oleh

MEMAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KAMPUNG HALAMAN KITA SENDIRI MELALUI INOVASI DAERAH

Investigasi Bhayangkara Indonesia.com – KUTAI BARAT (Kaltim) 
| Ada banyak cara memaksimalkan pembangunan di daerah kita di kampung halaman kita sendiri. Salah satunya adalah melakukan Inovasi Daerah. Dasar hukum Inovasi Daerah adalah Pasal 386, 387, 388, 389 UU OTONOMI DAERAH Nomor 23 Tahun 2014.

Tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi baiklah untuk mengingatkan kembali memori kita, berikut kami rilis kembali informasi singkat tentang ketentuan Inovasi Daerah. Pertama, Pasal 386. Dalam ayat  (1) pasal ini dituliskan  bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Ayat (2) dijelaskan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk memastikan inisatif ini berjalan baik diatur dalam Pasal 387, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan. tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pertanyaan selanjutnya, siapa yang dapat menginisiasi / mengusulkan Inovasi Daerah? Menurut ketentuan Pasal 388 ayat 
(1), dijelaskan bahwa inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat
Daerah, dan anggota masyarakat. Pada ayat  (2) dan ayat (3) dituliskan bahwa usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna, dan usulan inovasi tersebut disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. Lebih lanjut pada ayat  (4) dinyatakan, bahwa  usulan inovasi daerah juga dapat diajukan oleh Aparatur sipil negara dengan syarat harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. Sedangkan usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. 

Untuk memperkuat legal standing dari usulan inovasi, dijelaskan pada ayat 
(6), bahwa jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Setelah ditetapkan dengan Perkada, sesuai ketentuan ayat  (7),  Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri, hal mana laporan tersebut paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi,
dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. Ini dijelaskan pada ayat (8).

Setelah sampai di tangan Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan ayat  (9) dan ayat (10),  Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga yang ditunjuk, yang berkompeten di bidang penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan Inovasi diberikan penghargaan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah yang sukses melaksanakan Inovasi Daerah. 

Bagaimana realitas Kabupaten Kota di sekitar kita? Bagaimana hasil Inovasi Daerah di daerah kita? Berapa banyak kegiatan Inovasi Daerah yg telah dan sedang dilaksanakan? Bagaimana hasil dan dampaknya dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah, di kampung halaman kita? 

Jika belum maksimal, itu tidak masalah, yang penting semangat dengan prinsip selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement). Karena ada hal menarik pada Pasal 389, yg menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Lebih detailnya, ketentuan atau aturan turunan dari Inovasi Daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. 

Bagaimana potret Inovasi Daerah dalam pelaksanaan pelaksanaan inovasi daerah berdasarkan rekam jejak secara nasional? Berdasarkan Pusat Litbang Inovasi Daerah Depdagri tahun 2019 sebagai contohnya, banyak daerah yang belum menginput data pelaksanaan inovasi daerah di daerahnya. Dari 548 pemerintahan daerah (prov, kab/kota) se-Indonesia, dicatat hanya 252 (46%) yang menginput data mengenai pelaksanaan inovasi di daerahnya, dengan rincian 58% inovasi di sektor pelayanan publik, 26% inovasi dalam bentuk lainnya, dan 16% inovasi mengenai tata kelola pemerintahan. Sedangkan 292 pemerintah daerah (prov, kab/kota) belum menginput.

Pertanyaan logis, apakah 292 pemerintah daerah belum menginput data tersebut semata-mata karena kelalaian administrasi atau memang tidak melakukan kegiatan inovasi daerah, tidak dijelaskan dalam indeks tersebut.

Cukup menarik dicatat bahwa   (data lama, 2019), pemerintah daerah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai kabupaten terinovatif adalah Banyuwangi, Kulon Progo, Situbondo, Banggai, Agam, Musi Rawas, Hulu Sungai Selatan, Bogor dan Padang Pariaman. Mungkin ada baiknya pemerintah daerah kita di Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya, berkenan belajar dari kabupaten terinovatif di atas, sebagai ikhtiar untuk melakukan akselerasi pembangunan di daerah kita, tentu sesuai dengan tingkat kebutuhan di daerah kita.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah kita, bagaimana kalau Inovasi Daerah ini kita lebih maksimalkan. Ini sekedar pemikiran, mudahan dapat berkenan sebagai feedback bagi para pengambil kebijakan di daerah kita untuk melakukan berbagai terobosan yg kreatif dan inovatif untuk  mengejar ketertinggalan pembangunan sejak 5 dekade terakhir, menuju Indonesia yang tangguh dan unggul. Kita pasti bisa selagi kita kompak dan solid. Semoga. 

Rudi Ranaq adalah seorang praktis hukum dan petani lemon kelahiran kampung Benung Kayutn Jongaas, Ulu Sungai Idaatn-Pesiikng, Kutai Barat, Kaltim menyandang gelar akademis SH., M.Si., C.Me.

News Feed