Pundeh Sinaga Laporkan Managemen PT. Laot Bangko ke Polisi

Polhukam297 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Subulussalam – Pundeh Sinaga, penduduk Desa Kuta Cepu Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh resmi melaporkan pihak Managemen PT.Laot Bangko ke Polres Subulussalam.

Laporan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor: BL/05/II/2020/ Reskrim pada hari Rabu, 12 Februari 2020. Karena pihak PT. Laot Bangko diduga kuat telah melanggar Pasal 105, Pasal 109 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pundeh Sinaga kepada Investigasi Bhayangkara Indonesia Selasa, 18 Februari 2020,menuturkan, Izin HGU PT Laot Bangko seluas 6.818 Hektar telah berahir pada 31 Desember 2019 dan sampai Hari ini izin HGU baru belum di terbitkan atau belum keluar, mereka belum memiliki Izin Amdal bahkan belum di proses di komisi penilai amdal.

Selain Amdal sebut Pundeh, IUP dan IUP-B belum lengkap, semestinya IUP dan IUP-B adalah dokumen penting yang merupakan kewajiban pemegang HGU, serta provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / Provisi Sumber Daya Reboisasi (PSDR)/ Ganti Rugi Teggakan (GRT) terhadap hutan tegakkan juga tidak di bayar.

“Sejauh ini yang kami ketahui tidak ada di bayar, tapi mereka (PT.Laot Bangko)sudah melakukan Lend Clearing (LC), dan jika pun ada, kami tidak mengetahui siapa pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) nya”  katanya.

Di tambahkan, Perlu di garis bawahi, masyarakat tidak pernah berniat untuk mempersulit pihak PT.Laot Bangko atau pun perusahaan lainnya. Bahkan lanjut Pundeh, Daerah Sada Kata itu membutuhkan Investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam, tetapi kita yakin, semua Undang-Undang dan Perturan yang berlaku hukumnya wajib di patuhi.

Di sisi lain, Pundeh memaparkan, sebagaimana pernyataan pihak Management PT.Laot Bangko berinisial  “S” pada tanggal 5 Februari 2020. PT Laot Bangko telah melakukan Take Over sekitar Tiga tahun yang lalu. Namun Kepala BPKD Kota Subulussalam Drs.H.Salbunis,M.AP saat di lakukan audensi pada tanggal 17 Februari 2020 di ruang kerjanya, bahwa Pemko Subulussalam belum ada mendapat kontribusi dari Take Over tersebut, semisal BPHTB dan atau pajak-pajak lainnya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap, pihak terkait dapat menggusut tuntas dugaan “Mal-administrasi” di balik izin rencana HGU PT. Laot Bangko tersebut” harap Pundeh. ( Laporan Kabiro Kota Subulussalam – Maslan )

Komentar