Presidium NGO Banten Akan Aksi Unras di Kejati Banten

Berita Hari Ini197 Dilihat
Korlap Unras NGO Banten saat kirim surat Unras di ruang Intel Polres Kota Serang

Investigasi Bhayangkara.com Kota Serang- Presidium NGO Banten, berencana melakukan Aksi Unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, pada hari Kamis 4 Nopember 2021 mendatang.
Hal ini disampaikan Kordinator Lapangan Aksi Unras tersebut, Wahyudin Syafei, saat ditemui seusai menyerahkan surat pemberitahuan Aksi di Ruang Intelkam Polres Kota Serang. Sabtu ( 30/10/2021 ).

Menurut Wahyudin , Aksi Presidium NGO Banten kali ini disamping untuk melaporkan adanya dugaan kasus KKN juga akan menanyakan perkembangan beberapa kasus lain yang tengah ditangani Kejati Banten selama ini.

Adapun materi lengkapnya adalah sebagai berikut, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan adanya dugaan KKN pada kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, APBN, Nilai Kontrak Rp. 17,235,072.000,- Tahun Anggaran 2021 pada Balai Kementrian Prasarana Permukiman PUPR Wilayah Propinsi Banten.

Menagih Janji Kejati Banten, untuk mengusut tuntas terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada Pengadaan Genset Tahun anggaran 2015Yang Hingga sampai kini, 3 (Tiga) orang oknum pejabatnya belum kunjung mendapat proses hukum. Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor:20/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. SRG Atas Nama Terdakwa Dr. drg. Sigit Wardoyo, telah dinyatakan bersalah, tetapi juga dapat diminta Pertanggungjawabannya kepada saksi Akhrul Apriyanto selaku Ketua Tim Survey, saksi Sri Mulyati (Koordinator PPTK) dan saksi Hartati Andarsih (PPTK) yang Juga tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan genset RSUD Banten TA 2015 tersebut.

Usut kasus masker di Dinkes Provinsi Banten, Kepala Dinas Kesehatan harus bertanggungjawab, karena adanya dugaan keterlibatan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, namun hingga kini Kepala Dinas belum juga ditetapkan statusnya oleh Kejati Banten.

Usut kasus pengadaan lahan Samsat Malingping hingga akarnya, fakta persidangan, Kepala Bapenda Provinsi Banten diduga menerima aliran dana tersebut.

” Itu yang akan kita laporkan dan kita tanyakan kepada pihak Kejati Banten.” Papar Wahyudin. (YG)