Marak Ilegal Fishing Di Kampungnya, Rudi Suhartono Minta Polisi Proses Hukum Para Pelaku

KAL-TIM410 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia.com

KUTAI BARAT (Kaltim) – Kepala Kampung Muara Beloan itu kecamatan Kutai Barat menilai penanganan hukum ilegal fishing di kampungnya terkesan lambat. Ia meminta Aparat Penegak Hukum dengan segera memproses para pelaku ilegal fishing.

“Lambatnya proses hukum terhadap pelaku setrum ikan ini membuat warga masyarakat Beloan kecewa. Kami berharap kepada penegak hukum harus tegas, pelaku yang melakukan ilegal fishing harus dihukum. Terus terang warga Beloan ini masih sabar, masih menghargai hukum. 
Sebetulnya bisa mereka menghakimi sendiri itu bisa cuma mereka masih menghargai hukum. Sehingga dengan hukum yang ada ini mereka berharap polisi dan Kejaksaan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur betul-betul menerapkan hukum,”ujar Rudi saat ditemui awak media di Kampung Muara Beloan Minggu (22/8/2021).

“Kami berharap kepada penegak hukum harus tegas, pelaku yang melakukan ilegal fishing harus dihukum. Terus terang warga Beloan ini masih sabar, masih menghargai hukum. Sebetulnya bisa mereka menghakimi sendiri itu bisa cuma mereka masih menghargai hukum.
Sehingga dengan hukum yang ada ini mereka berharap polisi dan Kejaksaan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur betul-betul menerapkan hukum,”tegas Rudi.

Rudi menilai jika pelaku ilegal fishing tidak diproses, maka sama saja membuat penyetrum ikan semakin merajalela karena tidak ada efek jera.
Sebab kasus yang sama sudah berulang kali terjadi namun belum pernah ditindak tegas aparat. 

“Saya prihatin juga karena ada beberapa kasus yang serupa hanya dilakukan pembinaan, kalau ini pembinaan terus kapan pelaku ini berhenti. Contoh kasus di Muara Pahu ada kasus setrum yang dibina buktinya sekarang muncul lagi muncul lagi, coba kalau dipenjara saya yakin akan berhenti. 
Jadi saya mohon pak gubernur, Kapolda harus jangan main-main. kami di kampung ini sudah semangat pak. Dan saya sebagai kepala kampung saya tetap berdiri di depan dipenjara aja orang ini tidak ada alasan lagi,”tegas Rudi Suhartono.

“Tolonglah ini tidak ada toleransi lagi sesuai yang dikatakan dari pihak Kapolda sudah mengatakan melalui kadiv humas akan diproses secara hukum, DKP juga mengatakan proses secara hukum, cepat segera pak jangan bertele-tele karena ini masalahnya masalah sesuap nasi masyarakat,”ujar Rudi.

Kegiatan ilegal fishing di kampung Muara Beloan sudah sangat meresahkan warga. Pasalnya, kampung dengan jumlah penduduk 757 jiwa hampir 95 persen mata pencarian penduduknya adalah sebagai Nelayan tradisional yang sangat bergantung dengan kelestarian alamnya. 

Mereka tinggal di pinggir sungai yang dikelilingi dengan anak-anak sungai  (apabila air naik akan membentuk sebuah danau besar) yang melimpah dengan berbagai jenis ikan air tawar.

Namun kesejahteraan dan keamanan mereka mulai terusik dengan ulah beberapa warga yang mengoperasikan alat penyetrum ikan sehingga membuat tangkapan ikan warga menjadi berkurang.

“Hasil sekarang ini menurun selama ada ilegal fishing. Menurun ikan, soalnya warga yang nyetrum ini walaupun banjir hantam terus. Bahkan ini yang baru surut tadi itu saya masang bamboo (salah satu jenis alat penangkap ikan) dihantam jua.” keluh Hajeli saat ditemui media ini di rumahnya di RT 03. Minggu 22/8/21

Warga lainnya, Muri senada menyebut kegiatan tangkap ikan dengan setrum memang sudah lama terjadi, namun  dengan digunakannya alat setrum yang semakin canggih membuat ikan semakin berkurang,

“Sudah puluhan tahun, saya masih SD sudah ada setrum di sini. Yang dulu kan ndik (red: tidak) ada canggih alatnya. Kalau yang sekarang ini bunyi sida (kata orang) alat Thailand itu canggih. Di Mahakam aja jukut (ikan) terangkat. Jukut besar-besar itu, apalagi daerah tegaq (seperti) ini kan.” terangnya dengan aksen khas Kutai.

“Biasanya ikan disini itu haruan (ikan gabus), toman, tapi ternyata waktu ada setrum ini sudah nda ada lagi jukut itu, biar ada nda seberapa lagi. Makanya kampung Beloan ini kesusahan sudah masalah ikan.” sambung Muri sedih.

Memang saat ini, warga masih bersabar, hanya saja apabila masalah ini berlarut-larut tidak segera diselesaikan akan memicu kemarahan warga sehingga melakukan tindakan anarkis. Terlebih rusaknya beberapa alat-alat nelayan milik warga diduga dirusak oleh pelaku ilegal fishing.

“Aku tuh diam, sering-sering diam tapi hati tuh sakit pang. Bahkan alat saya banyak jadi rusak-rusak, nyata sudah itu pelaku setrum. Adanya diberi dengan air aki sangga hancur iya.
Sangga itu diparang orang, memang orang penyetrum itu sudah. Bahkan pernah datang sampai 20 orang sanggaku dihantam mereka, apa ha’ dah robek.” ungkap Hajeli kesal.

“Cuma aku nih sabar aja masih ingat nyawa bediam di Beloan ini aja. Lama-lama tahu jua hilaf, takutnya hilaf. Jangan sampai,… jangan sampai terjadilah pokoknya (red: menghakimi).” sambungnya.

Warga juga menyebut kecewa apabila pelaku ilegal fishing tidak diproses dan dilepaskan.

“Pernah ada penangkapan dulu cuma ya itu dilepaskan. Kalau harapan saya minta tegakan hukum sesuai dengan apa yang dilakukannya kan, karena peribahasa orang tua kan berani berbuat berani bertanggung jawab sesuai undang-undang yang dilanggarnya.” ucap Muri.

Namun demikian Muri menyerahkan kepada kepolisian dan tidak main hakim sendiri.

“Kalau ini enggak ada diproses kan saya merasa kecewa, jelaslah kami marah. Maksud kami itu kan diproses. Kami nda mau betindak (anarkis) karena aparat hukum kan masih ada.” sambungnya

Pemerintah kampung sendiri telah berupaya membentuk tim terpadu guna mengatasi kasus ilegal fishing.
Bahkan sebelumya, Tim terpadu yang melibatkan Lembaga Adat Kampung dan Linmas kampung Muara Beloan dipimpin kepala kampung Rudi melakukan razia di sungai Beloan, Selasa (3/8/2021).

Tim berhasil memergoki 4 orang yang tengah melakukan penangkapan ikan dengan cara setrum di Sungai Dapati dan Sungai Langan, Kampung Muara Beloan. 

Baca juga:
https://investigasibhayangkara.com/umbul-umbul-hut-ri-di-kampung-beloan-dirusak-oknum-diduga-dilakukan-oleh-pelaku-ilegal-fishing/

Rudi mengaku salah satu pelaku inisial Sy sempat melakukan pengancaman dengan parang.
Untungnya tidak ada korban jiwa, karena Tim segera menghindar dari ancaman sajam tersebut. 

“Kasus pengancaman sajam sudah dilaporkan kepada Polsek Muara Pahu. Kini tengah diproses hukum,” terang Rudi.

Sedangkan Kepala Satuan Kepolisian Air (Pol Air) Polres Kubar AKP Heru Santoso menyebut kasusnya masih diproses.

“Bukan ngga diproses, tetap diproses. Makanya ini tetap saya tahan, bukan saya tahan orangnya tapi maksudnya kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,”ujar AKP Heru Santoso melalui sambungan telpon Sabtu (21/8/2021) malam.

Ia menyebut proses penyelidikan tidak terbatas. Pelaku baru akan ditahan jika naik proses penyidikan.

“Itu masalahnya nasibnya orang yang kita ambil, hak asasinya mereka kita rampas. Harus segera mungkin sudah ada putusan. Kalau inikan masih dalam penyelidikan tapi tetap dalam pengawasan kita,” terangnya.

AKP Heru mengaku pasca menerima laporan pihaknya langsung memanggil para pelaku untuk dimintai keterangan.
Namun para pelaku tidak langsung ditahan dengan alasan belum memenuhi syarat formil. Syarat formil yang dimaksud adalah syarat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009.
Dalam pasal 75 ayat 2 huruf b menyebut bahwa Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perikanan.

Kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Muhammad Israq. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan kejaksaan Tinggi Kaltim mengenai kasus setrum ikan yang baru pertama kali ditangani polisi dan jaksa di Kubar itu.

“Masalah perikanan ini kemarin saya masih berdiskusi dengan teman-teman polisi, tapi saya masih berkoordinasi dengan teman-teman hakim juga, saya belum tanya,”sambungnya.

Israq juga sependapat dengan polisi agar para pelaku dibina dulu. Alasannya kasus illegal fishing itu masih berskala kecil.

“Yang jadi pertimbangan saya kemarin itu waktu diskusi kecil-kecilan pengennya ada efek jera maksudnya diproses hukum tapi kita tahu kan penyetrum-penyetrum ini juga bukan skala besar gitu (tapi skala) kecil,”katanya.

Selain itu ia mengaku akan melihat lebih jauh soal motif dan latar belakang pelaku. Sebab menurutnya, para pelaku juga memiliki kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

“Kan dalam penindakan hukum Kita juga harus dilihat bukan sekedar hanya kelengkapan hukumnya tapi ada manfaatnya juga harus saya lihat. Dalam artian manfaatnya, orang-orang ini misalkan kita tindak dengan hukum undang-undang perikanan, apakah nanti jadi lebih baik atau lebih buruk ke depannya. Itu yang pertamanya saya pertimbangkan, tapi ini pendapat saya.” terang dia.

“Makanya saya juga mau lihat Orang ini kehidupannya seperti apa, takutnya ketika kami angkat kasus seperti ini kehidupannya juga tidak lebih baik, dengan masa pandemi ini. Jangan sampai rumah mereka juga hanya sekedar makan seadanya walaupun perbuatan mereka itu melanggar hukum,”terang M. Israq kasi Pidum Kejari Sendawar. (IBI-Paul)