Pengadaan DAK TIK SMA 2021 Dindikbud Banten ‘Diduga Barang Belum Ada Sudah Dibayar Duluan’

Investigasi Bhayangkara Indonesia| Serang- Berdasarkan UU No 1 tahun 2004, PP 45 Tahun 2013, dan PMK 190 tahun 2012 menegaskan pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Namun, di Dindikbud Banten berbeda, pada pelaksanaan pengadaan peralatan TIK SMA TA 2021 diduga barang belum ada sudah dibayar lunas duluan. Pasalnya, di BASTHP seller tertera pada bulan November tahun 2021, dicatat bahwa perangkat peralatan TIK TA 2021 tersebut sudah 100% didistribusikan dan telah diterima pihak SMA. Tapi pada kenyataannya dalam temuan di lapangan tidak seperti itu, SMA menerima barang bukan pada bulan November. SMA menerima pengiriman perangkat TIK TA 2021 dari seller pada akhir bulan Desember Tahun 2021. Bahkan diduga ada juga SMA lain menerimanya setelah lewat dari tahun 2021.

Menurut Kepala Sekolah (Kepsek) di salah satu SMA di Kabupaten Serang Provinsi Banten, saat dimintai konfirmasi mengungkapan kalau dia itu sebelum menerima barang 100% sudah menerima duluan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) bulan Nopember tahun 2021 dari seller. Dan setelah selisih 1 bulan, pada akhir Desember tahun 2021 barusan kemudian SMA yang dipimpinnya menerima barang 100 % . Itu juga diantara barangnya ada yang rusak. Lalu prosesnya 3x pengiriman dari seller. Serta bebernya, bukan di SMA yang dia pimpin saja peristiwa hal itu terjadi,”Seingat saya akhir Desember itu sdh beres. Untuk sekolah lain memang ada yg sampai bulan berikutnya yg saya dengar,” katanya.

Dengan adanya kejadian seperti itu membuat Sekjen Soldaritas Merah Putih (Solmet) Pusat, Kamaludin menjadi Geram sambil menggerutu sungguh miris dan perihatin atas adanya kejadian itu. Kemudian lanjut Kamal, dikatakannya bahwa BAST itu adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada pemberi kerja. BAST mempunyai kedudukan penting dalam pengajuan pembayaran. Penyedia barang atau jasa setelah menyelesaikan pekerjaannya dan telah menunjukkan Berita Acara Serah Terima maka berhak memperoleh pembayaran. Disampaikannya kepada awak media. Rabu (28/09/2022).

Masih lanjutnya, Itu juga tidak serta merta dengan menunjukan bukti BAST lantas langsung begitu saja dipercaya kalau pekerjaan sudah selesai dikerjakan 100% oleh penyedia. Hingga langsung berujung dillakukan pembayaran. Ada tahapan yang mesti ditempuh. Sebelum BAST diterima harus dicek dahulu kebenaran barangnya, apakah sudah sesuai dengan sepesifikasi, serta apakah sudah sesuai kuantitas, juga apakah sudah sesuai kualitasnya. Saat penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Berdasarkan permintaan tersebut, PPK melakukan pemeriksaan dulu terhadap barang atau jasa yang diserahkan, kemudian setelah dicek barangnya memang sudah jelas ada dan sudah dikerjakan 100% selanjutnya apabila barang sudah sesuai dengan kuantitat dan kualitas yang ada dalam isi perjanjian di kontrak, selanjutnya silahkan PPK dan penyedia saling menandatangani dan melakukan transaksi pembayaran.

“Mengenai peristiwa di Dindikbud Banten terkait pelaksanaan pengadaan peralatan TIK DAK APBN 2021 untuk SMA senilai puluhan milyar itu, diduga Barangnya belum ada sudah dibayara lunas duluan. Hal itu bisa saja terjadi. Kemungkinan PPK lalai dan percaya penuh kepada penyedia. Belum jelas keberadaan barangnya sudah diterima BAST nya. Padahal baranya belum tentu dikirim semua, dan hanya dikirim beberapa saja lalu PPK menerima BAST begitu saja 1000%. Itu BAST merupakan suatu tanda bukti kalau barang sudah dikirim dan diterima. Dan BAST juga persyaratan mutlak sebagai pendukung pengajuan pembayaran.” Jelas Kamal.

Tambahnya, kata kamal, jika adanya dugaan barang belum ada sudah dibayar lunas duluan oleh Dindikbud Banten, itu pelanggaran. Selain melanggar peraturan perundang – undangan sebagai dasar payung hukum pelaksanaan kegiatan, juga melanggar Pasal 263 KUHP. Disebutkan bahwa (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

“Jika barang belum ada dan hanya berdasarkan bukti surat dokumen BAST yang isi keterangannya rekayasa, tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, selanjutnya dilakukan pembayaran. Ya itu sudah perbuatan yang melawan hukum. Karena membuat surat palsu atau memalsukan surat. Dengan adanya dugaan itu, saya minta agar pihak APH segera menyikapi untuk menindak,” pungkas Kamal.

Sampai berita ini ditayangkan baik Tabrani sebagai Kadis maupun Daiman sebagai PPK kegiatan tersebut di Dindikbud Banten, masih juga bungkam. (YG).