oleh

Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan.

Jakarta Investigasi Bhayangkara Indonesia, com. Perlu diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019, menyampaikan rencana mengenai perumusan omnibus law bersama DPR.

Langkah tersebut diambil nenurut Presiden, karena saat ini banyak regulasi yang tumpang tindih dan sangat tidak efektif.

Salah satu tujuan pemerintahan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah peningkatan investasi dan industrialisasi di Indonesia dengan cara memotong jalur birokrasi yang mempersulit izin usaha baru.

“Konsep Omnibus Law dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya” papar Dr. Agung Makbul, Drs. S.H. MH. Inspektur Jendral Polisi, pada acara Rapat Koordinasi Isu Strategis Tentang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja OmniBuslaw.

Menurut Irjen Agung Makbul, Alasan pemerintah membuat Omnibus Law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpah tindih regulasi” ujar Jendral bintang dua.

Agung Makbul mebambahkan, Akibatnya, tidak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Masih menurut Agung Makbul, Regulasi yang tumpang tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.

Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.
Kebijakan untuk membuat omnibus law langsung mendapat respon dari berbagai kalangan baik yang positif maupun negatif. Dari hal tersebut juga telah berdampak pada banyaknya aksi masa, dari aksi masa yang berlangsung damai sampai dengan aksi yang berujung pada kericuhan. Terkait dengan aksi yang berujung kericuhan perlu menjadi perhatian bersama karena telah merusak fasilitas publik dan juga merugikan banyak kalangan masyarakat.

Dalam keterangan Pers di Istana Bogor pada tanggal 9 Oktober 2020 Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal mengapa UU Cipta Kerja menjadi penting.

Dikarenakan setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak. Selain itu sebanyak 87% dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar.

Oleh karena itu perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya melalui UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran;

Bahkan menurut Agung Makbul Dengan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru dimana regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan dipangkas.

Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, dan hanya diperlukan pendaftaran saja. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum.

Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja koperasi sudah bisa dibentuk.

Harapannya dengan adanya UU Cipta Kerja akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. Selain itu UMK (usaha mikro kecil) yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja.

Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja.

UU Cipta Kerja akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar (pungli) dapat dihilangkan.

Sementara itu pada tanggal 2 November 2020 Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perlu dipahami bersama dalam pasal 3 UU Nomor 11 Cipta Kerja dijelaskan bahwa UU tersebut dibentuk dengan tujuan untuk :
Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional, dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional, yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dari tujuan tersebut di atas Agung Makbul mengatakan, kita semua sepakat bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun perlu menjadi atensi bersama bahwa belum ada kesepemahaman yang utuh antar pihak sehingga seringkali muncul berita hoax yang berujung aksi anarkis.

Kami paham betul bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak sepenuhnya dapat menyenangkan masyarakat seluruh Indonesia, namun aksi-aksi yang sekiranya dapat mengganggu keutuhan NKRI dan mengganggu stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar dihindari.

Dari hal tersebut perlu adanya kesepemahaman antar pihak tentang substansi dan tujuan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja agar disinformasi tidak lagi terjadi.

Selain itu aktor yang dengan sengaja memanfaatkan momentum untuk membuat kegaduhan harus ditindak tegas, terlebih yang dengan sengaja melakukan tindakan anarkis dan melakukan perusakan sarana publik.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Dari pengantar yang disampaikan, kami berharap kepada para narasumber untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses penyusunan UU Cipta Kerja.

Kepada para penanggap Agung Makbul mengharapkan adanya masukan dan diskusi secara aktif sehingga dapat ditemukan solusi terhadap substansi yang dianggap masih kurang representatif.

Agung Makbul berharap, semua yang hadir dalam rapat tersebut dapat memperoleh manfaat dari diskusi-diskusi yang berlangsung.

Agung Makbul juga berharap semoga melalui rapat koordinasi pada hari ini, seluruh peserta dapat mengembangkan dan mempererat hubungan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dalam rangka berbagi pengalaman-pengalaman terbaik untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai penutup, Agung Makbul mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadirin peserta rapat, untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pertemuan yang strategis ini.

Agung Makbul dalam mengakhiri sambutannya berharap, kegiatan rapat koordinasi dapat berjalan dengan baik dan dapat ditemukan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Beberapa alasan Pemerintah menyusun omnibus law cipta kerja karena sudah terlalu banyak regulasi yang berdampak paada tumpang tindih regulasi, dan berakibat pada konflik kepentingan/kebijakan antar pihak.

Salah satu urgensi UU Cipta Kerja yaitu untuk mengakomodir bonus demografi, penguatan investasi, dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Dari 11 klaster yang ada dalam UU Cipta Kerja hanya satu klaster yang dianggap paling bermasalah yaitu klaster ketenagakerjaan. Namun hal baik lainnya dalam UU tersebut tidak diperhatikan sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja, telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodir suara rakyat. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara intensif dengan tetap menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat, dimulai dari tanggal 20 April 2020. Presiden meminta dalam satu bulan PP yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja harus sudah jadi.

Hal tersebut terbukti bahwa saat ini Pemerintah sedang menyusun RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai dengan amanah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan yang disorot dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Beberapa aksi masa yang terjadi disebabkan oleh disinformasi substansi UU terutama yang berkaita dengan klaster ketenagakerjaan dan poin-poin yang belum selesai pembahasannya.
Rapat penyususnan UU Cipta Kerja adalah rapat paling transparan dengan dipublish langsung ke media DPR dan dipublish juga ke media sosial lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah bersama dengan DPR mengedepankan asas transparansi dalam penyusunan regulasi

Acara rapat Koordinasi isu Strategis di hadiri oleh Narasumber, Dinar Titus Jogaswitani
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan
Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Para Staf Ahli Menko Polhukam, Para Sesdep/Asdep

Redaksi

Komentar

News Feed