oleh

RAPAT EVALUASI RENCANA IMPLEMENTASI DALAM PENANGANAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PROVINSI PAPUA DI SWISS BELL HOTEL JAYAPURA

Investigasibbayangkara.com, Jayapura – Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2020 pukul 16.30 WIT, bertempat di Room Cendrawasih Hotel Swiss-bell Jalan Pasifik Distrik Jayapura Utara telah di laksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Implementasi dalam Penanganan Selama Pandemi Covid-19 Provinsi Papua Di Swiss Bell Hotel Jayapura yang di pimpin oleh Asisten II Bidang Kesra Sekda Provinsi Papua dr. Drs. Muhammad Musaad, M.Si.

Hadir dalam kegiatan:
Gubernur Provinsi Papua yang di wakili Pj. Sekda Provinsi Papua dr. Muhammad Ridwan Rumasukun,SE, MM, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Irham Waroihan, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, SH. Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Jimmy Mabel, A.Th.MM, Anggota MRP Tonny Wanggay, PJU Polda Papua, Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Papua/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Papua William R. Manderi, S.IP, M.Si.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura. Dr. Robby Kayame, SKM, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky Douglas Ambrauw, S.Sos.M.Si, Kadis Perindagkop, UKM dan Naker Provinsi Papua Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si, Kadis Kominfo Papua, Jery A. Yudianto, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua MB Setiyo Wahyudi, SE, MM, Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG, Sekretaris Umum PGGS Kota Jayapura Pdt. Jhon Baransano, S.Th, M.Si dan diikuti sekitar 40 orang peserta dari Instansi terkait lainnya.

Uraian Kegiatan:
Pukul 16.30 WIT, Rapat di mulai dengan penyampaian pembukaan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua dr. Drs. Muhammad Musaad, M.Si sebagai berikut, Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua tetap di berlakukan 14 hari hingga tanggal 21 Mei 2020 nanti batas sampai pukul 14.00 WIT kemudian kita juga masih kita mengelola ODP dan PDP. Kita jadikan Rumah Sakit Abepura menjadi rumah sakit penanganan virus corona.

Hari ini kita berkumpul untuk kembali melihat dinamika yang terjadi di masyarakat dalam rangka untuk melakukan evaluasi dan mempersiapkan perangkat kebijakan ke depan pada saat tanggal 21 Mei 2020 segera kita tindaklanjuti dan kita berharap penanganan ini bisa jadi lebih baik lagi dan segera bisa selesai.

Pj. Sekda Provinsi Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun,SE, MM sebagai berikut, Kemarin saya didatangi oleh Bapak Pendeta dan saudara-saudara di Papua Barat sebanyak 1.200 orang mereka sudah 2 bulan bahkan hampir 3 bulan mengikuti kegiatan di gereja sehingga ingin pulang dan saya sampaikan kepada mereka bahwa nanti kita akan memberikan sembako untuk mereka selama mereka ada di Jayapura tetapi mereka mengatakan “lebih baik kita pulang karena di tempat kita mempunyai kebun dan kita bisa makan di sana”. Ini menjadi bahan pembahasan kita juga dan bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

Pukul 18.30 WIT, Penyampaian Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw yang intinya, Pertama kami mengingatkan sesuai rapat bersama Forkopimda kita tidak boleh kemarin. Saat ini sedang berlangsung sosialisasi tim kerja yang di bawah komando oleh Kasat Pol PP sebagai ketua harian Gugus Tugas Covid-19.

Sosialisasi ini akan berlangsung hingga tanggal 17 Mei 2020 dan tanggal 18 Mei akan dilakukan pembatasan-pembatasan di lima wilayah yang menjadi prioritas yang pertama kota Jayapura, Kabupaten Sentani, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika dan kabupaten Nabire termasuk di Wamena yang saat ini menunjukkan indikasi adanya paparan positif Covid-19.

Kami mohon dukungan instansi terkait untuk menyuarakan hal ini lewat media tempat ibadah yang mempunyai sarana untuk menyuarakan tentang rencana pembatasan untuk berpartisipasi untuk sampaikan kepada siapa saja yang ada di sekitar tempat ibadah di daerah itu bahwa kita sudah sepakat melakukan pembatasan yang ketat pada saat pelaksanaan tanggal 14 Mei hingga tanggal 4 Juni 2020 yang akan datang. Mohon dukungan dari Kasdam, Satuan TNI Angkatan Darat dan udara dan para tokoh dan komunitas masyarakat untuk menyuarakan ini secara keseluruhan.

Terkait distribusi sembako saya mohon dengan sangat cek dan ricek dengan pemerintah provinsi yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten dan terus-menerus turunkan ke jajaran paling bawah dalam hal ini kelurahan-kelurahan ataupun desa-desa yang akan mendistribusikan kepada masyarakat karena masih banyak warga masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah dan perlu pengawasan bersama oleh kita.

Kami sampaikan bahwa hasil monitoring tim pangan kita yang sudah berkolaborasi dengan semua stakeholder ada beberapa bahan pangan yang memang memerlukan angkutan tetapi sudah ada satuan tugas yang menangani yang mana ini adalah salah satunya dengan hubungan angkutan baik laut angkutan udara dan angkutan darat.

melalui kesempatan ini kami mengajak teman-teman terkait untuk dapat cepat melakukan kajian-kajian dan analisa tentang pemanfaatan sarana angkutan sehingga bisa bersama-sama melakukan upaya-upaya cepat untuk mengantisipasi.

Kapal angkutan barang harus tetap menjadi prioritas ini, untuk menghindari adanya beberapa perubahan yang akan mempengaruhi volume cargo yang pada ujung-ujungnya akan mempengaruhi harga yang mahal dan waktu yang lama karena selain pandemi Covid-19 juga akan ada hati raya bagi umat muslim yang akan merayakan hari raya Idul Fitri.

Semua daerah sudah mengalami PSBB yang pada ujungnya tenaga kerja TKBM di pelabuhan sebagian besar sudah tidak bekerja yang ada hubungannya dengan barang barang yang subsidi jadi tenaga mereka di manfaatkan khusus membantu kapal yang membawa barang-barang logistik.

Menteri Perhubungan berharap apabila kapal penumpang dan pesawat penumpang tidak bisa mengangkut penumpang diharapkan agar bisa mengangkut barang-barang logistik dan saya katakan setuju karena barang-barang kesehatan di perlukan cepat dengan harapan barang-barang yang ada di papua tidak melonjak.

Di bandara Biak masih ada masalah logistik sampai hari ini mengenai yang dilakukan pembatasan-pembatasan. Jadi saya harapkan untuk kepala daerah yang ada di wilayah tidak terlalu over reaktif dalam melakukan pembatasan sosial.

Data kami di kota Jayapura sampai dengan hari ini dari 5 Distrik 25 kelurahan 14 Kampung dan 40.000 kepala keluarga yang sudah melakukan menerima bantuan sosial baru 12.600 Kepala keluarga yang belum masih 28.000 Kepala Keluarga termasuk Kelurahan yang berada di sekitar kita.

Jadi bagi yang belum saya harap segera karena pembatasan yang kita lakukan tidak main-main jadi kalau bisa tegas, apa bila beraktivitas risikonya bagi mereka yang belum menerima bantuan dimohon segera dikoordinasikan sehingga ada kepastian kita yang di lapangan bisa menghentikan masyarakat yang masih beraktivitas di luar.

Harapan kami mohon kiranya pemberlakuan pembatasan ketat ini perlu semua pihak melihat ini dengan benar sebab kita harapkan dengan hasil musyawarah bersama oleh forkopimda yang sudah dinyatakan secara tertulis dan melalui surat edaran Gubernur berturut-turut sejak awal dapat terlaksana secara konsekuen dan benar sehingga menjadi perhatian hal-hal mengenai bantuan sosial ini bisa segera terlaksana.

Bagaimana melihat keluarga besar dari Saireri yang sudah bertebaran di wilayah kota maupun kabupaten Sentani terkait dengan kehadiran mereka pada saat mengikuti wisuda uncen yang lalu kemudian mengantar anak-anak yang mengikuti tes polisi sampai dengan sekarang belum kembali.

Penyampaian Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Irham Waroihan sebagai berikut, Kami dari Kodam XVII/ Cenderawasih dalam hal ini siap mendukung dalam penanganan pencegahan Covid-19 membantu dalam penanganan pasien suspek Covid-19 Pangdam sampaikan kepada Danrem, Dandim dan Babinsa untuk mendukung penuh upaya yang dilaksanakan oleh tim dan mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaannya nanti sampai dengan sosial yang diperketat mulai tanggal 18 Mei hingga 4 Juni 2020.

Banyak masyarakat yang terdampar dari satu wilayah tidak bisa kembali ke kampung halaman masing-masing kami juga punya satu persoalan yang di Kodam kaitannya dengan pemusatan latihan PON XX 2020 sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk pemusatan latihan sudah berjalan beberapa waktu.

Untuk dari TNI AD perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan kepada Personil TNI untuk kembali ke kesatuan masing-masing dalam antisipasi Covid-19 ada sekitar 48 atlet TNI AD yang terlibat dalam TC di luar Papua yang harus segera kembali ke satuan masing-masing.

Di samping itu program dari Puslatprov PON ke XX Papua dalam waktu dekat ini jika kita akan segera memisahkan antara atlet unggulan yang berpotensi meraih medali dan atlet-atlet yang non unggulan dalam waktu dekat akan dikembalikan ke Papua untuk melaksanakan TC secara mandiri di Pemerintah Provinsinya masing-masing, jadi dalam waktu dekat ke depan akan ada sekitar 250 atlet yang harus kembali ke Papua. Kami menyarankan untuk bisa membuka penerbangan ke depan untuk umum minimal satu minggu satu kali diikuti dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

Kami juga menyampaikan beberapa permasalahan utama dari sisi kesehatan dalam penanganan Covid-19 yang pertama untuk penampungan isolasi bagi masyarakat kita yang sudah positif dalam reaktif atau pun reaktif dari Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan Hotel Sahid namun demikian melihat tren yang ada mungkin ke depan perlu di siapkan fasilitas yang lebih untuk menampung dari Pemerintah Provinsi merencanakan menggunakan Balai Diklat BPSDM di Kotaraja dalam tetapi pada saat rapat terakhir tadi siang di BPSDM terjadi unjuk rasa di sekitar Balai yang menolak tempat tersebut digunakan sebagai tempat isolasi walaupun melalui dialog bisa meredam namun demikian ke depan bisa dilaksanakan pendekatan kepada tokoh agama tokoh tokoh masyarakat di sekitar Balai tersebut sehingga dapat digunakan sebagai tempat penampungan isolasi.

Balai tersebut dapat menampung 198 orang dengan fasilitas yang sangat memadai dengan adanya televisi, AC dan kamar mandi di setiap kamar. Kami juga memerlukan percepatan Rumah Sakit Umum di daerah Abepura atau segera menyiapkan rumah sakit umum daerah Abepura bagi khusus Covid-19 yang hasil PCR positif dengan gejala ringan sedangkan daya tampung cukup sekitar 150 pasien namun permasalahan yang ada kita masih kurang ventilator sekitar 2 unit dan beberapa perbaikan ruangan yang menyesuaikan kebutuhan, oleh karena itu bisa mengalokasikan anggaran di arahkan ke Rumah Sakit Abepura.

Penyampaian Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Doren Wakerkwa, SH sebagai berikut, Sebelum melakukan evaluasi ke-4 kalau kita melakukan evaluasi masyarakat ke-29 Kabupaten dan Kota kita bisa lakukan pemulangan melewati Kabupaten dan Kota masing-masing tapi dengan catatan syaratnya adalah ada waktu Kapolda dan wakil gubernur Pipin kita untuk telekonferens dengan Papua Barat kalau mereka siap menerima kita akan pulangkan apabila kapal masuk kita berangkat kan karena mereka mempunyai hak untuk pulang kampung dan kesehatan harus siap dalam hal ini memeriksa untuk kedatangan masyarakat di wilayah mereka masing-masing.

Penyampaian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky Douglas Ambrauw, S.Sos.M.Si sebagai berikut, Evaluasi bersama yang menyangkut surat edaran yang kita keluarkan selama ini masih ada masyarakat yang salah persepsi mengenai pembatasan, kurangnya informasi yang masih salah mengartikan keluar masuk karena sering kami menjelaskan atau menjawab tetapi masih menjadi masalah sehingga kita harus mengevaluasi kembali.

Mengenai pemulangan saudara-saudara kita yang ada di Kota Jayapura kami dari perhubungan siap karena tanggal 16 kapal Ciremai masuk ke Kota Jayapura untuk membawa logistik dan siap untuk menampung mereka pulang, maka harus segera di selesaikan administrasinya dalam dua hari ini, apa bila di kapal ini tidak bisa kita akan koordinasikan untuk kapal berikutnya.

Penyampaian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura. Dr. Robby Kayame, SKM sebagai berikut, Dari Dinas kesehatan sudah melakukan Rapid tes di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Papua dan persiapan kami selanjutnya fokus di daerah merah Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom. Jenis virus yang ada di Provinsi Papua kita tidak tahu Virus ini kapan akan berakhir jadi kita harus menyesuaikan dengan virus ini bukan virus yang menyesuaikan dengan kita.

Semua Penderita yang ada di Papua pada umumnya keadaan mereka baik cuma berkaitan dengan konteks pertemuan ini kita lihat beberapa hal kejenuhan yang berkepanjangan dan stress sehingga menimbulkan daya tahan tubuh yang turun. Kalau memang memungkinkan harus melakukan pemulangan saya harap teman-teman yang di Kota Jayapura sudah mulai persiapan untuk memeriksakan diri yang bersangkutan gar benar-benar tidak terinfeksi covid-19 dan tidak ada beban bagi wilayah yang di datangi.

Penyampaian Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG sebagai berikut, Hari ini kondisi kita sampai saat ini 336 ODP kita bertambah 12 kasus di kabupaten Nabire tambahan kasus sebanyak 6 Kasus, 4 kasus di Kabupaten Timika dan 2 kasus di Kota Kota Jayapura. Kalau angka Puncak kita di 450 ODP dalam 2 minggu ini kita akan capai dalam perkiraan kita, yang jadi masalah itu akan lebih dari 450 ODP.

Pendapat saya dari sisi medis untuk mengambil keputusan memulangkan saudara-saudara kita, kita tahu bersama virus itu tidak bergerak yang bergerak adalah manusia jadi kalau kita akan memulangkan mereka langkah pertama di pastikan semua harus dilakukan rapid test dan ketika sampai di Kabupaten atau kota maka harus dilakukan isolasi dengan pemantauan dengan ketat.

Memastikan semua rumah sakit di mana pun berada harus siap dan saya harus mengatakan Kabupaten Supiori dan Waropen tidak siap karena kasus yang ada di sana semuanya dirujuk. Ini harus menjadi pertimbangan karena bergeraknya manusia kesana, karena kami dari Provinsi akan bertanggung jawab karena di daerah-daerah tersebut kurang lebih 16 sampel 1 hari, sementara kami di Provinsi bisa mengerjakan hingga 300 sampel 1 hari.

Penyampaian Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si sebagai berikut, Saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada kita semua pemerintah provinsi Papua langkah terbaik yang kita ambil sampai dengan titik ini dari waktu ke waktu kita melihat angka Covid-19 naik terus. Saya sampaikan karena kita bicara khusus untuk orang asli Papua populasi kita tinggal sedikit yang hanya sekitar 3 juta, dari awal kita mewanti-wanti sehingga kenapa kita melakukan pembatasan.

Kalau 2000 orang yang mau pulang ke Papua Barat kita kita sudah pulang kan hingga 4 Juni jadi kita tunggu evaluasi jangan sampai 2000 masyarakat yang pulang bermasalah, contohnya yang lalu setelah kapal Dobonsolo yang masuk ABK yang bermasalah dengan Covid-19 dan di lakukan perawatan, lalu kapal itu tanpa ada koordinasi baik dengan kami Provinsi berangkat menuju Yapen dan Bupati Yapen menolak.

Pennyampaian Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Papua/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Papua William R. Manderi, S.IP, M.Si. sebagai berikut, Berkaitan dengan kepala masyarakat yang menginginkan masyarakatnya harus keluar dan masuk yang harus kita pikirkan secara baik-baik tentunya pasti ada pembicaraan-pembicaraan lebih dulu sebelum kita mengambil langkah-langkah sehingga menjadi dasar untuk masyarakat bisa masuk dan keluar di semua daerah untuk bisa melakukan penanganan karena dampaknya besar.

Dampak dari Covid-19 ini ekonomi kita yang terganggu, maka dari itu kolaborasi antar Provinsi harus di koordinasikan dengan baik. Berkaitan dengan himbauan kepada masyarakat sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang berkeliaran, dari tanggal 11 Mei sampai tanggal 12 Mei kita sudah melakukan sosialisasi dari RRI, TVRI dan di lapangan di tanggal 17 hingga tanggal 21 kita akan melakukan tindakan-tindakan oleh sebab itu pada kesempatan ini saya berharap untuk kita menjadi corong untuk masyarakat.

Penyampaian terakhir Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua dr. Drs. Muhammad Musaad, M.Si sebagai berikut, Respon tanggapan masyarakat dengan pemberlakuan yang disebut dengan pembatasan sosial yang diperluas kalau dilihat dari hasil responden lebih dari 40% menyambut baik tetapi muncul pertanyaan dari mereka meminta kepastian sampai kapan hal ini akan berakhir dan harus ada batasnya, jadi jangan hanya kita menyampaikan pembatasan-pembatasan tapi kita tidak bisa memberikan waktu hingga kapan.

Berkaitan dengan pencegahan dan kesehatan beberapa pertanyaan disampaikan kepada responden bahwa semua khawatir dengan Covid 19. Berkaitan dengan apa yang di sampaikan tadi memang untuk bantuan sosial masih banyak yang belum mendapatkan itu juga menjadi catatan penting.

Kita ada kesulitan dari aspek hukum karena apa yang kita lakukan tidak ada dalam sistem hukum Indonesia. Kita sudah diskusi dengan pimpinan DPR bahwa kita harus cari dasar hukum apabila sewaktu-waktu dari Jakarta gunakan kita untuk berhenti kita tidak punya argumen untuk mempertahankan hal ini jadi kita harus mempunyai dasar hukum yang cepat dengan jalan satu-satunya kita harus merevisi perdasi kita.

Kita tidak berani untuk mengusulkan PSBB karena karakter masyarakat kita yang berbeda-beda. besok kita bisa agendakan telekonferens dangan Gubernur Papua Barat, Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori untuk memastikan bupati bisa menerima pemulangan masyarakat dari Kota Jayapura.

Kita tetap mempedomani kesepakatan bersama Forkopimda mengenai pembatasan sosial sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 dan untuk masa Inkubasi selama 14 hari tanggap Darurat sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Kita harus menunggu hingga tanggal 21 Mei agar kita tidak melanggar keputusan yang telah di buat oleh pimpinan kita dan itu sudah menjadi konsekuensi. Kita sekarang sedang di bawah komando Kapolda Papua memberikan sosialisasi pembatasan sosial masyarakat hingga pukul 14.00 WIT jadi kita harus fasilitasi seperti pos terpadu di beberapa titik.

Saya minta untuk kesehatan memetakan wilayah yang mana harus kita lakukan tes rapid mulai dari zona kuning hingga merah di wilayah kelurahan hingga Distrik. Untuk tempat isolasi harus jelas dan jangan sampai ada gangguan seperti pemalangan dan lain sebagainya walaupun ada beberapa masyarakat yang melaksanakan aksi demo itu hal biasa. Kita batasi dan kita tutup dengan konsekuensi kinerja kita harus lebih baik dan kita tunjukkan ke masyarakat. Mengenai pembatasan sosial yang di lakukan kita harus siapkan bantuan sosial kepada masyarakat dan harus di pastikan sampai kepada titik-titik yang perlu di bantu.

Pukul 20.30 WIT, seluruh rangkaian kegiatan selesai di lanjutkan dengan ramah tamah, situasi aman dan tertib.

Jayapura, 14 Mei 2020

Dikeluarkan oleh: Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi no. 8 Jayapura, Papua

Komentar

News Feed