oleh

“Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur Di Kaji Dari Aspek Astra Gatra Guna Terjaganya Stabilitas Ketahanan Nasional”.

Semarang Investigasi Bhayangkara indonesia, com.
Pada saat masa transisi Kemerdekaan Indonesia mengalami beberapa kali pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu: Jakarta ke Yogyakarta (1946), kemudian Bukittinggi (1948), hingga akhirnya kembali ke Jakarta (1949);

Wacana memindahkan ibu kota negara secara permanen sudah dicanangkan oleh beberapa Presiden.

Pada tahun 1957 dimana pada saat itu Presiden Soekarno berencana memindahkan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya.

Presiden Soeharto akan memindahkan Ibu Kota Negara ke Jonggol melalui Keppres 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Rencana pemindahan ibukota.

B.J. Habibie mempunyai wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Sedangkan pada tahun 2010, wacana pemindahan ibukota dihembuskan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang rencananya dipindah ke Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden di depan MPR DPR pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota Negara ke Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Bappenas, Pulau Jawa khususnya Jakarta dianggap sudah tidak strategis sebagai Ibu Kota Negara dilihat dari segi potensi ancaman bencana, kemacetan, air bersih, kepadatan penduduk dan polusi.

Selain itu menurut pakar Tsunami BMKG Widjo Kongko di sepanjang pesisir Pulau Jawa dan Selatan Selat Sunda berpotensi guncangan gempa berkekuatan 8.8 SR serta berpotensi tsunami dengan ketinggian 20 m.

Ditambah lagi penyebaran penduduk dan pembangunan nasional yang tidak merata, hal tersebut terbukti bahwa penduduk yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali 57,44% dari seluruh penduduk di Indonesia. Sedangkan Sumatera 22,05%, Kalimantan 6,32%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,6%.

Melihat data yang telah dijabarkan diatas menunjukan bahwa tingkat kepadatan penduduk masih terpusat dipulau Jawa dengan 54 % Penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas ±6,6% dari daratan seluruh wilayah Indonesia. Selain itu 58 % PDB ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa.

Presiden Joko Widodo memilih Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru karena daerah tersebut aman dari bencana (banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor), dukungan infrastruktur yang memadahi, demografi penduduk yang tidak padat, dan berada dititik tengah Indonesia.

Hadirin sekalian,
Dalam membangun Ibu Kota Negara baru yang kedepannya sebegai center of grafity perlu adanya kesiapan ketahanan wilayah yang berdasarkan Astagatra yang meliputi unsur-unsur geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh sebab itu pembangunan Ibu Kota Negara Baru harus memenuhi standar kriteria Astagatra.

Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur Dikaji Dari Aspek Astagatra Guna Terjaganya Stabilitas Ketahanan Nasional perlu mendapatkan perhatian secara tepat dikarenakan apabila tidak mendapat perhatian secara tepat dikawatirkan kedepannya dapat memberikan dampak terhadap perkembangan stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. “Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui sejauh mana langkah-langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran dan SKPD terkait dalam mempersiapkan wilayahnya sebagai Ibu Kota Negara baru” pungkas Yusup, SE, M.M

Redaksi.

Komentar

News Feed