Puluhan Kontraktor Kecewa Hasil Pekerjaannya Tidak Dibayar Oleh Pihak DPUPR Banten

Berita Hari Ini293 Dilihat
Inilah sejumlah kontraktor dari Palka yang terkena korban, saat dimintai konfirmasi.

Invetigasi Bhayangkara Indonesia| Serang-Puluhan kontraktor yang tergabung dari pengusaha Palka merasa sangat kecewa, dan meminta hasil kerjaannya segera dibayarkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten. Pasalnya, selama ini setelah selesai mengerjakan pekerjaan di tahun 2021 dari Dinas PUPR, puluhan pengusaha tersebut hasil pekerjaannya belum dibayarkan. Hal ini diungkapkannya oleh Reno, dari salah satu gabungan pengusaha kontraktor Palka. Selasa (16/11/2021).

Terjadinya pelaksanaan proyek itu, dikatakannya bahwa berawal saat Bayu pegawai honorer di DPUPR yang secara kebetulan juga disebut – sebut sebagai adiknya yang berinisial S sebagai Kasi Jembatan dan Jalan di DPUPR, mengiimingi paket kerjaan TPT dan Drainase di DPUPR Banten, kepada 40 pengusaha Palka. Setelahnya, Bayu mengantarkan 3 pengusaha dari perwakilan 40 kontraktor Palka untuk memenemui inisial A di KP3B.

Selanjutnya masih katanya, dipertemukanlah oleh Bayu, antara pihak pengusaha dengan inisial A dalam kontek seputar pekerjaan proyek itu juga, yang pada saat itu A, telah mendapatkan promosi kenaikan jabatan, dari jabatan Kasi di DPRKP Provinsi Banten menjadi Kabid di DPUPR Provinsi Banten.

Setelah itu masih kata Reno, terjadilah kontrak kerja atas nama dari pihak DPUPR yang berisi pelaksanaan pekerjaan TPT dan Drainase, sejumlah 80 paket kerjaan, per paket pekerjaan dengan nilai Kontrak di bawah 200 juta di area jalan provinsi, dan Selanjutnya dikerjakanlah pekerjaan proyek itu oleh 40 pengusaha hingga selesai, dan seketika 40 pengusaha meminta hasil pekerjaannya dibayarkan, pihak DPUPR Banten tidak mau membayar.

“Kami percaya mau melaksanakan pekerjaan serta mau memberikan fee dari pekerjan itu, lantaran melihat sosok jabatan mereka, seperti inisial A sebagai Kabid dan inisial S sebagai Kasi di DPUPR Banten, meskipun yang selalu berperan sebagai penghubung untuk memungut uang fee proyek adalah Bayu pegawai honorer di dinas itu, dan selalu kami kirimkan ke rekening Bank atas nama Bayu itu sendiri.” Papar Reno.

Reno, juga menjelaskan bahwa mereka yang tergabung dalam 40 pengusaha dari Palka merasa telah dirugikan baik fisik maupun materi ” Kami merasa telah dirugikan dan minta kepada pihak DPUPR agar segera melunasi pembayaran pekerjaan yang telah kami kerjakan itu.” Katanya.

Menurut keterangan Arlan Marzan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Banten, bahwa dia menyangkal kalau terkait pekerjaan itu di tahun ini tidak dianggarkan di DPUPR, dan sebelumnya juga dia pun, tidak pernah mengetahui ada kesepakatan hingga sampai pada terjadi adanya kontrak kerja tersebut.

“Saya tidak tau kalau telah terjadi kontrak kerja apalagi sampai pada proses pelaksanaan pekerjaan itu, dan saya baru mengetahuinya setelah ada ribut – ribut di Kantor DPUPR. Namun, mengenai pekerjaan PL menyangkut TPT dan Drainase di area jalan provinsi, semuanya itu tidak dianggarkan, dan yang jelas pada tahun 2021 di DPUPR ini tidak ada pekerjaan seperti itu.” Tegas Arlan, saat dimintai konfirmasi melalui telepon Whatsapp, Selasa (16/11/2021).

Lanjutnya, dia, menganjurkan lebih baiknya untuk melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH). ” Jika ada keterlibatan oknum yang dapat merugikan pengusahaa, silahkan laporkan aja ke pihak hukum.” Imbau Arlan.

Sementara ini, sampai berita ini ditayangkan, inisial S salah satu Kasi di DPUPR, belum bisa untuk ditemui meskipun pihak dari awak media sudah berupaya memohon kepada Plt. Kadis DPUPR, agar dipertemukan untuk dimintai konfirmasi. Begitupun dengan Bayu pegawai honorer di DPUPR juga belum bisa untuk dikonfirmasi.

Sebelum adanya pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud, terlebih dahulu pernah terjadi jejak kronologis black trip di DPRKP Banten, saat itu inisial A masih menjabat Kasi, telah melakukan kesepakatan terkait pekerjaan proyek dengan pihak mereka juga dari 40 pengusaha Palka itu, melalui penghubung Bayu juga, pegawai honorer DPUPR dan telah memungut uang fee juga, yang pada kenyataannya pekerjaan proyek tidak terwujud alias zoonk, Hal itu, sempat dibeberkannya juga oleh Reno, sebagai salah satu pengusahaa yang terkena korban.

Menurut keterangan inisial A, yang sempat menjadi salah satu Kabid di DPUPR, dan kini telah berdinas lagi di DPRKP Banten, pada saat dimintai konfirmasi melalui telepon Whatsapp membantah kalau dia itu, tidak pernah memberikan janji atau melakukan kesepakatn dengan 40 pengusaha tersebut. “Saya tidak pernah melakukan pertemuan dengan mereka untuk hal yang dimaksud itu, dan tidak pernah memberikan janji atau kesepakatan perihal tentang pekerjaan sama mereka,” jelasnya. Rabu (17/11/2021). (YG)