oleh

Peresmian dan Peninjauan Proyek Infrastruktur Oleh Gubernur Banten berjalan lancar

Investigasi bhayangkara Indonesia.com
Pandeglang- Gubernur Banten, WH, membagikan sembako bagi warga tak mampu serta penyerahan secara simbolis bantuan RTLH , bantuan untuk rehab masjid , serta bantuan sosial lainnya, pada acara peresmian dan peninjauan proyek infrastruktur yang di laksanakan bertempat di Taman Edukasi, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Rabu (12/10/2021)

Pada acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, beserta jajaran SKPD provinsi Banten, dalam kesempatan tersebut Gubernur Banten, Wahidn Halim, menyampaikan bahwa pemerintah akan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana apa yang sudah pemerintah Banten lakukan diantaranya, pembangunan rumah sakit yang sudah dibangun di setiap kabupaten untuk melayani masyarakat, serta pembangunan rumah rumah tidak layak huni.

Lanjut WH, selain itu juga pemerintah akan selalu hadir untuk selalu berperan serta terhadap pembangunan sekolah sekolah, bahkan pemerintah peduli dengan nasib guru guru honorer seperti guru guru SMA,  SMK,  yang semua itu ditanggung oleh  APBD Provinsi Banten. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, guru honorer yang honornya 300.000 perbulan sekarang menjadi 3000.000 rupiah perbulannya, dan harapannya kedepan semua pembangunan akan terus berjalan di semua bidang.

bahkan Imbunya, menyinggung masih ada sekitar dua kilo meter lebih, jalan menuju ujungkulon yang belum dibangun, memasuki kawasan taman nasional, Gubernur Banten juga menekan kepada PUPR Provinsi Bsnten, untuk segeran menganggarkan dana untuk pembangunan jalan yang belum selesai dibangun, serta berkordinasi dengan balai taman nasional ujungkulon. Wahidin Halim juga menyampaikan bahwasanya spanjang jalan raya Provinsi Banten dari Tanjung Lesung menuju kearah Sumur banyak tempat wisata pemandangan yang sangat indah, namun menyayangkan banyak pengusaha pengusaha yang mendirikan bangunan tanpa ijin.

“Oleh karena itu pemerintah Provinsi Banten, akan menindak tegas dan akan menertibkan aturan terkait sepadan pantai yang tidak boleh didirikan bangunan apapun, karena sepadan pantai itu merupakan milik negara untuk kepentingan publik dan masyarakat nelayan.” Pungkas WH. ( ahmad Arf)

News Feed