oleh

POLDA METRO JAYA RINGKUS MAFIA TANAH DAN SEORANG TENAGA HONORER PEMBUAT E – KTP ILEGAL

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Jakarta – Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap kasus Mafia tanah dan property, rumah di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilai kerugian Rp 80 Milyar.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan bersama – sama Kementeian ATR/BPN selaku kementrian terkait.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan bahwa kasus ini mulai di ungkap Polisi pada Januari 2019.

” Hal ini diawali dari Korban yang berniat menjual rumah miliknya di Jakarta – Selatan ,yang kemudian muncul seseorang berinisial D menemui pemilik rumah.
Mereka pun bernegoisasi dari harga Rp 85 Milyar menjadi Rp 60 Milyar, ” kata Irjen Nana Sudjana ,Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/2)

Penipuan ini dilakukan oleh 10 orang pelaku mafia tanah memanipulasikan Sertifikat milik korban di Jalan Brawijaya, Jakarta – Selatan.

Kapolda juga menjelaskan, dari pertemuan itulah aksi sindikat mafia tanah dan property itu dilakukan.

Dalam menjalankan aksinya, kemudian para tersangka membagikan peran masing – masing ,dari mulai berpura – pura sebagai seorang calon Pembeli ,hingga seorang Notaris untuk memanipulasi dan memalsukan Sertifikat tanah si pemilik rumah.

Karena percaya lalu Korban memberikan fotocopy Sertifikat Hak Milik ( SHM) kepada RH dengan dalih untuk di cek di BPN Jakarta – Selatan.
Tersangka RH ( notaris palsu) oleh RH, fotocopy SHM kemudian diberikan kepada DR untuk dipalsukan dan akan ditukar di BPN.

Pada tanggal 9 Januari 2019 ,saudara Lutfi perwakilab pihak korban, dan pihak pembeli diwakili DR ( komplotan tersangka) ,mereka berdua selanjutnya mendatangi BPN Jakarta – Selatan, mereka berdua kemudian mengecek ke loket, dan dinyatakan asli dan di cap, ” ujar Nana.

Setelah pengecekan BPN tidak lama kemudian DR meminjam sertifikat ( asli ) dengan alasan untuk difotocopy.

” Ternyata di belakang sudah disiapkan ,yang asli dimasukkan kedalam dan kemudian yang Palsu diberikan kepada Lutfi. Mirip sekali, hampir sama persis, ” ujar Nana

Setelah yang asli ditangan DR, lalu diserahkan ke D, lalu dioper lagi ke A.
Untuk hal ini DR mendapatkan imbalan sebesar Rp 30 juta dari D dan A, ” kata Nana.

Kemudian sekitar tanggal 14 Februari 2019, para pelaku menjaminkan rumah dan tanah di Jalan Brawijaya ke seseorang bernama Fendi.
Para pelaku saat itu bahkan menggunakan tokoh lain untuk memerankan
korban Indra Husein dan istrinya ini adalah Hendri dan Siti.

Para pelaku diduga juga memalsukan KTP Korban Indra Husein ketika awal dahulu diberikan fotocopy KTP saat pura – pura membeli.
Pemalsu KTP ini pun dilakukan oleh seseorang yang bekerja sabagai tenaga honorer di Pamulang ,Tangsel.

Para pelaku juga diduga memalsukan KTP dan NPWP korban, sehingga saat notaris memeriksa, proses dapat dilanjutkan, ” tegas Nana.

Proses menjaminkan rumah dan tanah di Jalan Brawijaya berjalan mulus.

Dari penggunaan sertifikat tersebut ,pelaku mendapat uang Rp 11 Milyar.

Setelah semua di cek sertifikat tanah dan KTP ,Fendi kemudian mentransfer Rp 11 Milyar ke Rekening Indra Husein palsu.

Tak lama setelah uang masuk ,langsung dipindahkan para pelaku ke Rekening a/n Bugi. Kemudian Bugi menarik tunai di BCA Pondok Indah Mall dan diberikan kepada tersangka utama Arnold dan Neneng ,masih DPO.

TERKUAK ,saat Indra Husein mendapatkan pembeli asli bukan seperti para pelaku yang menipu.
Ketika dilakukan pengecekan ke BPN oleh korban dan pembeli ,ternyata Sertifikat Palsu.

Dan mereka melaporkannya ke Polda Metro Jaya, lalu Ditreskrimum Polda Metro Jaya membentuk Tim melakukan penyelidikan dan penelusuran dan akhirnya berhasil diungkap,” ungkap Irjen Pol Nana Sudjana.

Catatan Polda Metro Jaya ,tersangka Arnold dan Raden Handi merupakan residivis kasus Mafia tanah dan property pada 2019. Keduanya di ganjar hukuman 7 bulan penjara dan sejak 28 Januari 2020 keduanya telah bebas bersyarat .Kemudian keduanya tertangkap kembali dalam pemalsuan sertifikat tanah.

Atas perbuatannya ,para tersangka dijerat Pasal 263 KUHP dan/ atau Pasal 264 KUHP Juncto Pasal 55.Ayat 1 ke (.1 )KUHP dan/atau Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Pasal 3 , 4 , 5 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

( robertgnaibaho)

Komentar

News Feed