oleh

MPR RI : Masih kurangnya komitmen dan upaya Pemda menjalankan undang-undang  No 20 tahun 2003

Investigasibhayangkara.com,  Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Ketua MPR RI mengatakan ” masih kurangnya komitmen dan upaya Pemda menjalankan undang-undang  No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%, ”

Maka Ketua MPR RI Bambang Soesatyo akan Mendorong pemerintah, dalam hal ini kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas pendidikan dan Kebudayaan Daerah, untuk mengusulkan anggaran pendidikan, baik dalam RAPBN maupun dalam RAPBD sebesar 20 persen agar dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan rencana kerja yang sudah ditetapkan.”

” Mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengevaluasi penggunaan alokasi anggaran pendidikan selama ini, agar kementerian dan dinas pendidikan kebudayaan  mengutamakan rencana yang sudah diprioritaskan, mengingat  rata-rata anggaran pendidikan daerah dari APBD hanya diimplementasikan sebesar 8-9 persen dan tahun 2018 baru empat provinsi (Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, dan Riau) yang menggunakan 20% APBD untuk pendidikan.

Mendorong pemerintah meningkatkan anggaran untuk Sumber Daya Manusia (SDM) agar  produktifitas dan kualitasnya juga menjadi lebih baik, serta dapat bekerja sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai, serta selaras dengan sistem pendidikan nasional.

Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen terhadap kemajuan pendidikan nasional dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan di dunia pendidikan.
Ucap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ( Red Tomi)

Komentar

News Feed