oleh

Percepatan Penyelesaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Kuningan Guna Terjaganya Stabiltas Polhukam

Investigasibhayangkara.com, Kuningan – Pada hari Rabu tanggal 17/2/20 bertempat Di Pemkab Kuningan dan Polres Kuningan berlangsung acara Rapat Koordinasi yang membahas Isu Strategis, dengan tema : “Percepatan Penyelesaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Kuningan Guna Terjaganya Stabiltas Politik, Hukum, dan Keamanan”.

Irjen. Pol. Dr. Agung Makbul mengatakan “Saya sungguh berbahagia atas sambutan yang begitu hangat dari Bapak/Ibu sekalian dan diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk dapat duduk bersama dengan para pemangku kebijakan di Kab. Kuningan dalam kegiatan rapat koordinasi pada hari ini”, terangnya.

“Pada kesempatan yang baik ini, ijinkan saya untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat sekalian dan mengingatkan kepada seluruh hadirin sekalian untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan covid-19” jelas Agung.
 
Adapun beberapa poin yang di sampaikan antara lain adalah yang Pertama, Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

Kemudian yang Kedua, Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau. Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp 100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik.
 
Yang ketiga, Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Gubernur; dan para Bupati/Walikota. Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan bagi pejabat yang bersangkutan, yaitu tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, menyelesaikan masalah dan hambatan, mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keempat, Pada tanggal 17 November 2020 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.  Dalam rangka mendorong PSN sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.809,7 triliun masuk dalam daftar PSN terbaru.

Kelima, Sejak ditetapkan pada tahun 2016 hingga Desember 2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun. Untuk PSN yang belum terselesaikan dilanjutkan di dalam RPJMN 2020-2024 dengan sasaran pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Keenam, Dari 73 bendungan, sebanyak 15 bendungan dalam daftar Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun dengan beberapa dampak positifnya seperti mampu menambah persediaan air baku sebesar 1,1 miliar m³, mengurangi potensi banjir 3.600 m³/detik, pasokan air baku bertambah sebesar 3.300 liter/detik, mengairi lahan seluas 120 ribu hektare, dan adanya potensi listrik sebesar 113 MW yang bisa dihasilkan. Irigrasi yang dibangun juga dapat mengairi area persawahan seluas 865,4 hektare.

Ketujuh, Di Jawa Barat saat ini sedang dibangun 7 bendungan yang masuk ke dalam PSN dengan tujuan untuk mendukung ketahanan air dan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir hingga membantu mewujudkan ketahanan energi, salah satu bendungan tersebut berada di Kab. Kuningan.

Dan yang terakhir, Dalam rangka mendukung pembangunan Bendungan di Kabupaten Kuningan, Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 593/Kpts. 244-Tapem/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Kuningan, dalam Keputusan Bupati Kuningan tersebut pembangunan bendungan membutuhkan luas lahan sebesar 302,26 Ha yang terdiri dari tanah masyarakat 186,76 Ha dan kawasan hutan 115,50 Ha.

Irjen Pol Dr Agung Makbul Selaku staf ahli Menko Polhukam mengharapkan agar menjadi perhatian atensi bersama untuk Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa dan negara.
Selain itu pelaksanaan PSN perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional.

Berkenaan dengan hal tesebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu, Target yang diberikan oleh Pemerintah harus diperhatikan dengan baik agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang diberikan dan hal-hal yang mengganggu pembangunan harus segera diatasi terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan konflik di masyarakat agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik. Ketiga, keterlibatan tenaga kerja lokal perlu diprioritaskan karena PSN ini dapat menjadi momentum kebangkitan perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terganggu akibat adanya pandemi. Keempat, sinergitas lintas sektor (pentahelix) harus lebih intens dilakukan untuk membantu percepatan pembangunan.

Irjen. Pol. Dr. Agung Makbul akhir dari penyampainya mengatakan “Gambaran secara umum yang saya jelaskan tersebut merupakan hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui progres dan hambatan apa saja yang dialami dalam pembangunan bendungan karena PSN adalah tanggung jawab bersama. Selain itu penting untuk menjadi pemahaman bersama bahwa apabila target yang diberikan tidak terpenuhi maka status sebagai PSN dapat dicopot sehingga dapat merugikan wilayah”, paparnya.

“Oleh karenanya saya berharap kita semua yang hadir di sini dapat berdiskusi bersama untuk dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Saya juga berharap semoga melalui acara ini, seluruh peserta rapat koordinasi dapat mengembangkan dan mempererat networks dan hubungan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dalam rangka berbagi pengalaman-pengalaman terbaik.
Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadirin sekalian untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pertemuan yang strategis ini”, tutupnya.( Red/Tomi)

Komentar

News Feed