Protokol manajemen krisis guna menghadapi ancaman yang dapat berpotensi melumpuhkan Ketahanan Nasional

MPR RI176 Dilihat

Investigasibbayangkara.com, Jakarta –

Pada hari Selasa, 9 April 2020
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang Perlu dibuatnya berbagai protokol manajemen krisis guna menghadapi ancaman yang dapat berpotensi melumpuhkan ketahanan nasional, sehingga Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat, dikarenakan hingga saat ini protokol krisis yang sudah dibuat hanya protokol manajemen krisis keuangan yang diatur dalam UU No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan,
Dan Ketua MPR RI akan berupaya
Mendorong pemerintah agar segera merumuskan berbagai protokol manajemen krisis untuk sektor-sektor urgen dan vital yang berpotensi dapat mengganggu dan mengancam ketahanan nasional, sehingga Indonesia siap apabila ancaman tersebut benar-benar terjadi.
Mendorong pemerintah agar dalam merumuskan protokol manajemen krisis dapat memperhatikan penyebab dan dampak suatu ancaman berskala besar yang dapat direspons secara sistematis, terukur, memiliki arah yang jelas, komprehensif, dan signifikan, yang didasarkan kepada kemampuan suatu daerah.
Mendorong pemerintah dalam merumuskan protokol manajemen krisis juga memperhatikan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang harus dipersiapkan, beserta anggaran yang dibutuhkan, sesuai kemampuan dari keuangan negara.
Mendorong pemerintah membuat proyeksi atau hipotesa yang akurat dari protokol manajemen krisis tersebut, beserta mekanisme kinerja lembaga yang terlibat, sehingga ke depannya diharapkan protokol tersebut dapat meminimalisir potensi kerugian maupun kerusakan yang lebih besar.
ucap ketua MPR RI Bambang Soesatyo.. ( Red Tomi)

Komentar