Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 tahun 2020

MPR RI198 Dilihat

Investigasibbayangkara.com, Jakarta –

Pada hari Rabu, 10 April 2020 Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyikapi Salah satu isi dari Peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 adalah kapasitas angkutan baik darat, laut, udara maupun kereta api tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen,

Oleh karena itu ketua MPR RI akan melakukan berbagai upaya ”
1 : Mendorong pemerintah (Kementerian Perhubungan) dan pemerintah daerah secara bersama menjelaskan aturan bertransportasi yang baik di masa transisi menuju new normal, karena dibutuhkan kesadaran masyarakat pengguna untuk tetap selamat dari penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, sementara pemerintah bertanggung jawab agar perekonomian tetap berjalan. Untuk itu walau regulasinya memberikan kelonggaran tetap harus memperhatikan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi yang mengacu pada protokol kesehatan.
2 : Mendorong petugas tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap masyarakat pengguna transportasi umum yang masih diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan lain yang berlaku, baik di terminal dan stasiun
sampai didalam transportasinya sendiri. Dan 3 : Mendorong Kemenhub bersama pemerintah daerah dan Kepolisian juga menyosialisasikan sanksi-sanksi, baik yang dikenakan kepada masyarakat pengguna maupun sanksi untuk operator transportasi dan pengelola perusahaan angkutan jika terjadi pelanggaran, mulai dari sanksi peringatan denda sampai dengan pencabutan izin usaha.” ucap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ( red/Tomi)

Komentar