pedagang berkumpul beramai-ramai dimeunasah, Pasar Inpres terletak jln listrik Pasar Inpres kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe. (28/2/21) paska aksi unjuk rasa yang terkesan terencana, dengan Rapat yang di gelar tanpa ada izin keramaian dari Pihak Penyidik.

Minggu siang di meunasah, Hamdani yang mengaku sebagai ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Inpres (PPPI). Dengan menyerang nama baik dan kehormatan Kepala Daerah Dan Pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Membuat Opini publik yang berkembang ke negatif, membuat orang lain merasa dirugikan dan bahkan selain Keterangan yang dinyatakan didepan khalayak ramai, dengan sepihak mencatut nama baik seseorang pun turut tercemar atas pernyataan yang sifatnya tidak mendasar serta menuduh sesuatu yang belum tentu benar adanya.

Mengingat dan menimbang bahwa Nara sumber yang di wawancarai media Modus Aceh dan Media Puja TV terkesan dengan sengaja melakukan kejahatan terencana. Bahkan selain sengaja menyerang nama dan kehormatan Kepala Dearah Dan Kadis DISPERINDAG Pemko Lhokseumawe.
Tanpa ada izin keramaian dari yang berwajib mereka tetap berkumpul tanpa melaksanakan Protokol Kesehatan, sesuai dengan Doc . video yang tidak tutup kemungkinan besar dapat menjadi petunjuk.

Bahwa sebagian besar Tidak memakai masker dan duduk nya pun berdekatan dekatkan. sebuah aksi berkumpul beramai-ramai Minggu (28/2/21) rapat di meunasah pasar Inpres kota Lhokseumawe ”video yang berdurasi 6 menit ” sebagian besar peserta yang hadir terlihat tidak menerapkan Prokes sebahagian besar tidak melakukan dan melaksanakan peraturan kesehatan Prokes cofid19 sebagaimana memakai masker, jaga jarak dan berkumpul beramai-ramai yang oleh pemerintah melarang dan telah disahkan Dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Penanganan Pandemi Covid 19.

Pernyataaan Saudara Hamdani Yang dimuat media Modus Aceh dan PujaTV Terbit (28/2/21) Menurut salah satu Anggota Petugas Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar INPRES, Berinisial S menjelaskan Kepada Media ini.
Lanjut dia Mengingatkan bahwa sejarah Mula berdirinya bangunan yang tanpa izin dari Pemerintah telah Berdiri sejak Tahun 2010 ”Bahwa berdirinya bangunan yang sengaja dibangun untuk kelompok dan kepentingan Oknum, yang telah dengan sengaja Menggelapkan dan menikmati uang hasil sewa menyewa Lapak Atau Kios dari 2010 S/d 2019, salahsatu nya oknum yang pernah diberitakan dan dimuat media harian Waspada yang diterbitkan edisi tanggal 16 Agustus 2016 telah dinikmati oleh orang orang yang Tanpa ada rasa Kesadaran dirinya bahwa adalah orang yang terduga Menggelapkan Uang Retribusi Pedagang sebanyak lebih kurang 195juta Rupiah.

Yang hingga sampai saat ini belum juga mengembalikan uang negara, bahkan tanpa ada merasa malu, Hamdani CS melakukan Pencemaran Nama Baik dan kehormatan Orang lain yang pasti menimbulkan kerugian orang lain, apalagi Unsur Fitnah yang justru sering dikedepankan, maka menimbulkan Bola Api yang memanas yang seharusnya tidak menimbulkan korban perasaan yang saat ini mau tak mau harus Bijaksana dan Bersyukur bahwa Walikota Lhokseumawe dan Kadis DISPERINDAG Pemko Lhokseumawe tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atas apa yang sudah dilakukan oleh korespondensi modusaceh.co dan media lokal lainya “Lempar Batu Sembunyi Tangan” ujar Salahsatu Anggota Petugas Kebersihan Ketertiban dan Keamanan Pasar Inpres kota Lhokseumawe yang berinisial S.

Terkait dengan Aksi Tersebut Tim Reporter Investigasi Bhayangkara Indonesia Biro Aceh Mencoba Koordinasi dan Konfirmasi kepada Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koperasi Pemko Lhokseumawe, Ramli, S,Sos, SKM, M,Kes saat dikonfirmasi, terlihat kecewa dengan aksi massa yang berkumpul tanpa menyadari dirinya adalah Seorang yang wajib mengembalikan uang negara yang bersumberkan Retribusi Sampah sebanyak 195 juta yang Hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan.

Menurut Kadis DISPERINDAG Kota Lhokseumawe Ramli, S,Sos, SKM, M,Kes ”Sekian lama 9 tahun lebih kurang, menikmati uang retribusi sewa menyewa Lapak, jual menjual Lapak, yang kepemilikan nya adalah negara yang punya, akan tetapi selama 9 tahun Mafia Pajak Inpres Menikmati yang seharusnya milik negara” ujar Ramli Kepada media ini.
Ramli adalah Sosok pejabat Profesional dan karirnya tak bisa dipungkiri. Mengapa tidak dimasa kepemimpinan Ramli, S,Sos, SKM, M,Kes ” Saya Siap Bertanggungjawab atas nama nama orang rKini status bangunan dan Penyewa Lapak tersebut berusaha untuk memperbaiki sebuah sistem yang kondisinya saat itu sangat memperhatinkan. Bahkan jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan Korban korban baru. Dimasa kepemimpinan Ramli lah faktanya terungkap.
Dan perlu diketahui “orang orang yang terdaftar resmi di dinas Disperindagkop yang telah nyata membayar kewajibannya Retribusi PAD dan perjanjian Kontrak yang dibuat Dibuat, Saya Jamin itu adalah pihak pengelola yang Tepat, dan siap tanggung jawab” ujar Ramli yang jiwa nya sangat bijaksana.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Atau Disperindagkop Kota Lhokseumawe, Ramli dengan tegas membantah Tudingan Hamdani selaku ketua P3I yang mendasar.
”Harapan saya Masyarakat yang terlibat prihal tersebut cermat diri dan Para Pedagang yang menjadi kaorban penggelapan atau penipuan Terkait perbuatan oknum yang sengaja mencatut namanya, dan telah menikmati sejumlah uang dari korban segera lakukan itikat yang baik” pinta Kadis DISPERINDAG Jual Beli Empat Belas Lapak atau toko yang saat ini sedang dalam proses pembenahan sistem yang sudah tertib dan terdata dan dapat dipertanggungjawabkan, diminta untuk tidak mempengaruhi suasana.

Seharusnya pihak yang merasa dirugikan, melakukan koordinasi dengan cara prepentif yakni tanpa ada perwakilan Yang di wakili langsung menghadap saya sendiri di kantor bukan dengan cara cara tidak baik, salasatu satunya adalah dilarang berkumpul beramai-ramai” ujar Ramli Yang dikorbankan nama baik dan kehormatan.

Report Chandra 3/3/21

Continue…
Liputan Investigasi kami Penyelidikan Penggelapan Retribusi Sampah

Komentar

News Feed