oleh

Proyek Pembangunan di Dinas Kesehatan Provinsi Patut di Pertanyakan.

Semarang investigasibhayangkara.com

Proyek gedung pembangunan pusat pengujian fasilitas alat kesehatan terkesan ada yang disembunyikan karena selama proyek tersebut berjalan masyarakat tidak tahu proyek pembangunan itu untuk apa karena tidak secuilpun papan informasi atau papan nama proyek yang terpasang di pryek tersebut.

Sejak bulan Desember wartawan investigasibhayangkara melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan di Dinas Kesehatan namun tidak memahami gedung tersebut nantinya untuk apa.

Setelah melakukan investigasi lebih lanjut ternyata proyek tersebut belum layak di bangun karena belum memiliki AMDAL, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pronsip-prinsip atau ketentuan berlaku terkait izin pelaksanaan proyek, apalagi proyek tersebut ternyata sudah tahap ke dua.

Menurut dr. Yulianto Prabowo. M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah saat di konfirmasi melalui surat No. 480/4224/1.3 mengatakan bahwa proyek tersebut di cover dari anggaran secara bertahap tiga tahun

Anggaran, adapun anggaran proyek pembangunan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

Menurut Yance ketua LIKRI mengatakan bahwa penggunaan dana DBHCT proyek tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

Masih menurut Yance karena dana tersebut sudah di atur penggunaannya melalui peraturan menteri keuangan No. 222/PMK.07/2017, tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCT.

Adapun penggunaan tersebut untuk program sesuai UU No. 39 tahun 2007. Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail di atur penggunaan DBHCT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JK).

Dukungan DBHCT diarahkan pada sisi supplay side yang di maksutkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah sebagai unit layanan terdepan dalam pelayanan JKN.

Kegiatan bidang kesehatan yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan, baik kegiatan promotif, preventifMaupun kuratif/ rehabilitatif, penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana (fasilitas kesehatan, yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan, dengan prioritas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama).

Pelatihan tenaga administratif dan atau tenaga kesehatan pada fasilitas bekerjasama dengan BPJS kesehatan, pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk di daftarkan oleh pemerintah Daerah/pembayaran iuran jaminan kesehatan pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

Seharusnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, tidak di gunakan untuk proyek pembangunan pusat pengujian,

Alat kesehatan karena untuk penggunaan dana tersebut telah di atur dalam UU No. 39 tahun 2007. Jika dana tersebut di gunakan untuk proyek lain yang tidak sesuai dengan UU tersebut kami akan minta penjelasan oada Kepala Dinas tersebut” pungkas Yance pada media ini.
(Syailendra)

Komentar

News Feed