oleh

Masyarakat Menggugat keluarga Hd Pasaribu lantaran diduga serobot lahan Warga , Masyarakat Desa Sei Apung Berharap Mendapat keadilan.


Investigasi Bhayangkara Indonesia.com – Labuhan batu Utara Sumatera Utara,Warga Desa Sei Apung kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara ( Labura)Propinsi Sumatera Utara disinyalir akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Medan , Setelah menerima di Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat dengan putusan draw terkait lahan yang dikuasakan oleh masyarakat kepada kuasa Hukum Muhammad Yusuf Siregar S.H.I.MH dan Partner Kamis 5 /11/2020 kemarin.

Beberapa tokoh masyarakat yang panggilan sapaan Bapak Manik ,Pak Dolok Saribu,Pak Simbolon dan kawan – kawan lainnya mewakili masyarakat penggugat lahan yang diduga diserobot keluarga Hd Pasaribu , Menyampaikan beberapa Awak Media ,LSM,dan aktivis front Pembela Negara dan Rakyat ”APELOMA”(Aliansi Pers LSM ,Ormas dan Mahasiswa).

Bila perlu kita akan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) lihat gimana hasilnya Nanti, hasil musyawarah tim dari penggugat ( Masyarakat).Ujar tokoh yang enggan namanya disebutkan disalah satu warung kopi di Desa Sei Apung beberapa hari yang lalu .

Dan berharap pengadilan dapat berbuat adil dan seadil adilnya,sesuai dengan data dan fakta yang ada ,Sehingga Masyarakat mersakan keadilan yang sebenar – benarnya , dilihat dari tahun 1994 hingga tahun 1997 sesuai surat perintah Pemerintahan Desa Sei Apung ( Pennggugat ).

Dan berdasarkan petunjuk berita acara penyelesaian sengketa tapal batas antara kecamatan Kualuh Hulu dengan kecamatan Kualuh Hilir ,yang ditanda tangani oleh 5 kepala Desa ,dan dua Csmat dan Pemerintahan Kabupaten tertanggal 20 Agustus 1998 ,Lahan yang diklaim oleh keluarga Hd Pasaribu ( tergugat) mengatakan tidak benar itu lahan mereka.dikarenakan menurut data administrasi dan peta juga menunjukkan lahan tersebut di Desa Sei Apung di kecamatan Kualuh Hilir bukan desa sonar martani Kecamatan Kualuh Hulu sesuai surat keterangan ganti rugi yang dimiliki keluarga Hd Pasaribu ( tergugat).artinya menunjukkan juga bahwa lahan tersebut lahan Masyarakat Desa Sei Apung ( Penggugat).

Sangat aneh kalau tahun 1991 Pihak tergugat sudah memiliki surat keterangan ganti rugi tanah dan setelah tahun 2003 ( setelah 12 tahun)lamanya baru pihak penggugat mengolah lahan tersebut dari 10 surat ketika itu dengan isi luas lahan 100 hektar di tahun 2001 menjadi sekitar 500 hektar ,Sehingga timbul permasalahan suatu sengketa terkena lahan masyarakat yang dilakukan oleh pihak keluarga Hd Pasaribu mantan jendral tersebut.
Warga / Masyarakat merasa ter jolimi dan tertindas .

Apa lagi pada saat itu siapa yang berpangkat ,banyak uang ,berkuasa dialah raja,Sehingga pada saat itu masyarakat merapatkan barisan kembali dengan memulai upaya hukum dan bahkan surat tergugat sudah menjadi sertifikat sebanyak lebih kurang 50 Surat.
Sementara berpedoman kepada surat keputusan Mentri kehutanan dengan no 44/menhut – 11/2005 tanggal 10 February 2005 .tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah propinsi sumatera Utara yang berjumlah 3.742.120.hektar di dalamnya termasuk lahan dimana surat keterangan ganti rugi yang dimiliki penggugat.

Bagaimana mungkin dapat segampang itu mendapatkan surat sertifikat ,sementara itu masih kawasan hutan ,Mengacu pada surat keterangan pada tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Desa bernama Prabowo yang sampai menjabat 10 orang nama yang menjual tanah kepada keluarga Hd Pasaribu setelah dicek dan klarifikasi ternyata tidak pernah tercatat sebagai penduduk desa sonar martani Kecamatan Kualuh Hilir ,kesepuluh nama tersebut dengan inisial N,D,J,M,S,P,S,I dan I.sampai sekarang tidak diketahui dimana alamat tempat tinggal nya Rimbanya .

termasuk kades ketika itu bapak Untung Cs yang menandatangani surat ganti rugi tersebut semenjak keributan keluarga jendral dengan masyarakat sehingga pergi tidak tau rimbanya.

Tim kuasa hukum Masyarakat dan aktivis dan LSM untuk merapatkan barisan membela masyarakat dengan berbagai upaya hukum termasuk salah satunya ke PTUN ,dan berharap agar kiranya surat tergugat dibatalkan keabsahannya sehingga terciptalah keadilan Ucap Darmo Raja SH Presiden Pembela Rakyat,dan sekaligus ketua GEBBRAKAN RI( Gerakan Berantas Kriminal ,Korupsi dan Narkoba Republik Indonesia).

Beliau juga berharap agar kiran nya hukum tidak tumpul keatas dan harus tajam ke atas untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan ,APELOMA ( Aliansi Pers LSM Ormas dan Mahasiswa) meminta agar kiranya dalam menangani perkara ini pihak pengadilan harus adildan seadil adilnya.

Jangan berlaku curang karena sesuatu hal sehingga rakyat kecil dapat merasakan keadilan imbuh Darmono Raja SH mengakhiri disela – sela perbincangan dengan kuasa masyarakat Muhammad Yusuf Siregar S.H.I.MH.dan rekan serta mantan anggota DPRD komisi A disalah satu warung lesehan di jalan SM Raja Rantauprapat ( Marhite Rajagukguk).

Komentar

News Feed