PANJA RUU PDP KOMISI I DPRI RI ADA YG TIDAK SERIUS

DK Jakarta109 Dilihat

Investigasi bhayangkara Indonesia com “Panja DPR menilai Panja Pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan paparan yang disampaikan oleh Panja Pemerintah tentang kelembagaan, yang mana sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama,” jelas Kharis saat memberikan pernyataan pers mewakili Panja RUU PDP Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan Panja Pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, kelanjutan pembahasan RUU PDP menunggu iktikad baik pemerintah.

Namun, saat dalam pembahasan, Panja Pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen Aptika Kominfo tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya. Panja pemerintah justru mengajukan konsep Lembaga yang berada di bawah Kementerian Kominfo.

terdapat perbedaan sikap antara Komisi I DPR dengan Pemerintah terkait penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi. Awalnya, lanjut Kharis, Komisi I DPR RI dan Panja Pemerintah memiliki kesepahaman bahwa DPR dan Pemerintah akan memiliki kesepahaman bahwa menghendaki lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada presiden,jelas kahris

“Kita ingin memperkuat lembaga ini sehingga betul-betul mampu melakukan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, termasuk juga terkait kesetaraan dengan lembaga – lembaga internasional dan negara-negara lain sehingga memungkinkan transfer data dengan negara lain,” katanya

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai Lembaga atau badan pengawas data pribadi sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai dengan standar, yaitu setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR). Ia pun memastikan seluruh Fraksi di DPR sepakat pembentukan badan otorita yang independen.

jika pasal terkait kelembagaan ini disepakati maka dalam waktu dekat sejumlah pasal lainnya juga akan bisa disepakati. Dari seluruh total 371 DIM, Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 143 DIM dengan 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati, 10 DIM pending, 6 DIM perubahan substansi dan 2 DIM usulan baru, dengan prosentasi sekitar 40 persen. Sedangkan yang belum dibahas berjumlah 228 DIM mayoritas berkaitan dengan Lembaga Pengawas Pelaksanaan UU PDP.

“Jadi 228 DIM ini sangat berkaitan dengan pembentukan kelembagaan. Kalau soal kelembagaan belum bisa diselesaikan maka 228 DIM ini akan menggantung Sifatnya.